Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Program Bansos Beras Diperpanjang, Kepala Bapanas Bantah Ada Muatan Politis

image-gnews
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi usai kegiatan pembongkaran kontainer gula impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu, 1 April 2023. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi usai kegiatan pembongkaran kontainer gula impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu, 1 April 2023. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pangan Nasional (Bapanas) merespons soal dugaan adanya muatan politis dalam perpanjangan masa penyaluran bantuan pangan atau bansos beras. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo alias Jokowi menginstruksikan agar program bansos beras dilanjutkan hingga Juni 2024 mendatang. 

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, perpanjangan bantuan pangan beras telah melalui pertimbangan pemerintah secara mendalam. Ia pun meminta masyarakat dan segenap elemen untuk mengawasi proses penyaluran bansos beras ini.  

"Kami pastikan penyaluran ke masyarakat selalu tepat sasaran dan tidak ada muatan politis, mengingat sudah memasuki tahun politik seperti saat ini," ujar Arief dalam keterangannya di Jakarta pada Ahad, 19 November 2023. 

Menurut Arief, kebijakan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi dampak perubahan iklim yang turut berimbas pada pergeseran panen raya padi di tahun depan. Adapun panen raya yang biasanya ada di Maret dan April diperkirakan akan mundur atau kemungkinan akan bergeser 1 atau 2 bulan setelahnya.

Langkah perpanjangan bansos beras, kata dia, merupakan murni bentuk perhatian pemerintah agar dapat terus menjaga daya beli dan membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Arief mengaku telah berkaca pada efektivitas penyaluran bantuan pangan beras pada 2023 ini. Menurutnya, program tersebut terbukti dapat membantu menjaga inflasi dan harga beras.

Arief menilai penyaluran bantuan pangan beras ini berperan sebagai unsur penekan harga beras di tingkat konsumen dan menjaga inflasi nasional. Meskipun sumber cadangan beras pemerintah (CBP) termasuk berasal dari impor, ia menekankan harga di tingkat petani tidak akan begitu terpengaruh.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Dapat dilihat, selama dua kali tahap penyaluran bantuan pangan beras di tahun ini, inflasi dapat terjaga, terutama inflasi beras," kata dia. "Begitu pula harga beras di konsumen yang dapat ditekan agar tidak bergejolak semakin tinggi."

Ia menuturkan bantuan pangan beras tahap pertama yang disalurkan sejak April sampai Juli 2023, turut mendorong penurunan tingkat inflasi beras. Tercatat pada Februari 2023 tingkat inflasi beras secara bulanan (month to month) berada di 2,63 persen. Menurutnya, angka ini semakin menurun hingga mengalami deflasi pada Juli 2023.

Selanjutnya, ia mengatakan inflasi beras secara bulanan kembali turun pasca penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua pada September 2023. Pada periode tersebut, inflasi beras secara bulanan tercatat ada di 5,61 persen. Sementara inflasi beras di Oktober 2023 turun menjadi 1,72 persen.

RIANI SANUSI PUTRI 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mensos Risma Sebut Pengusulan Data Penerima Bansos Kini Harus Melalui Musyawarah Desa

1 hari lalu

Menteri Sosial Tri Rismaharini hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Mensos Risma Sebut Pengusulan Data Penerima Bansos Kini Harus Melalui Musyawarah Desa

Risma mengaku usulan mekanisme bansos ini usai mendengar kabar pengusulan bantuan sosial diputuskan oleh satu orang


Jokowi Sebut Stok Beras Cukup untuk Antisipasi Kemarau

1 hari lalu

Presiden Jokowi saat ditemui di Pasar Baru Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Rabu siang, 8 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Sebut Stok Beras Cukup untuk Antisipasi Kemarau

Jokowi juga menyebut harga sejumlah bahan pokok mengalami penurunan.


Jokowi Tinjau Pasar di Karawang: Stok dan Harga Bahan Pokok Baik

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo membagikan baju ke warga saat berkunjung ke Pasar Baru Karawang, Jawa Barat, Rabu, 8 Mei 2024. Dalam kunjungannya ke pasar tersebut Presiden Joko Widodo mengecek harga bahan-bahan kebutuhan pokok seperti beras, cabai, bawang merah dan bawang putih. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jokowi Tinjau Pasar di Karawang: Stok dan Harga Bahan Pokok Baik

Jokowi juga menyebut harga sejumlah bahan pokok mengalami penurunan.


