TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pembentukan Badan Penerimaan Negara akan membutuhkan waktu yang lama. Badan Penerimaan Negara merupakan salah satu misi dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Tentu ada pada proses pemisahan (Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan) yang butuh waktu tidak sebentar,” ujar dia saat dihubungi pada Senin, 6 November 2023.
Menurut Bhima, ego sektoral di Kemenkeu juga penting dipertimbangkan. Ibaratnya, kata dia, jika Direktorat Jederal Pajak keluar dari Kemenkeu maka hilang sebagian wewenang Menteri Keuangan. Padahal soal rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dirumuskan bersama direktur jenderal dan lembaga di bawah kendali Menteri Keuangan.
Selain itu, anggran untuk pemisahan Direktorat Jenderal Pajak atau pembentukan Badan Penerimaan Negara juga tidak mudah. “Namanya bikin lembaga baru pasti ada biayanya. Tapi biaya tadi sebenarnya sepadan dengan potensi penerimaan perpajakan yang lebih besar pasca pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dari Kemenkeu,” tutur Bhima.
Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara itu terungkap dalam dokumen visi misi dari dua pasangan Capres dan Cawapres Anies-Imin dan Prabowo Gibran. Pada dokumen pasangan Anies-Imin, misi nomor 2 menjelaskan agenda Kelembagaan Keuangan Negara disebutkan bahwa tujuan dari pembentukan badan penerimaan negara ini salah satunya untuk meningkatkan penerimaan negara.
"Merealisasikan badan penerimaan negara di bawah langsung presiden untuk memperbaiki integritas dan koordinasi antar instansi guna menaikkan penerimaan negara," tulis Anies-Muhaimin dalam dokumen bertajuk 'Indonesia Adil Makmur Untuk Semua' yang dikutip pada Senin, 6 November 2023.
Sementara pasangan Prabowo-Gibran tercantum dalam dokumen visi misi khusunya pada bagian 8 program hasi terbaik cepat. Di mana pada poin kedelapan disebutkan bahwa pasangan itu akan mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23 persen.
“Sebagian pembangunan ekonomi perlu dibiayai sebagian dfari anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah perlu ditingkatkan dari sisi penerimaan yang bersumber dari pajak dan bukan pajak,” tulis Prabowo-Gibran.
Untuk itu, tertulis dalam dokumen, negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. “Pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB mencapai 23 persen,” kata Prabowo-Gibran.
