TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom yang juga Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono merespons mengenai ketimpangan yang terjadi jika pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dilanjutkan. Kritik mengenai ketimpangan yang ditimbulkan oleh pembangunan IKN itu diungkap oleh calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan.
Yusuf sebenarnya belum mendalami kritik yang disampaikan Anies Baswedan mengenai IKN itu. “Tapi dugaan saya kemungkinan besar ketimpangan antara IKN dengan wilayah sekitar. Itu sangat dimungkinkan memang,” ujar dia kepada Tempo pada Selasa, 28 November 2023.
Menurut dia, di Pulau Kalimantan secara umum wilayahnya masih tertinggal, kecuali beberapa kota besar seperti Banjarmasin, Balikpapan, dan Samarinda. Kemudian tiba-tiba pemerintah menggelontorkan triliunan rupiah dana untuk membangun kota baru yang megah, hal itu tentu akan ada ketimpangan. “Pasti akan ada ketimpangan.”
Yusuf juga mengatakan bahwa beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) pun sudah menunjukkan bagaimana penduduk asli tergurus karena proyek IKN—Yusuf tidak menyebutkan nama LSM yang dimaksud. Sering kali warga yang tergusur, kata dia, tidak mendapatkan kompensasi yang layak. Bahkan tidak mampu mendapatkan tempat tinggal baru yang layak dan seterusnya.
“IKN belum berdiri pun sudah menimbulkan ketimpangan ini. Ketika penduduk asli yang tergurus, sekarang kehidupannya menjadi lebih buruk sebelum adanya proyek IKN ini,” tutur Yusuf.
Kemudian, untuk upaya menurunkan ketimpangan yang lebih substantif di luar Jawa salah satu yang lebih mendesak itu adalah melalui pembangunan infrastruktur. Sayangnya, dia berujar, selama dua periode Presiden Joko Widodo alias Jokowi, tidak berjalan dengan cukup baik.
Yusuf mengakui memang ada pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi melalui proyek strategis nasional (PSN). Tapi yang digulirkan di luar Jawa justru kecenderungannya menimbulkan ketimpangan yang lebih tinggi.
Dia mencontohkan PSN hilirisasi nikel. Di mana modalnya berasal dari swasta yang kebanyakan berasal dari Cina masuk dengan masif. Lalu, mengeksploitasi sumber daya lokal yang kemudian hasilnya diekspor ke luar negeri. “Ini ketimpangan luar biasa.”
Bahkan dia pun menyitir data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengeluarkan angka kemiskinan terbaru. Di mana daerah yang kaya akan nikel justru kemiskinannya meningkat setelah muncul proyek hilirisasi. “Ini kan sangat ironis, bukti nyata bahwa pembangunan hilirisasi nikel ini tidak memberikan manfaat, minimlah bagi masyarakat,” ucap Yusuf.
Sedangkan pembangunan IKN, menurut Yusuf, memang belum terlalu terbukti akan menimbulkan ketimpangan. Kecuali dari sudut pembangunan kota barunya ini yang mungkin akan terlihat mencolok, berbeda dengan wilayah sekitar.
“Tapi kalau mau melihat kesenjangan lebih parah, itu ya seperti hilirisasi nikel,” kata dia.
Selanjutnya: Kritik Anies Baswedan soal IKN...