Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anies Baswedan Sebut Pembangunan IKN Timbulkan Ketimpangan, Apa Maksudnya?

image-gnews
Pekerja melintas disamping proyek pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kabupaten Penajem Pasert Utara, Kalimantan Timur, Kamis 8 Juni 2023. Progres pembangunan IKN menurut Kementerian PUPR sudah mencapai 29,87 persen hingga 4 Juni 2023 dan pembangunan ini menggunakan anggaran dari total pagu tahun 2023 sebesar Rp 26,67 triliun. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Pekerja melintas disamping proyek pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kabupaten Penajem Pasert Utara, Kalimantan Timur, Kamis 8 Juni 2023. Progres pembangunan IKN menurut Kementerian PUPR sudah mencapai 29,87 persen hingga 4 Juni 2023 dan pembangunan ini menggunakan anggaran dari total pagu tahun 2023 sebesar Rp 26,67 triliun. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom yang juga Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono merespons mengenai ketimpangan yang terjadi jika pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dilanjutkan. Kritik mengenai ketimpangan yang ditimbulkan oleh pembangunan IKN itu diungkap oleh calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan.

Yusuf sebenarnya belum mendalami kritik yang disampaikan Anies Baswedan mengenai IKN itu. “Tapi dugaan saya kemungkinan besar ketimpangan antara IKN dengan wilayah sekitar. Itu sangat dimungkinkan memang,” ujar dia kepada Tempo pada Selasa, 28 November 2023.

Menurut dia, di Pulau Kalimantan secara umum wilayahnya masih tertinggal, kecuali beberapa kota besar seperti Banjarmasin, Balikpapan, dan Samarinda. Kemudian tiba-tiba pemerintah menggelontorkan triliunan rupiah dana untuk membangun kota baru yang megah, hal itu tentu akan ada ketimpangan. “Pasti akan ada ketimpangan.”

Yusuf juga mengatakan bahwa beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) pun sudah menunjukkan bagaimana penduduk asli tergurus karena proyek IKN—Yusuf tidak menyebutkan nama LSM yang dimaksud. Sering kali warga yang tergusur, kata dia, tidak mendapatkan kompensasi yang layak. Bahkan tidak mampu mendapatkan tempat tinggal baru yang layak dan seterusnya.

“IKN belum berdiri pun sudah menimbulkan ketimpangan ini. Ketika penduduk asli yang tergurus, sekarang kehidupannya menjadi lebih buruk sebelum adanya proyek IKN ini,” tutur Yusuf.

Kemudian, untuk upaya menurunkan ketimpangan yang lebih substantif di luar Jawa salah satu yang lebih mendesak itu adalah melalui pembangunan infrastruktur. Sayangnya, dia berujar, selama dua periode Presiden Joko Widodo alias Jokowi, tidak berjalan dengan cukup baik. 

Yusuf mengakui memang ada pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi melalui proyek strategis nasional (PSN). Tapi yang digulirkan di luar Jawa justru kecenderungannya menimbulkan ketimpangan yang lebih tinggi.

Dia mencontohkan PSN hilirisasi nikel. Di mana modalnya berasal dari swasta yang kebanyakan berasal dari Cina masuk dengan masif. Lalu, mengeksploitasi sumber daya lokal yang kemudian hasilnya diekspor ke luar negeri. “Ini ketimpangan luar biasa.”

Bahkan dia pun menyitir data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengeluarkan angka kemiskinan terbaru. Di mana daerah yang kaya akan nikel justru kemiskinannya meningkat setelah muncul proyek hilirisasi. “Ini kan sangat ironis, bukti nyata bahwa pembangunan hilirisasi nikel ini tidak memberikan manfaat, minimlah bagi masyarakat,” ucap Yusuf.

Sedangkan pembangunan IKN, menurut Yusuf, memang belum terlalu terbukti akan menimbulkan ketimpangan. Kecuali dari sudut pembangunan kota barunya ini yang mungkin akan terlihat mencolok, berbeda dengan wilayah sekitar. 

“Tapi kalau mau melihat kesenjangan lebih parah, itu ya seperti hilirisasi nikel,” kata dia.

Selanjutnya: Kritik Anies Baswedan soal IKN...

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


10 Tahun Pemerintah Jokowi Gagal Atasi Ketahanan Pangan

48 menit lalu

Presiden Joko Widodo bersama Mentri ESDM Bahlil Lahadalia saat menghadiri Malam Penganugerahan Penghargaan Subroto Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2024. TEMPO/Muhammad Rizki Yusrial
10 Tahun Pemerintah Jokowi Gagal Atasi Ketahanan Pangan

10 tahun Jokowi memimpin Indonesia, dianggap gagal dalam mengatasi ketahanan pangan di Indonesia


Komentar Presiden Jokowi soal Kekalahan Timnas Indonesia dari Cina: Menang Kalah Itu Biasa

53 menit lalu

Presiden Jokowi membagikan kaos kepada warga saat peresmian Stadion Utama Sumatera Utara di Desa Sena, Batang Kuis, Deli Serdang, Selasa, 15 Oktober 2024. ANTARA/Fransisco Carolio
Komentar Presiden Jokowi soal Kekalahan Timnas Indonesia dari Cina: Menang Kalah Itu Biasa

Presiden Joko Widodo meminta Timnas Indonesia tetap semangat meski kalah dari China pada laga keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.


