Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bantuan Pangan Beras Diperpanjang Hingga Juni 2024, Kepala Bapanas: Enggak Ada Nilai Politis

image-gnews
Warga membawa beras 10 kg usai penyerahan bantuan pangan beras di Balai Desa Batubulan, Gianyar, Bali, Selasa, 31 Oktober 2023. Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan kepada sebanyak 637 orang penerima bantuan pangan di enam desa di Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar berupa beras 10 kg dan sembako. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/rwa.
Warga membawa beras 10 kg usai penyerahan bantuan pangan beras di Balai Desa Batubulan, Gianyar, Bali, Selasa, 31 Oktober 2023. Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan kepada sebanyak 637 orang penerima bantuan pangan di enam desa di Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar berupa beras 10 kg dan sembako. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/rwa.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi memastikan bantuan pangan beras yang diperpanjang hingga Juni 2024 bebas dari unsur politis. Ia mengklaim kebijakan itu dilakukan murni untuk membantu 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat atau KPM yang membutuhkan bantuan pangan. 

“Enggak ada nilai politisnya, ngapain nilai politis? Kita itu Rp8 triliun loh kalau 3 bulan, 3 bulan lagi Rp8 triliun, berarti Rp16 triliun," kata Arief dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian di Gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 8 November 2023.

Arief menyebut, salah satu bukti bahwa bantuan pangan bebas dari kepentingan politis adalah tidak adanya simbol politik dalam bantuan yang diberikan. "Pada saat memberikan bantuan pangan itu tidak ada kan bendera atau politik tidak ada di situ, murni dilakukan sesuai kebutuhan,” kata Arief. 

Menurut Arief, bantuan pangan sangat dibutuhkan oleh KPM mengingat masa tanam di Indonesia yang mundur. "Tanamnya saja mundur. Tadi mengajukan Rp5,8 triliun, seharusnya mengajukan kapan? Seharusnya dari kemarin-kemarin, pas November, Desember eksekusi. Mau ambil risiko? 21,3 juta (KPM) itu desil 1,  orang yang paling memerlukan bantuan pangan,” kata dia. 

Sebelumnya, pemerintah memutuskan memperpanjang masa penyaluran bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram hingga Juni 2024. Semula, program bansos beras disalurkan hingga November 2023.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Tadi sudah diputuskan, harusnya bansos beras itu sampai September, Oktober, November, diperpanjang Desember. Kemudian Januari, Februari, lanjut sampai kuartal kedua 2024, Maret, April, Mei, Juni,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas,di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 6 November 2023.

Salah satu pertimbangan pemerintah memperpanjang pembagian bansos beras itu, kata Zulhas, agar memperkuat intervensi pemerintah dalam mengendalikan harga beras. Pasalnya harga bahan pokok tersebut belum juga menurun setelah melonjak drastis sejak beberapa waktu lalu.

Pilihan EditorBuwas: Pemerintah Alokasikan Impor Beras 2 Juta Ton Tahun Depan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bapanas Siapkan Revisi Aturan Cadangan Pangan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

1 hari lalu

Warga tengah beraktivitas pagi di bantaran rel kereta kawasan Cideng, Jakarta, Rabu 7 Februari 2024. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi 0 persen pada 2024, setelah mengalami penurunan 1,12 persen pada 2023. TEMPO/Tony Hartawan
Bapanas Siapkan Revisi Aturan Cadangan Pangan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Bapanas siapkan revisi Perpres mengenai Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah untuk atasi kemiskinan ekstrem.


Bapanas Akan Tingkatkan Masa Simpan Pangan

2 hari lalu

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, ketika ditemui dalam acara CNBC Economic Outlook 2024, di The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Bapanas Akan Tingkatkan Masa Simpan Pangan

Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan akan perbaiki masa simpan pangan.


Mensos Risma Sebut Pengusulan Data Penerima Bansos Kini Harus Melalui Musyawarah Desa

3 hari lalu

Menteri Sosial Tri Rismaharini hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Mensos Risma Sebut Pengusulan Data Penerima Bansos Kini Harus Melalui Musyawarah Desa

Risma mengaku usulan mekanisme bansos ini usai mendengar kabar pengusulan bantuan sosial diputuskan oleh satu orang


Jokowi Sebut Stok Beras Cukup untuk Antisipasi Kemarau

4 hari lalu

Presiden Jokowi saat ditemui di Pasar Baru Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Rabu siang, 8 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Sebut Stok Beras Cukup untuk Antisipasi Kemarau

Jokowi juga menyebut harga sejumlah bahan pokok mengalami penurunan.


