Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Program Bansos Beras Diperpanjang, Kepala Bapanas Bantah Ada Muatan Politis

image-gnews
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi usai kegiatan pembongkaran kontainer gula impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu, 1 April 2023. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi usai kegiatan pembongkaran kontainer gula impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu, 1 April 2023. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pangan Nasional (Bapanas) merespons soal dugaan adanya muatan politis dalam perpanjangan masa penyaluran bantuan pangan atau bansos beras. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo alias Jokowi menginstruksikan agar program bansos beras dilanjutkan hingga Juni 2024 mendatang. 

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, perpanjangan bantuan pangan beras telah melalui pertimbangan pemerintah secara mendalam. Ia pun meminta masyarakat dan segenap elemen untuk mengawasi proses penyaluran bansos beras ini.  

"Kami pastikan penyaluran ke masyarakat selalu tepat sasaran dan tidak ada muatan politis, mengingat sudah memasuki tahun politik seperti saat ini," ujar Arief dalam keterangannya di Jakarta pada Ahad, 19 November 2023. 

Menurut Arief, kebijakan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi dampak perubahan iklim yang turut berimbas pada pergeseran panen raya padi di tahun depan. Adapun panen raya yang biasanya ada di Maret dan April diperkirakan akan mundur atau kemungkinan akan bergeser 1 atau 2 bulan setelahnya.

Langkah perpanjangan bansos beras, kata dia, merupakan murni bentuk perhatian pemerintah agar dapat terus menjaga daya beli dan membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Arief mengaku telah berkaca pada efektivitas penyaluran bantuan pangan beras pada 2023 ini. Menurutnya, program tersebut terbukti dapat membantu menjaga inflasi dan harga beras.

Arief menilai penyaluran bantuan pangan beras ini berperan sebagai unsur penekan harga beras di tingkat konsumen dan menjaga inflasi nasional. Meskipun sumber cadangan beras pemerintah (CBP) termasuk berasal dari impor, ia menekankan harga di tingkat petani tidak akan begitu terpengaruh.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Dapat dilihat, selama dua kali tahap penyaluran bantuan pangan beras di tahun ini, inflasi dapat terjaga, terutama inflasi beras," kata dia. "Begitu pula harga beras di konsumen yang dapat ditekan agar tidak bergejolak semakin tinggi."

Ia menuturkan bantuan pangan beras tahap pertama yang disalurkan sejak April sampai Juli 2023, turut mendorong penurunan tingkat inflasi beras. Tercatat pada Februari 2023 tingkat inflasi beras secara bulanan (month to month) berada di 2,63 persen. Menurutnya, angka ini semakin menurun hingga mengalami deflasi pada Juli 2023.

Selanjutnya, ia mengatakan inflasi beras secara bulanan kembali turun pasca penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua pada September 2023. Pada periode tersebut, inflasi beras secara bulanan tercatat ada di 5,61 persen. Sementara inflasi beras di Oktober 2023 turun menjadi 1,72 persen.

RIANI SANUSI PUTRI 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Angka Kepuasan Publik terhadap Jokowi Dipengaruhi Bansos dan Infrastruktur

5 hari lalu

Presiden Joko Widodo membagikan kaos kepada warga saat mengunjungi Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 20 September 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Presiden Jokowi mengecek harga bahan-bahan kebutuhan pokok seperti cabai dan telur serta membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Modal Kerja (BMK) kepada pedagang dan warga sekitar. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Angka Kepuasan Publik terhadap Jokowi Dipengaruhi Bansos dan Infrastruktur

Jokowi beberapa kali blusukan dan membagikan kaus serta bansos kepada masyarakat menjelang lengser.


Kurawal Foundation Kupas Strategi Utama Politik Jokowi dalam Jokowisme, Populisme dan Infrastrukturalis

5 hari lalu

Presiden Joko Widodo. Tempo/Ijar Karim
Kurawal Foundation Kupas Strategi Utama Politik Jokowi dalam Jokowisme, Populisme dan Infrastrukturalis

Ideologi Jokowisme yang diusung relawan Alap-Alap Jokowi punya dua strategi utama dalam berpolitik yaitu populisme dan infrastrukturalis. Ini artinya


Kurawal Foundation Tegak Lurus Menolak Jokowisme, Ideologi Alap-Alap Jokowi yang Pasang Baliho Jokowi Guru Bangsa

5 hari lalu

Presiden Joko Widodo. TEMPO/Ijar Karim
Kurawal Foundation Tegak Lurus Menolak Jokowisme, Ideologi Alap-Alap Jokowi yang Pasang Baliho Jokowi Guru Bangsa

Relawan Alap-Alap Jokowi memasang baliho Jokowi guru bangsa, sebelumnya mengusung ideologi Jokowisme. Kurawal Foundation pernah kupas Jokowisme ini.


