TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi atas RUU APBN 2024 beserta Nota Keuangan saat rapat paripurna DPR RI di Jakarta, pada hari ini, Selasa, 29 Agustus 2023.
Ia juga menanggapi pertanyaan dari Fraksi Demokrat, PDIP, dan PKS yang menyoroti pentingnya kesinambungan fiskal dan tata kelola dalam pembangunan ibu kota nusantara atau IKN.
Bendahara negara itu memastikan pembiayaan IKN akan tetap disiplin dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Rencana Induk IKN dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.
“Pemerintah terus disiplin dalam melaksanakan pembiayaan pembangunan IKN sesuai tahapan yang tercantum dalam Rencana Induk IKN,” ujar Sri Mulyani.
Lebih jauh, Sri Mulyani juga menyebutkan dukungan dalam pemenuhan anggaran IKN diberikan dengan terus mendorong sinergi dan kombinasi beberapa instrumen yang kreatif namun tetap terjaga. Dalam hal ini, pemerintah pun mendorong keterlibatan swasta untuk memberdayakan sovereign wealth fund dan mengembangkan skema pembiayaan kreatif dalam pengelolaan dan pembangunan IKN.
Adapun dana pembangunan IKN yang dianggarkan untuk 2024 sebesar Rp 40,6 triliun dengan memprioritaskan kemajuan infrastruktur, hingga pembangunan kompleks pemerintahan. Dari nilai tersebut, sebanyak Rp 35 triliun di antaranya diserahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kementerian PUPR juga telah menargetkan pembangunan infrastruktur dasar selesai pada 2024.
Per 17 Agustus 2023, realisasi pembangunan fisik Kantor Presiden di IKN Nusantara per 17 Agustus mencapai 27,52 persen. Lewat Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN), PUPR berencana membawa dan memasang bilah Garuda di Kantor Presiden secara bertahap di IKN Nusantara pada September 2023.
Selanjutnya: Kantor Presiden tersebut merupakan bagian dari ...