Jokowi Tinjau Pasar di Karawang: Stok dan Harga Bahan Pokok Baik

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo membagikan baju ke warga saat berkunjung ke Pasar Baru Karawang, Jawa Barat, Rabu, 8 Mei 2024. Dalam kunjungannya ke pasar tersebut Presiden Joko Widodo mengecek harga bahan-bahan kebutuhan pokok seperti beras, cabai, bawang merah dan bawang putih. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jokowi Tinjau Pasar di Karawang: Stok dan Harga Bahan Pokok Baik

Jokowi juga menyebut harga sejumlah bahan pokok mengalami penurunan.


ICW Sebut Bansos hingga Ketidaknetralan ASN Bakal Marak di Pilkada 2024

4 hari lalu

Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Keadilan Rakyat (GKR) melakukan aksi demo dan longmarch dari Patung Kuda Monas menuju gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa 27 Februari 2024. Dalam aksinya massa menyikapi beras Bansos dipakai untuk kampanye Pilpres 2024 dengan bergambar salah satu paslon pilpres. Hal ini mengakibatkan melambungnya harga beras dan kebutuhan pokok lainnya seperti harga minyak goreng telor, cabe, bawang, dan lainnya sehingga rakyat kecil merasakan dampak kesulitan hidup pasca pemilu 2024. TEMPO/Subekti.
ICW Sebut Bansos hingga Ketidaknetralan ASN Bakal Marak di Pilkada 2024

ICW mengungkap beberapa kerentanan yang mungkin terjadi di Pilkada 2024. Berkaca dari pengalaman Pilpres.


Pemerintah Filipina Tolak Padi Beras Emas Kembali Dikurung di Laboratorium

5 hari lalu

Para peneliti telah merekayasa Beras Emas (kiri) agar memiliki manfaat nutrisi yang tidak diperoleh dari nasi putih biasa. REUTERS/ERIK DE CASTRO
Pemerintah Filipina Tolak Padi Beras Emas Kembali Dikurung di Laboratorium

Pengadilan baru saja mencabut izin penanaman komersial padi Beras Emas atau Golden Rice hasil rekayasa genetika di Filipina.


Beras SPHP Naik, Pengamat: Perlu Penyesuaian Agar Disparitas Harga Tak Jauh

6 hari lalu

Seorang pekerja merapikan beras program Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan (SPHP) di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Senin 19 Februari 2024. Kemendag meminta kepada Perum Bulog agar pengiriman beras pemerintah ke ritel modern yang digelontorkan lewat program SPHP dipercepat, hal tersebut guna menstabilkan harga beras yang melebihi ketentuan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yakni Rp69.500 per 5 kilogram. ANTARA FOTO/ Erlangga Bregas Prakoso
Beras SPHP Naik, Pengamat: Perlu Penyesuaian Agar Disparitas Harga Tak Jauh

Pemerintah melalui Perum Bulog menaikkan harga eceran tertinggi atau HET untuk beras SPHP, dari Rp10.900 menjadi Rp12.500 per kilogram sejak 1 Mei 2024


Harga Beras SPHP Naik jadi Rp 12.500 per Kilogram, Bapanas Beberkan Alasannya

7 hari lalu

Petugas melayani warga membeli beras SPHP saat gerakan pangan murah di halaman Kantor Kelurahan Kereng Bangkirai, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu, 6 Maret 2024. Pemkot Palangka Raya menggelar operasi pasar gerakan pangan murah yang menjual berbagai bahan pokok makanan sebagai upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang Ramadan 1445 Hijriah serta membantu warga untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari untuk menekan laju angka inflasi. ANTARA FOTO/Auliya Rahman
Harga Beras SPHP Naik jadi Rp 12.500 per Kilogram, Bapanas Beberkan Alasannya

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo buka suara soal naiknya harga beras merek SPHP.


Cuaca Ekstrem, Pemerintah Siapkan Impor Beras 3,6 Juta Ton

8 hari lalu

Buruh pelabuhan membongkar beras impor asal Thailand dari kapal kargo di Pelabuhan Boom Baru, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat 1 Maret 2024. Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Selatan-Bangka Belitung mendapatkan pasokan beras impor sebanyak 42.000 ton beras dari Thailand, Vietnam, Myanmar yang akan didistribusikan ke dua provinsi yaitu Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung sebagai cadangan beras pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas harga.  ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Cuaca Ekstrem, Pemerintah Siapkan Impor Beras 3,6 Juta Ton

Zulkifli Hasan mengatakan impor difokuskan ke wilayah sentra non produksi guna menjaga kestabilan stok beras hingga ke depannya.