Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

10 Ribu Bibit Pohon Ditanam di Areal Bekas Tambang Timah Ilegal Dekat Markas Polda Bangka Belitung

image-gnews
Aktivitas penambangan timah ilegal menyebabkan akses jalan dibelakang Balai Latihan Kerja Bangka Belitung rusak parah dan hampir longsor. Lokasi yang dekat dengan Markas Korem dan Polda Bangka Belitung itu kemudian dilakukan gerakan penghijauan, Rabu, 23 Agustus 2023. (foto servio maranda)
Aktivitas penambangan timah ilegal menyebabkan akses jalan dibelakang Balai Latihan Kerja Bangka Belitung rusak parah dan hampir longsor. Lokasi yang dekat dengan Markas Korem dan Polda Bangka Belitung itu kemudian dilakukan gerakan penghijauan, Rabu, 23 Agustus 2023. (foto servio maranda)
Iklan

TEMPO.CO, Pangkalpinang - Mabes Polri memilih lokasi tambang timah ilegal yang berdekatan dengan Markas Komando Resor Militer (Makorem) 045 Garuda Jaya dan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Bangka Belitung untuk menjadi lokasi penghijauan dalam kegiatan penanaman bibit pohon secara serentak. 

Sebelumnya, aktivitas tambang ilegal tersebut telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup parah. Tidak hanya itu, akses jalan yang sudah aspal di belakang Balai Latihan Kerja (BLK) Bangka Belitung hampir separuhnya sudah rusak berat dan hampir longsor.

Kapolda Bangka Belitung Inspektur Jenderal Yan Sultra Indrajaya mengatakan pihaknya akan melakukan patroli rutin untuk melakukan pemantauan bibit pohon yang sudah ditanam itu.

"Ini lahan pemerintah daerah. Jadi inisiatif kita memilih lahan ini tentunya biar lahan ini tidak lagi ditambang. Kita lihat sendiri daerah ini sudah parah. Mungkin sudah bertahun-tahun dilakukan," ujar Yan kepada wartawan usai penanaman bibit pohon, Rabu, 23 Agustus 2023.

Yan mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak lagi menambang di lokasi penghijauan tersebut karena tanaman akan dijaga pihak kepolisian dan akan melakukan patroli. 

"Memang kalau siang di sini aman. Tapi kalau malam ada kegiatan. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini tidak ada lagi penambangan di areal perkantoran," kata Yan. "Sudah cukup parah ini dan rawan longsor. Mari sama mengawasi areal kantor jangan sampai ditambang ilegal lagi."

Menurut Yan, gerakan penghijauan yang dilakukan selain kegiatan mengisi peringatan Hari Kemerdekaan RI, juga sebagai upaya menumbuhkan ekonomi nasional dan kelestarian lingkungan. "Selain menyetop penambangan, ini merupakan bentuk kepedulian dan kecintaan bersama dalam menjaga bumi dari pemanasan global dan perubahan iklim," ujar dia.

Yan menuturkan bibit yang dipilih untuk ditanam adalah pohon kayu putih sebanyak 1.000 batang, jambu mete 900 batang, pohon pinang 600 batang, mangrove 4.300 batang, Ketapang 500 batang, Alpukat 200 batang, durian 200 batang, mahoni 200 batan, sukun 100 batang, Cemara Laut 300 batang, blangir 1.000 batang, Manggar 600 batang dan bibit kayu camplung 100 batang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Total yang kita tanam sebanyak 10 ribu bibit pohon. Jika masih ada penambangan di areal ini segera laporkan ke kita untuk ditindak," ujar dia.

Penjabat Gubernur Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu mengatakan gerakan penghijauan di lahan kritis menjadi salah satu agenda penting untuk memulihkan kelestarian lingkungan.

"Jumlah lahan kritis yang terdata saat ini di Bangka Belitung diangka 176.104 hektare. Gerakan penghijauan penanam pohon ini sangat kita apresiasi karena bisa mengurangi lahan kritis yang terjadi saat ini," ujar dia.

Suganda menambahkan gerakan penghijauan dengan penanaman pohon juga menjadikan pohon Rumbia sebagai alternatif bibit karena bisa menghasilkan sagu yang bisa menjadi bahan dasar membuat makanan sehat.

"Indonesia adalah penghasil sagu terbesar di dunia. Di sini ada peluang ekonomi karena bisa jadi bahan dasar membuat makanan lain seperti mie. Mie sagu yang beredar di Indonesia dan luar negeri diproduksi dari Bangka Belitung. Selain itu, makanan yang terbuat dari sagu juga bagus dikonsumsi untuk penderita diabetes, anak penderita autis dan penderita autoimun," ujar dia.

Pilihan Editor: Polisi Selidiki Dugaan Tambang Timah Ilegal yang Sebabkan Kerusakan Pantai Penganak Bangka Barat

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Marak Masalah Pertambangan di NTB, KPK Dorong Sinergi Pemda dan Kementerian

3 hari lalu

Kasatgas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria (kanan), bersalaman dengan Pj Gubernur NTB, Hassanudin (kiri), usai Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penataan Izin Usaha Pertambangan di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPDSM), Kota Mataram, Jumat, 4 Oktober 2024.
Marak Masalah Pertambangan di NTB, KPK Dorong Sinergi Pemda dan Kementerian

KPK mendorong agar Pemprov NTB bersinergi dengan kementerian dalam perbaikan tata kelola pertambangan.


