Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemenkeu Hemat Anggaran Rp 1,56 Triliun Sepanjang 2020-2022, Sri Mulyani Beberkan Rinciannya

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Wamenkeu Suahasil Nazara mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2020. Dalam raker tersebut, Sri Mulyani dan Komisi Xi membahas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada APBN 2019. TEMPO/Tony Hartawan
Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Wamenkeu Suahasil Nazara mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2020. Dalam raker tersebut, Sri Mulyani dan Komisi Xi membahas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada APBN 2019. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan pihaknya telah menghemat anggaran sebesar Rp 1,56 triliun sepanjang periode 2020 hingga 2022. Apa saja rinciannya?

"Dengan berbagai langkah efisiensi dan calculated yang kita kendalikan, maka spending di Kementerian Keuangan menjadi lebih baik," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Rabu, 30 Agustus 2023 di Senayan, Jakarta. 

Dia menjelaskan, ada berbagai indikator mengenai efisiensi belanja Kementerian Keuangan. Pertama adalah pengendalian belanja birokrasi yang menghemat anggaran Rp 501,52 miliar. 

"Konsolidasi dari pengadaan laptop dan pelaksanaan kebijakan TKDN (tingkat komponen dalam negeri) menyebabkan kita bisa menghemat Rp 140,83 miliar," kata Sri Mulyani.

Selanjutnya Kemenkeu telah menghemat Rp 90,5 miliar pada digitalisasi proses bisnis. Prioritas pembentukan tim juga mengalami efisiensi sebesar Rp 13,69 miliar.

"Pembayaran belanja pegawai yang sekarang diadministrasikan secara terpusat menyebabkan efisiensi dan kepastian, membuat juga penghematan dari manajemen belanja pegawai ini pembayaran gajinya Rp 4,81 miliar," tutur Sri Mulyani. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lebih lanjut, pengadaan collaborative tools secara terpusat mampu menghemat Rp 290 miliar. Dengan begini, lanjut dia, jajaran Kemenkeu bisa menghadiri rapat lewat aplikasi tanpa harus mengeluarkan biaya untuk ruangan maupun konsumsi.

"Anggaran penanganan pandemi kita tentu menurun, tapi kami tetap mengeluarkan  untuk vaksinasi booster waktu itu," ujar Bendahara Umum Negara itu. Adapun optimalisasi anggaran penanganan pandemi mengalami efisiensi sebesar Rp 95,3 miliar.

"Dengan negative growth dari pegawai kita, kita bisa menghemat hampir setengah triliun, Rp 429,45 miliar dari sejumlah akun gaji," tutur Sri Mulyani.

Jika efisiensi anggaran pada setiap indikator dijumlahkan, kata Sri Mulyani, maka penghematan yang dilakukan Kemenkeu mencapai Rp 1,56 triliun.

Pilihan Editor: Sri Mulyani Tanggapi Kritik Soal IKN: Pemerintah Terus Disiplin, Pembiayaan Sesuai Tahapan di Rencana Induk

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


APBD Perubahan Kabupaten Bogor 2023 Disepakati, Penerimaan Pendapatan Naik jadi Rp 9,4 Triliun

3 jam lalu

Bupati Bogor Iwan Setiawan dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, Cibinong, Kabupaten Bogor,  Sabtu 30 September 2023. ANTARA/HO-Humas Pemkab Bogor.
APBD Perubahan Kabupaten Bogor 2023 Disepakati, Penerimaan Pendapatan Naik jadi Rp 9,4 Triliun

Pemerintah Kabupaten Bogor juga memprioritaskan anggaran BTT untuk percepatan pemberian bantuan sarana air bersih di tengah kekeringan.


Budiman Sudjatmiko: Jika Prabowo Memegang Kekuasaan, Ini Tugas Utamanya

20 jam lalu

Budiman Sudjatmiko. ANTARA
Budiman Sudjatmiko: Jika Prabowo Memegang Kekuasaan, Ini Tugas Utamanya

Ketua Dewan Pembina Relawan Prabowo Budiman Bersatu (Prabu), Budiman Sudjatmiko sebut jika Prabowo memegang kekuasaan ini yang harus dilakukan.


