Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Temuan Ombudsman Soal Rempang, Akademisi UI: Pasti Valid Itu

image-gnews
Sejumlah warga melintas di perkampungan nelayan Sembulang, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 22 September 2023. Sebanyak empat kampung yakni Kampung Sembulang Tanjung, Sembulang Hulu, Pasir Panjang, dan Blonkeng dari 16 kampung tua terdampak relokasi tahap pertama dalam pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City Pulau Rempang. ANTARA/Teguh Prihatna
Sejumlah warga melintas di perkampungan nelayan Sembulang, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 22 September 2023. Sebanyak empat kampung yakni Kampung Sembulang Tanjung, Sembulang Hulu, Pasir Panjang, dan Blonkeng dari 16 kampung tua terdampak relokasi tahap pertama dalam pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City Pulau Rempang. ANTARA/Teguh Prihatna
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dosen Antropologi Universitas Indonesia (UI) Suraya Afiff menyebut temuan Ombudsman RI tentang relokasi warga Rempang adalah valid.

"Oh valid, pasti itu valid kalau Ombudsman," kata Suraya saat dihubungi Tempo pada Rabu, 27 September 2023.

Sebagai informasi, Ombudsman telah memaparkan hasil temuan atas relokasi warga Rempang, Kepulauan Riau kemarin. Menurut Ombudsman, tidak ada kesempatan dialog antara warga dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia beberapa waktu yang lalu. 

Bahlil hanya bertemu perwakilan warga yang setuju relokasi, setelah itu langsung pergi. Hasil temuan Ombudsman lainnya, warga yang menyetujui relokasi adalah orang baru alias pendatang. 

"Kita akademisi aja susah ketemu menteri, apalagi rakyat," tutur Suraya.

Lebih lanjut, dia mengafirmasi temuan Ombudsman soal warga yang setuju adalah pendatang. Hal ini berdasarkan informasi dari lapangan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Suraya menuturkan tidak semua penduduk di Kampung Tua lahir dan besar di sana. "Setahu saya orang-orang itu yang sudah menerima (relokasi), ini kata mereka ya, adalah orang-orang yang datang ke sana lima tahun yang lalu," ujar Suraya.

Oleh sebab itu, dia menyebut perlunya langkah penyelesaian dengan meminta pihak ketiga sebagai mediator yang imparsial dan independen. Menurut Suraya, banyak mediator profesional yang bisa menjembatani antara warga Rempang dengan pemerintah.

"Banyak di pihak kita ini mediator profesional yang tahu cara-cara ini. Di Riau aja ada, banyak," papar Suraya.

AMELIA RAHIMA SARI | RIRI RAHAYU

Pilihan Editor: Soroti Sejarah Hukum Kampung Tua di Rempang, Ombudsman: Ini Unik

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan Bahlil Dirikan Media Centre Indonesia Maju, untuk Jawab Keraguan Calon Investor akan IKN?

53 menit lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (tengah) di Media Center Indonesia Maju di Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 4 Desember 2023. ANTARA/Walda
Alasan Bahlil Dirikan Media Centre Indonesia Maju, untuk Jawab Keraguan Calon Investor akan IKN?

Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mendirikan pusat pemberitaan Media Center Indonesia Maju. Untuk apa?


Presiden Jokowi Bagikan 2,5 Juta Sertifikat Tanah di Istana

18 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Seskab Pramono Anung saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Presiden Jokowi Bagikan 2,5 Juta Sertifikat Tanah di Istana

Presiden Jokowi menyerahkan 2.550.800 sertifikat tanah di Istana Negara.


AirAsia Tunda Relokasi Seluruh Penerbangan Domestik ke Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Ini Alasannya

2 hari lalu

Pesawat Maskapai AirAsia. airasia.com
AirAsia Tunda Relokasi Seluruh Penerbangan Domestik ke Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Ini Alasannya

Maskapai berbiaya hemat terbaik dunia versi skytrax, Indonesia AirAsia, menunda rencana relokasi seluruh penerbangan domestik ke Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta yang sebelumnya dijadwalkan pada 6 Desember 2023.


