“Makanya tadi disebutkan oleh Maniza mengenai demystifying Kementerian Keuangan, karena banyak negara di dunia yang Kementerian Keuangannya itu biasanya tertutup, eksklusif, tidak transparan,” kata Sri Mulyani. Dengan kekuatan yang mereka punya, kata Menkeu, para pengelola keuangan itu bisa saja tidak transparan, tidak mau menjelaskan, bahkan menyampaikannya kepada publik.
Namun, UNICEF menilai APBN di Indonesia sudah diungkap secara transparan. Kemenkeu RI disebut telah melakukan sosialisasi terkait APBN kepada publik secara luas dengan memanfaatkan website hingga media sosial.
“(Transparansi APBN) Indonesia not even cuma menaruh di website, karena one criteria of transparency adalah you just put it in a website that’s already transparent, as if kalau sudah ditaruh di website langsung tahu, padahal enggak,” ujar Menkeu Sri Mulyani.
Kementerian Keuangan terus berusaha untuk menjangkau publik dengan segala platform dan teknologi digital yang ada. “Kalau sekarang eranya media sosial, we use media sosial untuk reaching out dan educate, dan menggunakan untuk sarana menyampaikan kepada publik yang sangat luas mengenai APBN itu,” katanya.
Tidak hanya memberikan informasi, tapi juga mengedukasi masyarakat, termasuk generasi muda, untuk meningkatkan pemahaman tentang APBN.
Pilihan Editor: 5 Risiko Punya Tunggakan Utang di Pinjol yang Belum Dibayar
