- 5 Janji Prabowo Jika Terpilih jadi Presiden 2024, dari Swasembada, Stop Impor Energi hingga Lanjutkan Program Jokowi
Bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto menyampaikan beberapa janji yang akan dilaksanakannya jika ia terpilih menjadi presiden Indonesia di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ragam janji itu mulai dari ketahanan energi, lumbung pangan, hingga perbaikan gizi untuk anak-anak dan ibu hamil.
Janji yang Prabowo tersebut terangkum dalam “Program Best Results Fast 2024-2029”. Hal ini disampaikan bacapres dari Partai Gerindra tersebut dalam acara Konsolidasi Zona III Pemenangan Pemilihan Legislatif Partai Bulan Bintang dan Pemenangan Prabowo Subianto di Padang, Sumatera Barat, 9 September 2023.
Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa terdapat 10 kebijakan yang akan dijalankannya jika menjadi Presiden Indonesia kelak. Kebijakan tersebut tercantum dalam program “10 Kebijakan Indonesia Emas” yang salah satunya adalah tentang ketahanan dan swasembada di negeri sendiri.
“Yang dimaksud ketahanan adalah swasembada. Kita harus produksi makan kita sendiri, kita tidak boleh tergantung bangsa lain untuk masalah makan kita,” ucap Prabowo di Konsolidasi Zona III Partai Bulan Bintang di Padang, 9 September 2023, seperti dikutip dari kanal YouTube GerindraTV.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
- Menkominfo Dikritik soal Wacana Pajak Judi Online
Peneliti Center of Digital Economy and SMEs Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengkritik pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi soal usulan pajak judi online . Adapun pernyataan itu sempat dilontarkan Budi Arie dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI pada Senin, 4 September 2023.
"Saya bisa bilang bahwa perkataan Pak Menteri Budie menyesatkan dan bisa berpotensi merugikan masyarakat," ujar Nailul dalam diskusi publik "Bahaya Pinjaman Online bagi Penduduk Usia Muda" yang digelar virtual pada Senin, 11 September 2023.
"Ketika Pak Menteri bilang ‘itu bukan saya, tapi ada usulan,’ tapi Pak Menteri yang menyampaikan ke publik bahwa ada rencana untuk judi online diberikan pajak," kata Huda.
Huda menuturkan, ketika judi online dikenakan pajak maka judi online menjadi legal. Padahal secara undang-undang atau secara hukum, sudah jelas bahwa judi online dilarang di Indonesia. "Kita harus strict kepada UU yang menegaskan perjudian ilegal secara hukum."
Adapun peraturan yang mengatur perjudian, di antaranya Pasal 303 bis KUHP. Sedangkan perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat 2 UU ITE jo. Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Pilihan Editor: Pemerintah Gencar Sepakati Kerja Sama Kendaraan Listrik di KTT ASEAN, Ekonom Nilai Pasarnya Belum Antusias