ICW Sebut Bansos hingga Ketidaknetralan ASN Bakal Marak di Pilkada 2024

2 hari lalu

Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Keadilan Rakyat (GKR) melakukan aksi demo dan longmarch dari Patung Kuda Monas menuju gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa 27 Februari 2024. Dalam aksinya massa menyikapi beras Bansos dipakai untuk kampanye Pilpres 2024 dengan bergambar salah satu paslon pilpres. Hal ini mengakibatkan melambungnya harga beras dan kebutuhan pokok lainnya seperti harga minyak goreng telor, cabe, bawang, dan lainnya sehingga rakyat kecil merasakan dampak kesulitan hidup pasca pemilu 2024. TEMPO/Subekti.
ICW Sebut Bansos hingga Ketidaknetralan ASN Bakal Marak di Pilkada 2024

ICW mengungkap beberapa kerentanan yang mungkin terjadi di Pilkada 2024. Berkaca dari pengalaman Pilpres.


Pemerintah Filipina Tolak Padi Beras Emas Kembali Dikurung di Laboratorium

2 hari lalu

Para peneliti telah merekayasa Beras Emas (kiri) agar memiliki manfaat nutrisi yang tidak diperoleh dari nasi putih biasa. REUTERS/ERIK DE CASTRO
Pemerintah Filipina Tolak Padi Beras Emas Kembali Dikurung di Laboratorium

Pengadilan baru saja mencabut izin penanaman komersial padi Beras Emas atau Golden Rice hasil rekayasa genetika di Filipina.


Beras SPHP Naik, Pengamat: Perlu Penyesuaian Agar Disparitas Harga Tak Jauh

3 hari lalu

Seorang pekerja merapikan beras program Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan (SPHP) di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Senin 19 Februari 2024. Kemendag meminta kepada Perum Bulog agar pengiriman beras pemerintah ke ritel modern yang digelontorkan lewat program SPHP dipercepat, hal tersebut guna menstabilkan harga beras yang melebihi ketentuan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yakni Rp69.500 per 5 kilogram. ANTARA FOTO/ Erlangga Bregas Prakoso
Beras SPHP Naik, Pengamat: Perlu Penyesuaian Agar Disparitas Harga Tak Jauh

Pemerintah melalui Perum Bulog menaikkan harga eceran tertinggi atau HET untuk beras SPHP, dari Rp10.900 menjadi Rp12.500 per kilogram sejak 1 Mei 2024


Harga Beras SPHP Naik jadi Rp 12.500 per Kilogram, Bapanas Beberkan Alasannya

4 hari lalu

Petugas melayani warga membeli beras SPHP saat gerakan pangan murah di halaman Kantor Kelurahan Kereng Bangkirai, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu, 6 Maret 2024. Pemkot Palangka Raya menggelar operasi pasar gerakan pangan murah yang menjual berbagai bahan pokok makanan sebagai upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang Ramadan 1445 Hijriah serta membantu warga untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari untuk menekan laju angka inflasi. ANTARA FOTO/Auliya Rahman
Harga Beras SPHP Naik jadi Rp 12.500 per Kilogram, Bapanas Beberkan Alasannya

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo buka suara soal naiknya harga beras merek SPHP.


Cuaca Ekstrem, Pemerintah Siapkan Impor Beras 3,6 Juta Ton

5 hari lalu

Buruh pelabuhan membongkar beras impor asal Thailand dari kapal kargo di Pelabuhan Boom Baru, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat 1 Maret 2024. Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Selatan-Bangka Belitung mendapatkan pasokan beras impor sebanyak 42.000 ton beras dari Thailand, Vietnam, Myanmar yang akan didistribusikan ke dua provinsi yaitu Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung sebagai cadangan beras pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas harga.  ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Cuaca Ekstrem, Pemerintah Siapkan Impor Beras 3,6 Juta Ton

Zulkifli Hasan mengatakan impor difokuskan ke wilayah sentra non produksi guna menjaga kestabilan stok beras hingga ke depannya.


Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

5 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.


Harga Gula Pasir Meroket, Zulhas: Gak Boleh Impor kalau Lagi Musim Giling

6 hari lalu

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meninjau harga bahan pokok di Pasar Klender SS, Jakart, Senin 26 Februari 2024. Zulkifli Hasan mengatakan, kenaikan harga bahan pokok sebelum Ramadan sudah menjadi permasalahan tahunan yang dihadapi masyarakat, menurutnya hal ini berkaitan dengan peningkatan permintaan yang melonjak. TEMPO/Tony Hartawan
Harga Gula Pasir Meroket, Zulhas: Gak Boleh Impor kalau Lagi Musim Giling

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas angkat bicara soal tingginya harga gula saat ini.