TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah resmi menggelontorkan insentif pada sektor properti untuk masyarakat hingga 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan hal tersebut sudah disetujui Presiden Jokowi dalam rapat kabinet Selasa, 24 Oktober 2023.
Adapun insetif itu berupa pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah serta bantuan biaya adminstrasi. Pajak ini diberikan untuk pembelian rumah atau properti senilai kurang dari Rp 2 miliar.
"Ini berlaku PPN 100 persen ditanggung pemerintah sampai Juni tahun depan," ujar Airlangga dalam acara BNI Investor Daily Summit 2023, Selasa, 24 Oktober 2023. "Jadi, diharapkan backlog sektor properti bisa tersalurkan."
Setelah Juni 2024 hingga Desember 2024, pemerintah menanggung PPN sebesar 50 persen rumah di bawah Rp 2 miliar.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan membantu biaya administratif sebesar Rp 4 juta untuk pembelian rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga tahun depan.
Pemerintah berharap dua jenis insentif itu bakal mendorong pertumbuhan sektor perumahan yang terkontraksi hingga 0,67 persen sebelumnya. Padahal, selama ini sektor perumahan dan konstruksi termasuk sektor ekonomi yang memberi efek ganda bagi subsektor ekonomi lainnya.
Sektor perumahan dan konstruksi ini, kata Airlangga, menyumbang produk domestik bruto hingga 14 persen-16 persen pada 2023, dan menyediakan lapangan kerja hingga 13,8 juta orang. Kedua sektor itu pun berkontribusi terhadap pajak sebesar 9,3 persen dan pendapatan asli daerah (PAD) senilai 31,9 persen.
Airlangga berharap pemberian insentif ini bisa mengurangi masalah kesenjangan jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat (backlog) sebesar 12,1 juta rumah.
Sebelum rapat kabinet, Presiden Jokowi menuturkan pemberian insentif sektor properti diberikan untuk mendorong investasi sektor perumahan. Dalam pidatonya di acara yang sama, Jokowi juga mengatakan pemerintah bakal meningkatkan ekspor dan investasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Terlebih, Indonesia sudah memasuki tahun politik.
Menurut Jokowi, pertumbuhan investasi perlu dijaga karena basis pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di sektor konsumsi. Baik konsumsi sektor pemerintah maupun swasta. "Kalau bisa meningkatkan ekspor, investasi, itu yang jadi dasar pertumbuhan ekonomi," tuturnya, Selasa, 24 Oktober 2023.
RIRI RAHAYU | ANTARA
Pilihan Editor: Airlangga Sebut Pemerintah Bakal Salurkan BLT El Nino, Berapa Besarannya dan Apa Bentuknya?
