TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menyatakan pihaknya terus mendorong usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mengembangkan produknya agar bisa sukses diekspor. Saat ini, Kemendag sudah punya sejumlah program untuk menunjang ekspor produk UMKM tersebut agar bisa dipasarkan dan menembus pasar global.
"Kami punya banyak instrumen untuk membantu itu. Mulai dari pelatihan, pendampingan, dan sampai di business matching sampai juga perwakilan perdagangan," ujar Jerry ketika meninjau stan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Kuliner dalam pameran Discovery North Sulawesi di Hotel Borobudur, Jakarta pada Senin, 25 September 2023.
Perwakilan perdagangan tersebut, kata Jerry, terdapat di 46 negara di seluruh dunia. "Itu yang kami bantu coba untuk membantu produk produk daerah dapat berkembang."
Jerry menjelaskan, dorongan diberikan karena 65 juta UMKM selama ini tercatat telah berkontribusi sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Mayoritas atau sebanyak 63 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, misalnya, disumbang oleh UMKM.
Selain itu, UMKM juga berkontribusi hingga 96 persen dalam menyerap tenaga kerja nasional. Angka itu terbilang sangat tinggi dan punya tren kenaikan.
“Kami Kementerian Perdagangan fokus kepada pengembangan, promosi dan juga pelatihan dan pendampingan supaya UMKM bisa ter-upgrade dan bisa ekspor keluar negeri,” tutur Jerry.
Hal senada sebelumnya disampaikan oleh Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bambang W Budiawan. Otoritas menargetkan UMKM memiliki kontribusi dalam PDB sebanyak 70 persen pada tahun 2028.
“Kami menargetkan tahun depan (kontribusi UMKM pada PDB) naik dari 40 persen menjadi 50 persen. Di akhir 2026 atau 2025 itu naik jadi 60 persen, sehingga di akhir tahun 2027 atau 2028 diharapkan dapat berkontribusi 70 persen,” kata Bambang di acara AFPI UMKM Digital Summit 2023 di Jakarta, Kamis lalu, 21 September 2023.
Adapun upaya yang dilakukan OJK untuk mendukung capaian tersebut di antaranya dengan mempermudah UMKM dalam mengakses pembiyaaan. Untuk itu, OJK terus mendorong pertumbuhan perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending.
“Tekfin lending bisa didanai, diberikan lender 75 persen dari lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK. Jadi kita tidak hanya mencoba membangun sistem dari tekfin lending dengan bisnisnya, tapi juga berdampingan dengan bank, BPR, Korperasi dan sebangainya,” ujar Bambang.
AKHMAD RIYADH | ANTARA
Pilihan Editor: Larangan Transaksi Jual-Beli ke Tiktok, Bahlil: Mereka Harus Ikut Negara Dong
