Polemik Provinsi Garis Keras
Saat Pilpres 2019 lalu, Mahfud pernah mengeluarkan pernyataan tentang ‘Provinsi garis keras’ saat diwawancarai di salah satu stasiun televisi. Dalam wawancara itu, intinya Mahfud menegaskan bahwa kemenangan Jokowi dalam pilpres 2019 sulit dimentahkan. Hanya saja saat ini harus segera dilakukan rekonsiliasi. Pasalnya, di beberapa provinsi yang “agak panas”, Jokowi kalah.
“Tempat kemenangan Pak Prabowo itu diidentifikasi yang dulunya dianggap provinsi garis keras dalam hal agama, misal Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh dan sebagainya, Sulawesi Selatan juga,” kata Mahfud MD. Dia menyarankan rekonsiliasi jadi lebih penting untuk menyadarkan bahwa bangsa ini bersatu karena kesadaran akan keberagaman. “Dan bangsa ini hanya akan maju kalau bersatu."
Penjelasan Mahfud menuai kontroversi. Mantan Staf Khusus Menteri ESDM Muhammad Said Didu merespon cuitan Mahfud dan memintanya membeberkan indikator untuk provinsi garis keras. Said, yang lewat cuitan itu menyatakan diri berasal dari Sulawesi Selatan, bertanya apa indikator yang digunakan sehingga menuduh warga Sulsel adalah orang-orang garis keras.
Menanggapi hal itu, mahfud pun meminta maaf terhadap kontroversi yang timbul akibat pernyataannya. “"Arti garis keras di dalam literatur 'is an adjective describing a stance on an issue that is inflexible and not subject to compromise'. Arti ini tak bisa dicabut karena sudah jadi term dalam ilmu politik secara internasional. Tapi bagi yang salah memahami penggunaan istilah ini saya minta maaf," demikian kicauan Mahfud lewat akun Twitter-nya, Rabu, 1 Mei 2019.
Dianggap Jubir KPK Soal Kasus Mentan
Mahfud juga pernah mengungkapkan bahwa Mentan Syahrul Yasin Limpo ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Mahfud menyatakan telah lama mendengar soal penetapan Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka. Menurut dia, KPK telah lama melakukan gelar perkara penetapan tersangka tersebut.
"Bahwa dia (Syahrul) sudah ditetapkan tersangka saya sudah dapat informasi malah sejak kalau eksposenya itu kan sudah lama, tapi resminya ketersangkaannya itu sudah digelarkan lah," kata Mahfud usai acara program pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 4 Oktober 2023.
Sikap Menko Polhukam itu pun dikritik Politikus Nasdem Ahmad Sahroni karena mengungkap status tersangka yang diterima eks Mentan tersebut. Sahroni mengaku kaget dengan pernyataan yang dilontarkan Mahfud. Pasalnya, KPK saat itu belum mengumumkan sosok dari tersangka dalam kasus tersebut. “Sejak kapan Pak Menko jadi jubir KPK?” kata Sahroni kepada wartawan di NasDem Tower, Rabu, 4 Oktober 2023.
RADEN PUTRI | ADIL AL HASAN | MOH KHORY ALFARIZI
Pilihan Editor: Deretan Harta Kekayaan Mahfud MD yang Resmi Ditunjuk jadi Cawapres Ganjar Pranowo