Jokowi Waswas Soal Ketahanan Pangan, Begini Cara Soeharto Wacanakan Swasembada Pangan Era Orde Baru

20 jam lalu

Ilustrasi musim panen. TEMPO/Tony Hartawan
Jokowi Waswas Soal Ketahanan Pangan, Begini Cara Soeharto Wacanakan Swasembada Pangan Era Orde Baru

Kebijakan sejumlah negara mengerem ekspor bahan pangan membuat Presiden Jokowi waswas. Bagaimana masa Soeharto wacanakan swasembada pangan?


Percepat Transformasi Ekonomi, Ini Bukti Nyata Upayanya

1 hari lalu

Percepat Transformasi Ekonomi, Ini Bukti Nyata Upayanya

Kebijakan fiskal yang diimplementasikan melalui (APBN) merupakan salah satu instrumen kebijakan penting yang dimiliki oleh Pemerintah.


Hadiri Berlin Global Dialogue, Sri Mulyani: Indonesia akan Jadi Model Keberhasilan Transisi Energi Hijau

2 hari lalu

Petugas memegang alat pengisi daya kendaraan listrik dalam pameran Festival Energi Terbarukan [RE]Spark di Jakarta, Kamis 2 Juni 2022. Kegiatan tersebut dalam rangka memfasilitasi startup energi terbarukan yang telah tergabung dalam program inkubasi dan akselerasi New Energy Nexus Indonesia serta mitra-mitra startup inovatif lainnya untuk menunjukan inovasinya demi tercipta ekonomi hijau di Indonesia. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Hadiri Berlin Global Dialogue, Sri Mulyani: Indonesia akan Jadi Model Keberhasilan Transisi Energi Hijau

Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir di Berlin Global Dialogue di Berlin, Jerman. Sebut Indonesia akan jadi model keberhasilan transisi energi hijau.


DPRD Sahkan Perda APBD Perubahan DKI 2023 Rp 79,5 Triliun, Turun Rp 4,2 Triliun

3 hari lalu

Rapat paripurna Raperda APBD Perubahan 2023 di gedung DPRD DKI, Senin, 11 September 2023. TEMPO/Nur Khasanah
DPRD Sahkan Perda APBD Perubahan DKI 2023 Rp 79,5 Triliun, Turun Rp 4,2 Triliun

Pada APBD Perubahan DKI 2023, Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah turun dari Rp 7,2 triliun menjadi Rp 5,4 triliun.


Bursa Karbon Sudah Diresmikan, Sampai Mana Progres Aturan Penerapan Pajak Karbon?

4 hari lalu

Ilustrasi pajak karbon. Shutterstock
Bursa Karbon Sudah Diresmikan, Sampai Mana Progres Aturan Penerapan Pajak Karbon?

Kemenkeu masih mematangkan regulasi mengenai pajak karbon, seiring dengan peluncuran Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon.


Sri Mulyani Hadiri Pertemuan AIIB di Mesir, Bahas Perubahan Iklim dan Investasi Transisi Energi

5 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers Devisa Hasil Ekspor di Kemenko Perekonomian, Jumat, 28 Juli 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Sri Mulyani Hadiri Pertemuan AIIB di Mesir, Bahas Perubahan Iklim dan Investasi Transisi Energi

Sri Mulyani mengatakan AIIB memiliki peran penting sebagai katalisator dalam mendesain berbagai instrumen pembiayaan.


Menteri PUPR Tawarkan Proyek Infrastruktur di IKN ke Investor Cina: Kami Beri Insentif Pajak dan..

5 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menghadiri penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara PT Brantas Abipraya dengan Zhejiang Dafeng Industries di Hangzhou, China, Selasa (26/9/2023). ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Menteri PUPR Tawarkan Proyek Infrastruktur di IKN ke Investor Cina: Kami Beri Insentif Pajak dan..

Menteri Basuki Hadimuljono menawarkan sejumlah proyek di IKN kepada investor Cina. Ia pun membeberkan sejumlah insentif yang akan diberikan.


Strategi Anggaran Mewujudkan SDM Sehat dan Produktif

5 hari lalu

Strategi Anggaran Mewujudkan SDM Sehat dan Produktif

Pemerintah memberikan prioritas kepada pembangunan sumber daya manusia dan kesehatan. Pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan pada 2024 sebesar Rp 187,5 triliun.