TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI, mengklaim telah menyalurkan pembiayaan berkelanjutan mencapai Rp 52,6 triliun atau 23,77 persen dari total pembiayaan perseroan hingga Juni 2023. Hal ini sejalan dengan komitmennya dalam mengurangi emisi karbon untuk menciptakan Indonesia bebas emisi karbon (NZE) 2060.
Direktur Finance and Strategy BSI, Ade Cahyo Nugroho, mengatakan saat ini pembiayaan berkelanjutan BSI berfokus pada 5 sektor utama. “Kelima sektor tersebut di antaranya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), produk ramah lingkungan, pertanian dan perkebunan ramah lingkungan, energi bersih dan terbarukan, serta produk hijau lainnya,” ujar Cahyo, dalam keterangan resmi, Rabu, 25 Oktober 2023.
Saat ini, kata Cahyo, portofolio pembiayaan berkelanjutan di BSI terbesar untuk UMKM yakni sebesar Rp 41,7 triliun, kemudian disusul pertanian dan perkebunan ramah lingkungan sebesar Rp 10,9 triliun, produk ramah lingkungan Rp 4,7 triliun, energi bersih dan terbarukan Rp 1,7 triliun, dan Rp 400 miliar yang terdiri dari pembangunan gedung ramah lingkungan, industri pengelolaan air, transportasi ramah lingkungan, hingga pengelolaan limbah lingkungan.
Cahyo menyebut pembiayaan berkelanjutan akan menjadi fokus BSI ke depan. Untuk itu, BSI menargetkan pembiayaan pada sektor itu akan meningkat 30 persen dari seluruh total pembiayaan BSI.
Angka ini, kata Cahyo, akan terus naik seiring dengan model-model bisnis baru yang nantinya akan sesuai standar dan penilaian bank, dari sisi penilaian keuangan, risiko, dan lingkungan. “Target jangka panjang, pembiayaan keuangan berkelanjutan di BSI akan terus meningkat seiring dengan regulasi dan awareness masyarakat terhadap ekonomi hijau,” ujarnya.
Lebih lanjut, BSI saat ini terus berkolaborasi dengan berbagai stakeholders untuk menopang pembiayaan sektor hijau melalui OJK, Kementerian ESDM, Kementerian kehutanan dan lingkungan hidup, IDX dan komunikasi kepada investor investor baik dalam maupun luar negeri.
“Ke depan, BSI juga terus meningkatkan literasi dan awareness kepada nasabah korporasi terutama pada sektor-sektor yang memerlukan sertifikasi atau standar analisa dampak lingkungan (AMDAL), seperti sektor kelapa sawit, pertambangan maupun industri manufaktur lainnya,“ kata Direktur BSI itu.
