TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai atau BLT El Nino Rp 400 ribu kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat atau KPM. Bantuan ini diberikan menjelang pelaksanaan Pemilu. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menduga adanya niat politis dari pemerintah.
"Kalau kebijakannya tidak kontekstual, dalam arti konteksnya kan El Nino, kan sebentar lagi sudah enggak ada El Nino karena hujan, tapi kebijakannya terus dilanjutkan ya berarti politis. Ada kepentingan untuk meraup suara," ujar Trubus kepada Tempo pada Rabu, 8 November 2033.
Meski belum dipastikan penyaluran BLT El Nino dilanjutkan hingga awal 2024, Trubus menilai kebijakan ini sangat mencolok dengan urusan politik. "Ini sangat mencolok sekali ada kaitannya dengan politik," ucap Trubus.
Ia juga membandingkan dengan masa kepempinan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menjelang Pemilu 2009. Menurutnya, SBY terpilih pada periode kedua karena banyak menggelontorkan bantuan sosial. "Dulu era SBY juga begitu. SBY memenangkan periode kedua, karena sebelumnya menggelontorkan banyak sekali untuk bansos," kata Trubus.
Trubus menyebut, pada Pemilu 2024 ini sebenarnya tidak ada presiden incumbent yang maju. Tapi, menurutnya, dengan majunya Gibran Rakabuming Raka, kebijakan BLT El Nino ini wajar jika publik mengaitkannya dengan kepentingan politis.
"Lebih baik kebijakan bantuan sosial itu jangan dikaitkan dengan El Nino yang sebentar lagi sudah tidak ada. Buat kebijakan lain tapi jangan El Nino yang mengundang kecurigaan masyarakat," kata Trubus.
BLT 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat
