TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak mencapai Rp 1.387,78 triliun hingga September 2023. Menurut dia, ini sudah lebih dari 80 persen dari target APBN 2023.
"Sampai dengan September, pajak telah terkumpul Rp 1.387,78 triliun. Ini artinya 80,78 persen dari target," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita pada Rabu, 25 Oktober 2023.
Dia menjelaskan, capaian pajak penghasilan atau PPh Non Migas mencapai Rp 771,75 triliun atau 88,34 persen dari target APBN 2023. Artinya, lanjut Sri Mulyani, tumbuh 6,69 persen dibandingkan periode yang sama di tahun lalu (year on year/yoy).
"Aktiviats non Migas ini bagus karena berarti banyak kegiatan yang sifatnya tidak tergantung pada Migas (minyak dan gas bumi), meskipun dampak komoditas terlihat di sana," tutur Sri Mulyani.
Namun, PPh Migas ini mengalami penurunan menjadi Rp 54,31 triliun. Artinya, lanjut dia, turun 12,66 persen dibandingkan tahun lalu.
Sementara pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) terkumpul Rp 536,73 triliun atau tumbuh 6,39 persen yoy. Sedangkan pajak bumi dan bangunan atau PBB dan pajak lainnya terkumpul sebanyak Rp 24,99 triliun atau tumbuh 62,45 persen yoy.
Sri Mulyani menuturkan, pertumbuhan penerimaan pajak dari Januari-September 2023 adalah 5,9 persen. Ini turun bila dibandingkan pertumbuhan pada tahun lalumencapai 54,2 persen.
"Jadi kalau tahun ini masih tumbuh positif, ini hal yang kita syukuri karena tahun lalu dengan adanya lonjakan yang tinggi kemungkinan terjadi koreksi ada. Namun kita lihat sampai September masih cukup baik," ungkap Sri Mulyani.
Secara month to month (mtm), pertumbuhan penerimaan pajak negatif. Tapi, lanjut dia, sudah positif lagi pada September 2023.
"Growth dari sisi penerimaan pajak ini akan ternormalisir, tumbuh 50 persen kan enggak mungkin terus menerus dan akan terjadi perlambatan pertumbuhan. Namun kita perkirakan sampai akhir tahun penerimaan pajak ini masih on track dengan target penerimaan pajak kita tahun ini," ujar Bendahara Umum Negara ini.