Profil PT Gajamina Sakti Nusantara, Perusahaan Yusril Ihza yang Ikut Menambang Pasir Laut

3 hari lalu

Ilustrasi pengerukan pasir laut. Shutterstock
Profil PT Gajamina Sakti Nusantara, Perusahaan Yusril Ihza yang Ikut Menambang Pasir Laut

KKP menyatakan ada 66 perusahaan sedang antri mengurus perizinan pengelolaan pasir laut. Salah satu perusahaan itu milik Yusril Ihza Mahendra, PT Gajamina Sakti Nusantara.


KPK Sebut Tambang Ilegal di Kawasan Hutan Produksi Terbatas NTB Raup Keuntungan Rp 1,08 Triliun per Tahun

3 hari lalu

Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria, saat ditemui wartawan usai rapat di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kamis, 3 Oktober 2024. Foto: Humas KPK.
KPK Sebut Tambang Ilegal di Kawasan Hutan Produksi Terbatas NTB Raup Keuntungan Rp 1,08 Triliun per Tahun

Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK mengungkapkan aktivitas tambang ilegal di kawasan Hutan Produksi Terbatas NTB.


KPK Tertibkan Tambang Emas Ilegal Beromzet Lebih dari Rp 1 Triliun per Tahun di Lombok Barat

4 hari lalu

KPK mendampingi Dinas LHK NTB dan Balai Gakkum LHK Jabalnusra menertibkan tambang emas ilegal di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat, 4 Oktober 2024. Foto: FEBRIYAN/Tempo
KPK Tertibkan Tambang Emas Ilegal Beromzet Lebih dari Rp 1 Triliun per Tahun di Lombok Barat

KPK bersama Dinas LHK NTB dan Balai Gakkum LHK Jabalnusra menertibkan tambang emas ilegal beromset Rp 720 miliar per tahun di Lombok Barat.


KPK Gelar Rapat Koordinasi Soal Tata Kelola Pertambangan dengan Pemprov NTB

4 hari lalu

Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria, saat ditemui wartawan usai rapat di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kamis, 3 Oktober 2024. Foto: Humas KPK.
KPK Gelar Rapat Koordinasi Soal Tata Kelola Pertambangan dengan Pemprov NTB

KPK menggelar rapat koordinasi soal perbaikan tata kelola pertambangan dengan Pemprov NTB selama dua hari.


Terkini: Gaji dan Tunjangan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yang Jadi Ketua MPR 2024-2029, Giliran Budi Arie Kunjungi Anindya Bakrie di Menara Kadin

4 hari lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menanggapi isu penunjukan dirinya sebagai Ketua MPR 2024-2029, saat ditemui di kompleks gedung parlemen, Rabu, 2 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra
Terkini: Gaji dan Tunjangan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yang Jadi Ketua MPR 2024-2029, Giliran Budi Arie Kunjungi Anindya Bakrie di Menara Kadin

Sekjen Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani resmi dilantik sebagai Ketua MPR periode 2024-2029. Berapa gaji dan tunjangannya?


Korupsi PT Timah, Saksi Sebut Penambang Timah Ilegal Jadi Alasan Terbitnya Program SHP

6 hari lalu

Sidang kasus dugaan korupsi timah dengan terdakwa MB Gunawan selaku Direktur PT Stanindo Inti Perkasa, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani selaku eks Direktur Utama PT Timah, dan Emil Ermindra selaku bekas Direktur Keuangan PT Timah di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Rabu, 18 September 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Korupsi PT Timah, Saksi Sebut Penambang Timah Ilegal Jadi Alasan Terbitnya Program SHP

Saksi di sidang korupsi timah menyebut PT Timah menerima hasil pelimbang tambang ilegal.


Merugikan Warga, Izin Tambang Ormas Agama Digugat ke Mahkamah Agung

6 hari lalu

Tim Advokasi Tolak Tambang mendaftarkan permohonan uji materi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 soal izin tambang untuk ormas ke Mahkamah Agung, Selasa, 1 Oktober 2024. TEMPO/Novali Panji
Merugikan Warga, Izin Tambang Ormas Agama Digugat ke Mahkamah Agung

Tim Advokasi Tolak Tambang menggugat Peraturan Pemerintah tentang Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan karena dianggap merugikan masyarakat sekitar tamb


Mayoritas Ekspor Komoditas Tambang Naik Harga

7 hari lalu

Ilustrasi ekspor bauksit. Shutterstock
Mayoritas Ekspor Komoditas Tambang Naik Harga

Kemendag mencatat mayoritas komoditas produk tambang naik harga. Hal ini berpengaruh pada penetapan HPE dan BK produk tambang.


Sidang Harvey Moeis, Saksi Ungkap Kapolda Bangka Belitung Jadi Inisiator Pertemuan di Hotel Borobudur

8 hari lalu

Terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah Harvey Moeis (tengah) berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2024. Sidang beragendakan pemeriksaan lima saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni mantan Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk Agung Pratama, Direktur Keuangan PT Timah Vina Eliani, mantan Kepala Divisi Akuntansi PT Timah Aim Syafei, Kepala Divisi Akuntansi PT Timah Dian Safitri, dan Kabid Akuntansi Keuangan pada Divisi Akuntansi PT Timah Erwan Sudarto. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Sidang Harvey Moeis, Saksi Ungkap Kapolda Bangka Belitung Jadi Inisiator Pertemuan di Hotel Borobudur

Saksi sidang terdakwa Harvey Moeis sebut pertemuan itu diadakan oleh Kapolda Babel untuk membantu PT Timah mendapatkan pasir timah lebih banyak.