Sebut Tidak Ada Pelanggaran HAM Usai Reformasi
Saat awal menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD pernah dicap sebagai menteri pembohong karena menyebut tidak ada pelanggaran HAM berat di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi, setelah reformasi 1998. Namun, Mahfud kemudian menjelaskan maksud dari pernyataannya tersebut.
"Dulu awal jadi menteri saya bilang, di era pemerintahan Pak Jokowi tidak ada pelanggaran HAM berat, marah semua. Bohong, baru jadi menteri bohong. (Saya bilang) mana pelanggaran HAM beratnya? Ndak ada memang, kejahatan berat banyak, tapi pelanggaran HAM berat ndak ada," kata Mahfud MD dalam Raker Komite 1 DPD RI, Selasa, 4 Juli 2023.
Walaupun demikian, pernyataan Mahfud kala itu dinilai menyesatkan oleh Kepala Riset Penelitian KontraS, Rivanlee Anandar. "Mengatakan bahwa pasca-reformasi tidak ada pelanggaran HAM adalah narasi menyesatkan," kata Rivanlee dalam siaran tertulisnya, Kamis, 12 Desember 2019.
Menyebut Data dari Veronica Koman Sampah
Aktivis Veronica Koman pernah mengungkapkan bahwa timnya telah menyerahkan data nama tahanan politik dan korban tewas di Papua kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hal tersebut terjadi saat Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Canberra, Australia pada 2020 lalu.
“Tim kami di Canberra telah berhasil menyerahkan dokumen-dokumen ini langsung kepada Presiden Jokowi. Dokumen ini memuat nama dan lokasi 57 tahanan politik Papua yang dikenakan pasal makar, yang saat ini sedang ditahan di tujuh kota di Indonesia," kata Veronica melalui siaran persnya.
Mahfud MD kala itu ikut dalam kunjungan kerja Jokowi mengatakan bahwa saat di Canberra banyak orang yang ingin bersalaman dengan Presiden. Bahkan, ada beberapa orang yang menyerahkan surat atau amplop kepada Jokowi.
"Soal Koman itu, saya tahu surat seperti itu banyak. Orang berebut salaman kagum kepada presiden, ada yang kasih map, amplop, surat gitu, jadi tidak ada urusan Koman atau bukan. Kami tidak tahu itu Koman apa bukan. Semua surat dibawa, kan surat banyak," kata Mahfud saat ditemui di Kompleks Istana Bogor, Jawa Barat pada Selasa, 11 Februari 2020.
Kalaupun data Veronica terbawa presiden, kata Mahfud, bisa saja surat itu belum dibuka. "Belum dibuka kali suratnya. Surat banyak. Rakyat biasa juga kirim surat ke presiden, jadi itu anu lah, kalau memang ada ya sampah saja, lah," ujarnya.
Selanjutnya: Polemik provinsi garis keras...