Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ombudsman Sarankan Bapanas Cabut HET Beras, Begini Respons Kepala Bapanas

Reporter

Editor

Grace gandhi

image-gnews
Pembeli tengah memilih kualitas beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat 1 September 2023. Secara bulanan, inflasi beras pada Agustus 2023 sebesar 1,43 persen merupakan tertinggi sejak Maret 2023. Sebelumnya, pada Februari 2023, harga beras mengalami inflasi sebesar 2,34 persen. Tempo/Tony Hartawan
Pembeli tengah memilih kualitas beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat 1 September 2023. Secara bulanan, inflasi beras pada Agustus 2023 sebesar 1,43 persen merupakan tertinggi sejak Maret 2023. Sebelumnya, pada Februari 2023, harga beras mengalami inflasi sebesar 2,34 persen. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyarankan Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencabut sementara kebijakan harga eceran tertinggi (HET) beras. Sebab, kata dia, HET tidak efektif mengendalikan harga beras yang masih tinggi hingga saat ini. Ombusdman menyarankan Bapanas membuat HET gabah di tingkat penggilingan untuk mengendalikan harga gabah di tingkat petani. 

Lantas, bagaimana tanggapan Bapanas soal ini?

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi tidak secara gamblang memberi penjelasan, ketika Tempo bertanya apakah usulan Ombudsman tersebut bakal dipertimbangkan Bapanas. Arief hanya mengatakan bahwa yang harus diperbaiki adalah produksi dan cadangan pangan.

"Berapapun dinaikkan, HET tidak akan cukup kalau shortage," kata Arief kepada Tempo melalui pesan WhatsApp pada Senin, 18 September 2023. "Produksi kuncinya."

Adapun soal HET beras yang tidak efektif, Yeka mengatakan, kebijakan HET selama ini hanya menjadi acuan pasar modern. Sementara itu, tidak ada HET bagi pasar tradisional. Sebab, kata dia, sejak 2017 banyak orang membeli beras di pasar dengan harga di atas HET.

Selanjutnya: "Mau nggak lakukan penindakan...."

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pungli di Rutan Kupang: Kemenkumham NTT Selesai Kumpulkan Bahan, Lanjut Tahap Pemeriksaan

12 jam lalu

Dok. Seorang warga binaan sedang berjalan di dalam kawasan Rutan Kupang. ANTARA/Aloysius Lewokeda
Pungli di Rutan Kupang: Kemenkumham NTT Selesai Kumpulkan Bahan, Lanjut Tahap Pemeriksaan

Ombudsman menemukan dugaan pungli di Rutan Kupang. Tahanan dimintai Rp2 juta sampai Rp40 juta


Ombudsman Sebut Pengangkatan Komisaris BUMN Harus Diuji Melalui Seleksi

1 hari lalu

Logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terpasang di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020. Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar
Ombudsman Sebut Pengangkatan Komisaris BUMN Harus Diuji Melalui Seleksi

Ramai kerabat dan orang dekat Jokowi dan Prabowo diangkat komisaris BUMN.


Menteri Zulhas Usul Harga Minyakita Naik, Ini Alasannya

1 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengusulkan Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyaKita naik Rp1.500 per liter menjadi Rp15.500 per liter.
Menteri Zulhas Usul Harga Minyakita Naik, Ini Alasannya

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan akan mengusulkan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita jadi Rp 15.500 per liter.


Kemenparekraf Sebut Harga Avtur dan Kekurangan Armada Picu Tiket Domestik Mahal

2 hari lalu

Ilustrasi penumpang pesawat. Freepik.com/Standret
Kemenparekraf Sebut Harga Avtur dan Kekurangan Armada Picu Tiket Domestik Mahal

Kemenparekraf mengungkapkan harga avtur dan berkurangnya jumlah armada pesawat udara memicu harga tiket pesawat domestik mahal.


Stok Beras di Sumsel-Babel Mencapai 54 Ribu Ton, Bulog: Aman hingga Masa Panen 2025

2 hari lalu

Pekerja memikul karung beras di Gudang Bulog, Medan, Sumatera Utara, Selasa, 28 Mei 2024. Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara menerima beras impor dari Thailand sebanyak 10 ribu ton dan dari Pakistan sebanyak 10 ribu ton. ANTARA/Yudi Manar
Stok Beras di Sumsel-Babel Mencapai 54 Ribu Ton, Bulog: Aman hingga Masa Panen 2025

Bulog Kantor Wilayah Sumsel dan Babel mencatat total stok beras di seluruh gudang saat ini sebanyak 54.625 ton.


Sidak Harga di Pasar Tradisional Solo, Harga Daging Sapi, Cabai hingga Beras Naik Jelang Idul Adha

3 hari lalu

TPID Kota Solo melakukan sidak untuk memantau harga barang-barang kebutuhan pokok di Pasar Kadipolo Solo, Jawa Tengah, Rabu, 12 Juni 2024, menjelang Idul Adha 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Sidak Harga di Pasar Tradisional Solo, Harga Daging Sapi, Cabai hingga Beras Naik Jelang Idul Adha

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Solo memantau harga berbagai barang kebutuhan pokok di pasar tradisional di Solo, Jawa Tengah, Rabu, 12 Juni 2024.


Alasan Kepala Bapanas Soal Kenaikan HET Beras, Berikut Profil Arief Prasetyo Adi

3 hari lalu

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, ketika ditemui dalam acara CNBC Economic Outlook 2024, di The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Alasan Kepala Bapanas Soal Kenaikan HET Beras, Berikut Profil Arief Prasetyo Adi

Presiden Jokowi menunjuk Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas). Apa pendapatnya soal kenaikan HET Beras?


Perpanjangan Relaksasi Kenaikan HET Beras, Ini Alasan Kepala Bapanas

3 hari lalu

Aktifitas pekerja ditengah harga beras dipasaran naik di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024. Badan Pangan Nasional (Bapenas) menetapkan HET beras untuk wilayah zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi Rp. 10.900 dan beras premium Rp. 13. 900, Sementara zona 2 meliputi Sumatera selain Lampung, dan kalimantan Rp. 11.500 dan beras premium Rp. 13.800 dan untuk zone 3 Maluku dan Papua Rp. 14.800. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Perpanjangan Relaksasi Kenaikan HET Beras, Ini Alasan Kepala Bapanas

Kenaikan HET beras resmi diperpanjang pemerintah. Apa alasan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi?


Pemerintah, Apindo dan Buruh Tetap 'Keukeuh' Soal Tapera, Ini Jalan Tengah Usulan Ombudsman

4 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Pemerintah, Apindo dan Buruh Tetap 'Keukeuh' Soal Tapera, Ini Jalan Tengah Usulan Ombudsman

Pemerintah tampaknya tidak berniat menunda pelaksanaan program Tapera, sementara buruh dan Apindo juga 'keukeuh' menolaknya.


Ombudsman: Iuran Tapera Seharusnya Tidak Melibatkan Pengusaha

5 hari lalu

Aggota Ombusdman RI, Yeka Hendra Fatika, beberkan kemungkinan potongan dana Tapera sebesar 3 persen tidak melibatkan pengusaha dan akan dibebankan sepenuhnya kepada pekerja. Kantor BP Tapera, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. TEMPO/Ilona
Ombudsman: Iuran Tapera Seharusnya Tidak Melibatkan Pengusaha

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika memaparkan iuran Tapera seharusnya tidak melibatkan pemberi kerja atau pengusaha. Ada kemungkinan potongan 3 persen ditanggung sepenuhnya oleh pekerja