Berikut beberapa dokumen yang perlu disiapkan untuk mendaftar CPNS dan PPPK di Kemenkumham 2023.
- Hasil pemindaian (scan) surat lamaran yang ditulis tangan atau diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan wajib dibubuhi e-meterai Rp10.000 (diperoleh dari https://meterai-elektronik.com) dan ditandatangani dengan pena hitam (format surat lamaran dapat diunduh di https://casn.kemenkumham.go.id).
- Scan Surat Pernyataan Data Diri bermeterai.
- Scan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) asli, surat keterangan pengganti KTP, atau Surat Keterangan Perekaman Data KTP asli yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
- Scan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir asli dari Disdukcapil.
- Pas foto formal terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang (background) berwarna merah.
- Scan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah, rumah sakit Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau rumah sakit Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berlaku maksimal 3 bulan sebelum tanggal pendaftaran. Bagi pelamar lulusan SLTA/sederajat, wajib mencantumkan tinggi dan berat badan sesuai hasil pengukuran pada surat keterangan tersebut.
- Scan ijazah asli atau Surat Keterangan Lulus (SKL) bagi lulusan 2023 yang belum menerima ijazah. Namun, apabila dinyatakan lulus pada tahapan akhir, maka wajib melampirkan ijazah asli.
- Scan transkrip nilai asli dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 dari skala 4,00 untuk formasi umum, atau keterangan lulus dengan predikat cumlaude bagi pelamar kebutuhan lulusan terbaik. Bagi lulusan 2023 yang belum menerima transkrip nilai, dapat menggunakan transkrip nilai sementara, tetapi wajib melampirkan transkrip nilai asli bila dinyatakan lulus pada tahapan akhir.
- Scan transkrip, daftar nilai, atau surat keterangan hasil Ujian Nasional (UN) bagi lulusan SMA/sederajat.
- Bagi pelamar penyandang disabilitas, wajib melampirkan scan surat keterangan dokter asli yang menerangkan jenis disabilitas paling tinggi tingkat 2 dari rumah sakit pemerintah, rumah sakit TNI, atau rumah sakit Polri. Tautan (link) video YouTube berisi kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan kegiatan sesuai jabatan pada formasi Kemenkumham yang dilamar.
- Scan surat keterangan dari kelurahan, kepala desa, atau kepala suku untuk pelamar asli dari Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua..
- Tangkapan layar (screenshoot) akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau surat akreditasi yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
- Scan surat keterangan domisili asli yang diterbitkan kantor kelurahan/desa setempat, apabila lokasi kebutuhan yang dipilih tidak sesuai dengan domisili pada KTP.
MELYNDA DWI PUSPITA
Pilihan Editor: Daftar 30 Instansi yang Buka Seleksi CPNS 2023 dan PPPK, Cek Sekarang