Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pesan Jokowi ke Presiden Berikutnya soal Hilirisasi: Jangan Mundur dan Jangan Berhenti

image-gnews
Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan pers tentang perkembangan terkini pelaksanaan PPKM di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 30 Agustus 2021. Jokowi memperpanjang kebijakan PPKM hingga 6 September 2021. ANTARA/Biro Pers dan Media Setpres
Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan pers tentang perkembangan terkini pelaksanaan PPKM di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 30 Agustus 2021. Jokowi memperpanjang kebijakan PPKM hingga 6 September 2021. ANTARA/Biro Pers dan Media Setpres
Iklan

TEMPO.CO, Banten - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar presiden terpilih selanjutnya untuk periode 2024-2029 tidak menghentikan hilirisasi industri yang sedang dijalankan pemerintah saat ini.

"Meski ditekan Uni Eropa, WTO, dan IMF, jangan mundur dan jangan berhenti. Dan nanti akan saya pesan juga pada presiden berikut yang akan datang, jangan sampai menghentikan namanya hilirisasi, karena rugi besar kita," kata Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Tahun 2023 di Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis, 31 Agustus 2023.

Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta hilirisasi industri dengan menghentikan ekspor bahan mentah tetap dilanjutkan meski Indonesia sebelumnya kalah atas gugatan yang dilayangkan oleh Uni Eropa melalui Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

Dana Moneter Internasional (IMF) juga pernah meminta pemerintah untuk mempertimbangkan penghapusan kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak meluas pada komoditas lain.

Adapun berdasarkan perhitungan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, hilirisasi akan memberikan pendapatan per kapita Indonesia sebesar US$ 10.500 pada 10 tahun. Berikutnya, angkanya bertambah menjadi US$ 15.800 dalam waktu 15 tahun ke depan.

Namun, bila hilirisasi dihentikan, Indonesia akan kehilangan pendapatan per kapita hingga US$ 25.000 pada 2045 atau saat Indonesia Emas. Pasalnya, hilirisasi tidak hanya terbatas pada komoditas tambang seperti nikel dan tembaga, namun juga merambah pada komoditas pangan, seperti rumput laut dan produk minyak kelapa sawit.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lebih jauh, Jokowi mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara terbesar eksportir rumput laut, namun selama ini komoditas itu diekspor dalam bentuk bahan baku. Begitu juga dengan minyak kelapa sawit (CPO) yang diproduksi 46 juta ton per tahun.

Jokowi meminta agar kalangan industri dapat terus mengolah bahan baku hingga menjadi barang jadi di dalam negeri. Hilirisasi, kata dia, bertujuan tidak hanya menambah pendapatan negara, tetapi juga membuka kesempatan kerja lebih luas.

"Di Indonesia Emas 2045 akan muncul kurang lebih US$ 25.000 income per kapita kita. Inilah tujuan, goal kita. Tidak hanya visi besar, tetapi kita harus memiliki visi taktis," ujar Jokowi.

ANTARA

Pilihan Editor: Daya Saing RI Lompat 10 Peringkat ke 34, Jokowi: Kita Dinilai Bagus di Infrastruktur

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Tergesa-gesa

6 menit lalu

Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Proklamasi, Jakarta.
Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Tergesa-gesa

DPR berharap pemerintah tidak sembrono dalam menghapus sistem kelas BPJS Kesehatan


Jokowi Gelar Ratas Persiapan PON XXI Aceh-Sumut

1 jam lalu

Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas terkait Persiapan PON XXI Aceh-Sumatra Utara dan Peparnas Tahun 2024 di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Gelar Ratas Persiapan PON XXI Aceh-Sumut

PON ke-21 akan digelar pada 8-20 September 2024


Tugas Bambang Susantono sebagai Utusan Khusus Kerja Sama Internasional IKN

1 jam lalu

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan perkenalan Kepala Otorita IKN beserta jajarannya dan pemaparan progres pembangunan IKN. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tugas Bambang Susantono sebagai Utusan Khusus Kerja Sama Internasional IKN

Jokowi telah meneken Keppres tentang pengangkatan Bambang Susantono sebagai Utusan Khusus Presiden Kerja Sama Internasional IKN pada 11 Juni 2024.