Indef Nilai Program Bansos dan Kartu Prakerja Tak Optimal

6 hari lalu

Pos Indonesia (PosIND) menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bansos Sembako pada September 2024 ke masyarakat Boyolali Jawa Tengah, pada September 2024. Dok. Pos Indonesia
Indef Nilai Program Bansos dan Kartu Prakerja Tak Optimal

Indef menilai kebijakan program bantuan sosial atau bansos serta Kartu Prakerja di pemerintahan Presiden Jokowi tidak membuahkan hasil


Ekonom Sarankan Pemerintahan Prabowo Evaluasi Program Bansos Agar Tepat Sasaran

7 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat tiba di acara peluncuran buku Authorized Biography Sri Mulyani Indrawati berjudul NO LIMITS: Reformasi dengan Hati, di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jumat, 20 September 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Ekonom Sarankan Pemerintahan Prabowo Evaluasi Program Bansos Agar Tepat Sasaran

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menyarankan agar pemerintah mengubah program bansos


Bapanas: Harga Pangan Senin Fluktuatif, Minyak Goreng Stabil Rp18.110 per Kg

7 hari lalu

Warga tengah membeli bahan pangan saat diadakannya Pasar Murah di Kelurahan Bidara Cina, Jakarta, Kamis, 12 September 2024. Pasar murah tersebut diadakan guna menekan laju inflasi daerah serta sekaligus membantu masyarakat DKI Jakarta dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. TEMPO/Tony Hartawan
Bapanas: Harga Pangan Senin Fluktuatif, Minyak Goreng Stabil Rp18.110 per Kg

Bapanas mencatat harga sejumlah komoditas pangan secara umum fluktuatif pada Senin, 7 Oktober 2024.


Ekonom Ini Sarankan Kartu Prakerja dan Bansos Beras Tak Dilanjutkan di Era Prabowo, Kenapa?

8 hari lalu

Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin, 20 April 2020. Pemerintah membuka gelombang kedua pendaftaran program yang bertujuan memberikan keterampilan untuk kebutuhan industri dan wirausaha itu mulai Senin ini hingga dengan Kamis 23 April 2020 melalui laman resmi www.prakerja.go.id. ANTARA
Ekonom Ini Sarankan Kartu Prakerja dan Bansos Beras Tak Dilanjutkan di Era Prabowo, Kenapa?

Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyaran program Kartu Prakerja dan penyaluran bansos beras tak dilanjutkan di era Prabowo. Kenapa?


Bulog Siap Serap 600 Ribu Ton Beras, Wamentan Sudaryono: Kami Dorong 1 Juta

9 hari lalu

Petani tengah menampih gabah usai panen di lahan tidur bantaran Kali Banjir Kanal Timur (BKT) di kawasan Duren Sawit, Jakarta, Jumat 27 September 2024. Pemerintah telah menempuh sejumlah upaya agar tingkat kesejahteraan para petani padi di Tanah Air tetap terjaga, termasuk dengan menyesuaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah sebagai jaring pengaman bagi mereka. TEMPO/Tony Hartawan
Bulog Siap Serap 600 Ribu Ton Beras, Wamentan Sudaryono: Kami Dorong 1 Juta

Perum Bulog siap menyerap produksi beras dalam negeri hingga 600 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan pasokan beras domestik. Kementan minta 1 juta ton.


Pos Indonesia Salurkan Bansos PKH dan Sembako Tahap III di Boyolali

10 hari lalu

Pos Indonesia (PosIND) menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bansos Sembako pada September 2024 ke masyarakat Boyolali Jawa Tengah, pada September 2024. Dok. Pos Indonesia
Pos Indonesia Salurkan Bansos PKH dan Sembako Tahap III di Boyolali

Mekanisme penyaluran bansos yang diterapkan Kantor Pos KC Boyolali yakni dibayarkan di kantor pos dan door to door.


LPPOM MUI Sebut Label No Pork No Lard Bukan Jaminan Produk Halal, Ini Alasannya

10 hari lalu

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJH) Kementerian Agama melakukan pemasangan plang sertifikasi halal dan stiker zona khas di ruko pedagang makanan laut di Pasar Kuliner Ujung, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu, 8 Mei 2024 malam. TEMPO/Desty Luthfiani
LPPOM MUI Sebut Label No Pork No Lard Bukan Jaminan Produk Halal, Ini Alasannya

Direktur Utama LPPOM MUI Muti Arintawati mengatakan bahwa label No Pork No Lard bukan jaminan produk halal. Mengapa?