Bahlil Gencar Promosi Hilirisasi Industri RI dan Investasi IKN di Cina

3 hari lalu

Bahlil Lahadalia tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 20 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.
Bahlil Gencar Promosi Hilirisasi Industri RI dan Investasi IKN di Cina

Menteri Bahlil Lahadalia gencar mempromosikan peluang investasi di IKN Nusantara. Teranyar, ia bertandang ke Cina untuk kegiatan promosi itu.


Bernasib Seperti Rempang, Kampung Tua Panau Batam Dirusak Atas Nama Investasi

4 hari lalu

Nelayan menunjukan pesisir laut tempat mereka memancing keruh karena reklamasi di Kampung Tua Panau, Kota Batam, Kamis (30/11/2023). Foto Yogi Eka Sahputra
Bernasib Seperti Rempang, Kampung Tua Panau Batam Dirusak Atas Nama Investasi

Warga Kampung Tua Panau Batam memperkirakan proyek reklamasi sudah berlangsung selama satu tahun belakangan.


Terpopuler: Potensi PHK Usai Boikot Produk Diduga Terafiliasi Israel dan Balasan Bahlil atas Kritik Anies soal IKN

6 hari lalu

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani ketika ditemui di Kemenko Marves pada Selasa, 22 Agustus 2033. TEMPO/Riri Rahayu
Terpopuler: Potensi PHK Usai Boikot Produk Diduga Terafiliasi Israel dan Balasan Bahlil atas Kritik Anies soal IKN

Berita terpopuler pada Selasa, 28 November 2023, dimulai dari Ketua Apindo yang berbicara soal dampak boikot produk berafiliasi Israel ke penjualan hi


Sebut Kritik Anies Baswedan Soal IKN Tak Berpengaruh, Ini Profil Menteri Investasi Bahlil Lahadalia

6 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat ditemui di acara perayaan hari ulang tahun Luhut Binsar Pandjaitan ke-76 di Hotel Sopo Del Tower, Kuningan, Jakarta pada Kamis, 28 September 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Sebut Kritik Anies Baswedan Soal IKN Tak Berpengaruh, Ini Profil Menteri Investasi Bahlil Lahadalia

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menanggapi kritik Anies Baswedan soal IKN. Menurutnya, kritikan itu tak berdampak apapun pada keberlanjutan IKN.


Pemerintah Tak Kunjung Bayar Utang Rafaksi Minyak Goreng Rp 344 Miliar, Ombudsman Surati Airlangga Hartarto

6 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika saat ditemui usai konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin, 30 Oktober 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Pemerintah Tak Kunjung Bayar Utang Rafaksi Minyak Goreng Rp 344 Miliar, Ombudsman Surati Airlangga Hartarto

Ombudsman mengirim surat ke Airlangga Hartarto lantaran pemerintah tak kunjung membayar utang rafaksi minyak goreng Rp 344 miliar kepada pengusaha.


Balasan Bahlil Atas Kritik Anies Baswedan soal IKN

6 hari lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia saat merespon soal namanya muncul sebagai kandidat Ketum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Balasan Bahlil Atas Kritik Anies Baswedan soal IKN

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia buka suara menanggapi kritik Anies Baswedan soal proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.


Ombudsman Petakan Potensi Pelanggaran Administrasi ASN di Pemilu 2024

6 hari lalu

Bawaslu meminta masyarakat aktif melakukan pengawasan dan melaporkan dugaan pelanggaran aturan pemilu.
Ombudsman Petakan Potensi Pelanggaran Administrasi ASN di Pemilu 2024

Ombudsman telah memetakan berbagai potensi pelanggaran administrasi ASN di Pemilu 2024