Sederet Cerita Kasus Judi Online, dari Guru hingga Polisi jadi Korban Terlilit Utang Pinjol, Bunuh Diri hingga..

1 jam lalu

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi dan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra dalam Konferensi Pers Pengungkapan Kasus Judi Online di Aplikasi Games Royal Domino. Konferensi pers dilakukan pada Kamis, 6 Juni 2024 di Polda Metro Jaya. Tempo/Yohanes Maharso.
Sederet Cerita Kasus Judi Online, dari Guru hingga Polisi jadi Korban Terlilit Utang Pinjol, Bunuh Diri hingga..

Banyaknya kasus judi online yang terus memakan korban disoroti Presiden Jokowi. Berikut deretan cerita korban judi online yang telah Tempo rangkum.


Istana Bantah SYL soal Jokowi Perintahkan Tarik Uang Kementerian

2 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pertanyaan kepada saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam sidang tersebut Syahrul dan tim kuasa hukumnya menghadirkan dua saksi meringankan, antara lain Abdul Malik Faisal selaku Staf Ahli Gubernur Sub-bidang Hukum Pemprov Sulawesi Selatan dan Rafly Fauzi selaku mantan honorer di Dirjen Holtikultura Kementan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Istana Bantah SYL soal Jokowi Perintahkan Tarik Uang Kementerian

Para saksi yang hadir di sidang mengaku dipaksa SYL mengumpulkan uang. Demi memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga si menteri.


Jokowi Tunjuk Bambang Susantono jadi Utusan Khusus Kerja Sama Internasional IKN

3 jam lalu

Kepala Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 Agustus 2023. Rapat tersebut membicarakan pendahuluan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang - Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) serta pembentukan panitia kerja (Panja). TEMPO/M Taufan Rengganis
Jokowi Tunjuk Bambang Susantono jadi Utusan Khusus Kerja Sama Internasional IKN

Bambang Susantono mempunyai tugas: mendorong masuknya investasi asing di IKN, membantu pelaksanaan "market sounding" pembangunan IKN dalam pertemuan ekonomi bilateral maupun internasional.


Jabatan Orang-Orang Lingkungan Keluarga Jokowi

4 jam lalu

Presiden Jokowi memberikan keterangan tentang bahaya judi online, Istana Merdeka, 12 Juni 2024. Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Jabatan Orang-Orang Lingkungan Keluarga Jokowi

Belakangan orang-orang dari lingkungan keluarga Jokowi terus disoroti, ada anak, menantu, ipar, keponakan.


Istana Terima Draf Revisi UU TNI-Polri: Dikaji untuk Proses Selanjutnya

4 jam lalu

Staf Khusus Presiden Joko Widodo Bidang Hukum, Dini Purwono, saat ditemui di Kantor Sekretariat Kabinet, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Februari 2020. Tempo/Egi Adyatama
Istana Terima Draf Revisi UU TNI-Polri: Dikaji untuk Proses Selanjutnya

Pemerintah akan mengkaji draf revisi UU TNI dan Polri sebelum Presiden Jokowi mengirimkan surpres ke parlemen.


PAN Hanya Berikan Surat Tugas untuk Bobby Nasution di Pilgub Sumut

5 jam lalu

Wali Kota Medan, Bobby Nasution, usai menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) di kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), Selasa, 4 Juni 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
PAN Hanya Berikan Surat Tugas untuk Bobby Nasution di Pilgub Sumut

Surat tugas untuk Bobby Nasution maju di Pilgub Sumut langsung dari DPP PAN.


Daftar Ormas Agama yang Tolak dan Terima Izin Tambang Jokowi

5 jam lalu

Jokowi Izinkan Ormas Agama Kelola Tambang
Daftar Ormas Agama yang Tolak dan Terima Izin Tambang Jokowi

Daftar ormas agama yang menolak dan menerima izin tambang Jokowi