Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

WFH Atasi Polusi Udara, Kemenko Marves: Kita Nggak Mau Orang Ketemu Udara Kotor

image-gnews
Kondisi langit Jakarta diselimuti kabut polusi pada hari ketiga pelaksanaan work from home (WFH) bagi 50 persen aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Rabu 23 Agustus 2023. Menurut situs IQAir, pada Rabu sekitar pukul 08.00 nilai inseks kualitas udara di Jakarta adalah 157 atau dalam kondisi tidak sehat. Tempo/Tony Hartawan
Kondisi langit Jakarta diselimuti kabut polusi pada hari ketiga pelaksanaan work from home (WFH) bagi 50 persen aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Rabu 23 Agustus 2023. Menurut situs IQAir, pada Rabu sekitar pukul 08.00 nilai inseks kualitas udara di Jakarta adalah 157 atau dalam kondisi tidak sehat. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves mengungkapkan kebijakan work from home (WFH) sebagai salah satu cara mengatasi polusi udara di Jakarta dan sekitarnya.         

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengonfirmasi kondisi udara di Jakarta dan sekitarnya tengah tidak baik. Oleh sebab itu, pemerintah berfokus menjaga kesehatan masyarakat.

"Kita mengusahakan agar masyarakat kita tidak terpapar secara langsung dengan udara-udara yang kurang sehat tadi. Bagaimana caranya? Satu, bisa dengan work from home," kata Rachmat dalam Konferensi Pers Penanganan Udara secara virtual pada Kamis, 24 Agustus 2023.

Dia menuturkan, sudah ada peraturan mengenai WFH dari Pemerintah Daerah atau Pemda DKI Jakarta. Selain itu, kata Rachmat, ada juga Instruki Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2023 yang menyarankan bekerja dari rumah.

Lebih jauh, dia mengungkapkan meski ada kesamaan dengan zaman Covid-19 ketika lockdown dan WFH diterapkan, Rachmat menilai ada perbedaan secara fundamental. Dia menjelaskan, saat pandemi Covid, pemerintah tidak ingin orang yang satu bertemu orang lainnya karena risiko paparan virus.

"Kalau yang ini, kita nggak mau orang ketemu udara kotor," ujar Rachmat. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Cara lain pemerintah mengatasi polusi udara di Jakarta 

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disebut Sebagai Jebakan China, Berapa Bunga Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung?

17 jam lalu

Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Halim. TEMPO/Tony Hartawan
Disebut Sebagai Jebakan China, Berapa Bunga Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung?

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dinilai melenceng dari perencanaan dan memberatkan Indonesia. Berapa bunga pinjaman dari Cina?


Cerita di Balik Terciptanya Whoosh, Nama Baru Kereta Cepat Jakarta-Bandung

1 hari lalu

Tiga kandidat logo dengan identitas nama baru Kereta Cepat Jakarta-Bandung yaitu 'Whoosh' yang dimumkan Tim Panel Sayembara Desain Identitas Jenama Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Kredit: Tangakapan layar website KCIC.
Cerita di Balik Terciptanya Whoosh, Nama Baru Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membeberkan asal mula munculnya Whoosh--nama baru Kereta Cepat Jakarta-Bandung--yang cukup unik. Ini kisahnya.


RI Memasuki Tahun Politik, Luhut: Investasi Tidak Boleh Berhenti Hanya karena Pemilu

1 hari lalu

Luhut Binsar Pandjaitan yang dijuluki sebagai Menteri Segalanya ini, bukan hanya sekali merangkap sejumlah jabatan. Sebelumnya Luhut ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi pimpinan sementara di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menggantikan Edhy Prabowo yang diciduk KPK. REUTERS/Darren Whiteside
RI Memasuki Tahun Politik, Luhut: Investasi Tidak Boleh Berhenti Hanya karena Pemilu

Menteri Luhut yakin bahwa meskipun Indonesia tengah memasuki tahun politik, realisasi investasi di dalam negeri dapat terus berlangsung.


Pentingnya Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Lingkungan dalam Perencanaan Pembangunan untuk Ekonomi Hijau

1 hari lalu

Sesi Indonesia Sustainibility Forum (ISF) 2023 di Jakarta/istimewa
Pentingnya Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Lingkungan dalam Perencanaan Pembangunan untuk Ekonomi Hijau

Memasukkan konservasi keanekaragaman hayati dan lingkungan dalam perencanaan pembangunan akan mempercepat perwujudan ekonomi hijau yang inklusif.


Anggota DPR Kritik Rencana Ekspor EBT ke Singapura, Perusahaan Luhut Disebut

2 hari lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif usai menghadiri Indonesia EBTKE Conex 2023 di ICE BSD, Tangerang, Rabu, 12 Juli 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Anggota DPR Kritik Rencana Ekspor EBT ke Singapura, Perusahaan Luhut Disebut

Mulyanto melanjutkan, saat ini bauran EBT dalam negeri masih jauh dari target. Mengekspor EBT dianggap salah fokus.


Bahkan, di Pukul 03.30 Subuh, Jakarta Tetap Paling Polusi di Dunia, Mengapa?

2 hari lalu

Gedung bertingkat terlihat samar karena polusi udara di Jakarta, Sabtu, 2 September 2023. Dikutip dari laman resmi IQAir per 2 September 2023 pukul 13.00 WIB, kualitas udara Jakarta berada di angka 154 yang menunjukkan ketegori tidak sehat. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Bahkan, di Pukul 03.30 Subuh, Jakarta Tetap Paling Polusi di Dunia, Mengapa?

Bahkan, pada pukul 03.30 subuh, Kamis, 21 September 2023, polusi udara Jakarta tetap paling tinggi di dunia.


Sawit Watch dan IHCS Gugat Kebijakan Pemutihan 3,3 juta Hektare Lahan Sawit di Kawasan Hutan

2 hari lalu

Pemandangan udara terlihat dari kawasan hutan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, 6 Juli 2010. REUTERS/Crack Palinggi/File Foto
Sawit Watch dan IHCS Gugat Kebijakan Pemutihan 3,3 juta Hektare Lahan Sawit di Kawasan Hutan

Sawit Watch dan Indonesia Human Right Committee For Social Justice (IHCS) menggugat aturan pemutihaan 3,3 juta hektare lahan sawit di kawasan hutan.


Perlukah Air Purifier untuk Atasi Polusi Udara di Rumah?

2 hari lalu

CARTRIDGE Air Purifier Coway. (dok. PT Coway International Indonesia)
Perlukah Air Purifier untuk Atasi Polusi Udara di Rumah?

Air purifier diklaim sebagai cara efektif memperbaiki kualitas udara di rumah jika digunakan dengan benar, bisa dicoba untuk melawan polusi udara.


Luhut Sebut Indonesia Bisa Menjadi Pusat Peradaban Maritim Dunia, Ini Alasannya

3 hari lalu

Luhut Binsar Pandjaitan. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Luhut Sebut Indonesia Bisa Menjadi Pusat Peradaban Maritim Dunia, Ini Alasannya

Menteri Luhut yakin Indonesia bisa menjadi pusat peradaban maritim dunia. Ini alasannya.


Luhut: Masyarakat di Pulau Rempang pada Umumnya Mau Direlokasi

3 hari lalu

Luhut Binsar Pandjaitan. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Luhut: Masyarakat di Pulau Rempang pada Umumnya Mau Direlokasi

Luhut mengakui bahwa pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat di Pulau Rempang kurang pas.