Kritik Anies Baswedan soal IKN
Sebelumnya, Anies Baswedan menyampaikan kritik tersebut saat menjawab pertanyaan yang dilontarkan salah satu panelis dalam “Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa”. Acara itu digelar di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Solo, Jawa Tengah pada Rabu, 22 November 2023. Acara itu diinisiasi Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
"Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan baru. Mengapa? Karena itu menghasilkan kota baru yang timpang dengan daerah di sekitarnya," ujar Anies Baswedan.
Calon presiden nomor urut satu itu maju sebagai calon presiden berpasangan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Pasangan ini akan berkompetisi dengan dua pasangan lain yang Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Gibran merupakan anak sulung Presiden Jokowi.
Anies menyatakan jika pemerintah ingin mewujudkan pemerataan, maka semestinya pembangunan dilakukan secara merata di semua daerah di seluruh Indonesia. Sementara, dalam pembangunan IKN adalah membangun satu kota di tengah hutan. Dengan kondisi itu menurutnya ada yang tidak sinkron antara tujuan dengan pelaksanaannya.
"Kalau mau meratakan pembangunan Indonesia maka bangun kota kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar di seluruh Indonesia. Bukan membangun satu kota di tengah hutan. Ini menjadi masalah dan akan menimbulkan ketimpangan baru," ucap dia.
Anies Baswedan menilai Pemerintah Indonesia saat ini masih memiliki pekerjaan rumah (PR) besar dalam mewujudkan kemakmuran seluruh rakyat. Sehingga kesetaraan pembangunan bagi semua mestinya menjadi prioritas kerja pemerintah. "Negara ini didirikan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah intisari mengapa kita merdeka," kata Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut ketimpangan yang terjadi saat ini masih sangat terlihat. Salah satunya dari sisi indeks pembangunan manusia (IPM) antardaerah yang pertumbuhannya tidak seimbang. Di Jawa dan Sumatera pada tahun 2013 skornya 69. Sedangkan di Kalimantan, Bali, Sulawesi, Maluku skornya 69 pada tahun 2022. “Jadi ketinggalan satu dekade," tuturnya.
Karena itu ia menjanjikan prinsip setara dan keadilan bakal lebih diterjemahkan dalam berbagai macam kebijakan pemerintah.
MOH KHORY ALFARIZI | TIFFANI ANGELICA
Pilihan Editor: Ekonom Ini Sebut Proyek IKN Lebih Merugikan jika Terus Dilanjutkan, Kenapa?
