TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan kawasan wisata yang bakal dikembangkan untuk Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kota Batam, adalah konsep pariwisata hijau atau green tourism.
Adapun Rempang Eco City merupakan proyek strategis nasional (PSN) 2023 berupa pengembangan Pulau Rempang sebagai kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi. Namun, rencana tersebut mendapat penolakan dari masyarakat adat setempat, hingga terjadi bentrok dengan aparat gabungan TNI-Polri.
"Kami masih menunggu proses. Tapi kami mengingatkan saat Rakor, agar jangan sampai ide yang baik dalam mengembangkan suatu kawasan industri yang mengacu pada industri hijau, energi baru terbarukan (EBT), dan sebagainya, aspek dari warga masyarakat terabaikan," ucap Sandiaga ketika ditemui di Kantor Kemenparekraf pada Senin, 11 September 2023.
Sandiaga Uno mengatakan sosialisasi pengembangan kawasan tersebut harus digencarkan. Masyarakat mesti diberikan keyakinan dan kepastian dari segi hukum maupun kepastian mata pencaharian alias aspek ekonomi.
"Itu yang saya garis bawahi dan saya sampaikan kepada Rakor penyiapan dari kawasan industri di Rempang," ucap Sandiaga.
Proyek Rempang Eco City bakal dibangun di atas dua Kelurahan Pulau Rempang, Kelurahan Sembulang dan Rempang Cate. Kawasan tersebut dijadikan proyek strategis nasional (PSN) yang telah ditetapkan pada akhir Agustus 2023. Ketentuan ini tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
Investasi Besar tapi Ditolak Masyarakat
Mengutip siaran pers Kemenko Perekonomian yang dipublikasi pada 12 April 2023, pengembangan kawasan Rempang menjadi bagian dari arah kebijakan dan langkah strategis pengembangan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) yang telah disusun dalam Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK.
“Nah tentu dengan rencana induk ini diharapkan Kawasan Rempang bisa dikembangkan untuk industri, jasa, dan pariwisata, dan diharapkan efeknya bisa berkembang. Tentu Batam Bintan Karimun, termasuk Rempang ini, dekat dengan Singapura dan Malaysia, (sehingga) diharapkan kita bisa memberikan daya saing yang tinggi di Kawasan tersebut,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Airlangga berharap pengembangan Kawasan Rempang akan dapat memberikan spillover effect kepada kawasan-kawasan lain di sekitarnya. Apalagi letak Pulau Rempang yang tidak jauh dari Singapura dan Malaysia. Dia berharap hal itu dapat meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara.
Adapun pelaksanaan rencana investasi yang dilakukan oleh PT Makmur Elok Graha secara keseluruhan hingga 2080, nilainya kurang lebih Rp 381 triliun dan mampu menyerap tenaga kerja langsung sejumlah 306.000 orang.
Investasi yang akan dilakukan antara lain industri menengah, industri manufaktur dan logistik, kawasan pariwisata terintegrasi, serta kawasan perumahan dan perdagangan jasa terintegrasi. Untuk Tahap I sampai 2040 akan direalisasikan investasi sekitar Rp 29 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak kurang lebih 186.000 orang melalui pengembangan industri manufaktur dan logistik, pariwisata MICE, dan kegiatan perumahan yang didukung oleh perdagangan dan jasa.
Rencana pembangunan kawasan tersebut ternyata ditolak masyarakat adat setempat. Situasi pun memanas. Usai bentrok masyarakat adat dengan aparat terjadi pada Kamis malam, 7 September 2023, konflik berlanjut pada Senin, 11 September 2023.
Seribuan masyarakat adat Melayu Kepulauan Riau melakukan unjuk rasa di depan kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau BP Batam, Kota Batam, pada Senin, 11 September 2023.
Massa sudah berkumpul sejak pagi hari, tidak hanya warga melayu Batam tetapi juga dari berbagai daerah lainnya. Massa langsung berkumpul di depan kantor BP Batam untuk melakukan orasi.
Setidaknya ada beberapa point tuntutan mereka yaitu, menolak penggusuran Pulau Rempang Galang, mendesak Polri dan TNI membubarkan posko yg didirikan di Rempang Galang, serta menghentikan intimidasi kepada orang Melayu, menuntut Presiden Jokowi membatalkan penggusuran kampung tua Pulau Galang.
Tidak hanya itu massa juga meminta Presiden mencopot Muhammad Rudi, dari jabatannya sebagai Kepala BP Batam. "Serta kami meminta bebaskan warga Rempang Galang yang ditahan," kata orator aksi yang berasal dari Laskar Pembela Marwah Melayu.
RIRI RAHAYU | YOGI EKA SAPUTRA
Pilihan Editor: Profil Proyek Rempang Eco City yang Dikembangkan Tomy Winata