Survei Indikator Politik Indonesia: Kepuasan Terhadap Jokowi Masih Tinggi

1 jam lalu

Hari-hari menjelang lengser, Jokowi memerintahkan anak buahnya mengampanyekan puja-puji terhadap kebijakan dan programnya dalam dua periode. Konten itu diorkestrasi oleh para pejabat pemerintahan atas suruhan Jokowi sendiri.
Survei Indikator Politik Indonesia: Kepuasan Terhadap Jokowi Masih Tinggi

Survei terbaru yang dirilis Indikator Politik Indonesia tercatat bahwa masih ada 75 persen masyarakat Indonesia yang mengaku puas terhadap Jokowi.


Prabowo Dikabarkan Bakal Memecah Kemenkop UKM, Ekonom: Lebih Didominasi Alasan Politik

1 jam lalu

Prabowo Subianto setelah menerima calon menteri di kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Prabowo Dikabarkan Bakal Memecah Kemenkop UKM, Ekonom: Lebih Didominasi Alasan Politik

Ekonom ragukan efektivitas rencana presiden terpilih Prabowo Subianto memecah Kemenkop UKM menjadi dua kementerian. Mengapa?


Soal Pencalonan Kepala BIN Lebih Awal, Hasan Nasbi Ungkap Keinginan Prabowo

1 jam lalu

Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Rapat tersebut membahas persetujuan penerimaan hibah Alpalhankan dari luar negeri. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Pencalonan Kepala BIN Lebih Awal, Hasan Nasbi Ungkap Keinginan Prabowo

DPR menyatakan Muhammad Herindra akan dilantik sebagai Kepala BIN bersamaan dengan pelantikan menteri.


Uji Kelayakan Herindra sebagai Kepala BIN di DPR Berlangsung Tertutup

1 jam lalu

Wakil Menteri Pertahanan, Muhammad Herindra, sebelum mengikuti fit and proper test sebagai Kepala BIN di Dewen Perwakilan Rakyat, Rabu, 16 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra
Uji Kelayakan Herindra sebagai Kepala BIN di DPR Berlangsung Tertutup

Herindra dipastikan menjadi Kepala BIN menggantikan Budi Gunawan setelah Presiden Jokowi berkirim surat ke DPR.


DPR Kebut Porses Pengangkatan Kepala BIN Herindra Sebelum Presiden Jokowi Lengser

2 jam lalu

Wakil Menteri Pertahanan M Herindra saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024. Rapat membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tentang penambahan 23 kegiatan pinjaman dalam negeri (PDN) dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Kebut Porses Pengangkatan Kepala BIN Herindra Sebelum Presiden Jokowi Lengser

Hasil fit and proper test terhadap calon Kepala BIN Herindra akan segera dibawa ke rapat paripurna DPR sebelum Presiden Jokowi lengser.


Jumlah Menteri Prabowo Bakal Lebih Banyak Ketimbang di Kabinet Jokowi, Rumah Dinas Menteri di IKN Ditambah?

2 jam lalu

Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, 26 Februari 2024. ANTARA/HO-Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR
Jumlah Menteri Prabowo Bakal Lebih Banyak Ketimbang di Kabinet Jokowi, Rumah Dinas Menteri di IKN Ditambah?

Bila Prabowo Subianto memiliki 49 menteri, rumah dinas di IKN saat ini belum bisa mengakomodasi kebutuhan semua pembantu presiden itu.


Ketua MPR Beberkan Kondisi Politik dan Masyarakat Menjelang Pelantikan Presiden

2 jam lalu

Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama jajaran Pimpinan MPR tiba di Istana Merdeka untuk bertemu dengan presiden Jokowi, di Jakarta, Senin, 14 Oktober 2024. Tujuan pertemuan ini digelar adalah sebagai bentuk persiapan pelantikan Presiden-Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang. TEMPO/Subekti.
Ketua MPR Beberkan Kondisi Politik dan Masyarakat Menjelang Pelantikan Presiden

Ketua MPR menuturkan hampir semua pemimpin negara-negara ASEAN akan menghadiri pelantik presiden.


H-4 Menjelang Lengser, Ini Kegiatan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin

2 jam lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat akan berangkat menuju Indramayu, Jawa Barat, menggunakan Helikopter VVIP Kepresidenan Super Puma dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (16/10/2024). (ANTARA/HO-Sekretariat Wakil Presiden)
H-4 Menjelang Lengser, Ini Kegiatan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin

Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin masih melakukan kegiatan pada H-4 lengser dari jabatannya. Apa agendanya hari ini?