Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengertian APBN, Fungsi, Tujuan, Sumber, dan Strukturnya

Reporter

Editor

Laili Ira

image-gnews
Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menetri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, saat konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023. TEMPO/Tony Hartawan
Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menetri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, saat konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, JakartaAPBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan terkait APBN ini diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Pengelolaan Keuangan Negara.

APBN memiliki peran sebagai rencana pengeluaran dan penerimaan negara untuk tahun mendatang yang terkait dengan rencana dan proyek jangka panjang. Hal ini juga telah diamanatkan dalam UUD 1945, yakni dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Sebelum menjadi APBN, langkah awal pemerintah adalah melakukan perencanaan terkait pengeluaran dan penerimaan uang negara, yang disebut sebagai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Selanjutnya, RAPBN diajukan kepada DPR untuk dilakukan pembahasan.

Berikut ini pembahasan mengenai APBN, fungsi, tujuan, sumber, serta strukturnya yang perlu Anda pahami. 

Pengertian APBN

Definisi yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) telah dipaparkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di mana Pasal 1 ayat (7) menjelaskan bahwa APBN adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah Republik Indonesia untuk satu tahun anggaran, yang berlangsung mulai 1 Januari hingga 31 Desember, dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pada masa orde baru, rentang waktu pelaksanaan APBN berlangsung mulai 1 April hingga 31 Maret. Namun, saat ini periode APBN dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember untuk setahun anggaran, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 UU Nomor 17 Tahun 2003.

Dalam Pasal 11 ayat (2) UU tersebut, disebutkan bahwa APBN terdiri dari tiga komponen, yaitu anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. 

APBN membahas hal-hal terkait pendapatan negara dan hibah, belanja negara, surplus atau defisit anggaran, keseimbangan primer, serta pembiayaan.

Fungsi APBN

APBN memiliki peran yang penting dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan. 

Tujuannya adalah untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas ekonomi, serta menentukan prioritas dan arah pembangunan negara secara umum.

Berdasarkan Pasal 3 ayat 4 UU Nomor 17 Tahun 2003, APBN memiliki enam fungsi penting:

  • Fungsi Otorisasi: APBN menjadi landasan untuk melaksanakan pendapatan dan belanja setiap tahun.
  • Fungsi Perencanaan: APBN menjadi panduan negara dalam merencanakan kegiatan tahun anggaran yang berkaitan. Rencana pembelanjaan yang telah disusun sebelumnya akan mempermudah penyusunan rencana yang mendukung pengeluaran tersebut.
  • Fungsi Pengawasan: APBN menjadi acuan untuk menilai apakah kegiatan pemerintah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Ini memungkinkan masyarakat untuk menilai apakah penggunaan uang negara telah sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
  • Fungsi Alokasi: APBN diarahkan untuk mengurangi pengangguran, meminimalkan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas ekonomi negara.
  • Fungsi Distribusi: APBN harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam alokasi dana.
  • Fungsi Stabilitas: APBN berperan dalam menjaga keseimbangan ekonomi dasar negara dan mempromosikan stabilitas ekonomi melalui instrumen keuangan yang tepat.

Tujuan APBN

Salah satu tujuan utama penyusunan APBN adalah untuk menjadi pedoman dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam pelaksanaan tugas kenegaraan, dengan tujuan mencapai peningkatan produksi, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. 

Tujuan ini memiliki tujuan lebih lanjut yaitu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat.

Pentingnya penyusunan APBN juga terkait dengan mengarahkan belanja dan pendapatan untuk menjalankan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Melalui APBN, pemerintah dapat lebih transparan dalam menunjukkan pendapatan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran.

Oleh karena itu, semua penerimaan yang merupakan hak negara dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran tertentu harus dicatat dalam APBN. 

Ini bertujuan agar pemerintah dan masyarakat dapat memantau apakah anggaran mengalami surplus atau defisit.

Apabila terdapat surplus dalam APBN, dana tersebut dapat dialokasikan untuk mendukung belanja negara pada tahun fiskal berikutnya. 

Langkah ini penting untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta negara, menjaga stabilitas ekonomi dan menjalankan fungsi pemerintah dengan efektif.

Sumber APBN

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pendapatan APBN bersumber dari dua aspek utama, yakni pendapatan domestik dan hibah. Bagian pertama, yaitu pendapatan domestik, terdiri dari pendapatan pajak serta pendapatan selain pajak. 

Bagian kedua, yaitu hibah, terdiri dari penerimaan devisa, layanan jasa, atau surat berharga dari pemberi hibah yang sudah tidak terikat dan kewajiban pembayaran.

Struktur APBN

Struktur APBN direpresentasikan dalam format yang dikenal sebagai I-account, di mana kontennya sering disebut sebagai postur APBN. Beberapa faktor yang menentukan postur APBN adalah sebagai berikut:

1. Belanja Negara

Belanja pemerintah pusat mencakup biaya untuk pembangunan, baik di pusat maupun daerah. Ini melibatkan belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembiayaan bunga utang, subsidi BBM dan non-BBM, hibah, sosial (termasuk penanggulangan bencana), dan belanja lainnya.

2. Pendapatan Pajak

Pendapatan pajak dalam negeri melibatkan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah, bumi dan bangunan, cukai, serta pajak lainnya. Internasional mencakup bea masuk dan bea keluar.

3. Pembiayaan Negara

Pembiayaan dibagi menjadi pembiayaan dalam dan luar negeri. Dalam negeri melibatkan perbankan dan nonperbankan (hasil pengelolaan aset, pinjaman dalam negeri neto, kewajiban penjaminan, surat berharga negara neto, dan dana investasi pemerintah). 

Luar negeri mencakup pinjaman program dan proyek, penerusan pinjaman, dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

4. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Melibatkan sumber daya alam, laba BUMN, termasuk perbankan dan nonperbankan, serta pendapatan lainnya.

5. Pendapatan Negara

Meliputi perpajakan dan bukan pajak. Melalui kepabeanan dan cukai, pajak, hibah, dan pendapatan negara bukan pajak serta lainnya.

6. Penyusunan APBN

Proses terdiri dari dua tahap, yaitu pembicaraan awal antara pemerintah dan DPR dari Februari hingga Agustus, lalu pengajuan dan penetapan APBN dari Agustus hingga Desember.

Itulah penjelasan singkat mengenai apa itu APBN, fungsi, tujuan, sumber, dan strukturnya. APBN adalah rencana keuangan pemerintah Indonesia yang dirinci dalam bentuk yang disepakati oleh DPR, mencakup pendapatan dan belanja selama satu tahun. 

Ini berfungsi sebagai alat untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

RISMA KHOLIQ (SEO MAGANG)

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menteri PUPR Tawarkan Proyek Infrastruktur di IKN ke Investor Cina: Kami Beri Insentif Pajak dan..

1 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menghadiri penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara PT Brantas Abipraya dengan Zhejiang Dafeng Industries di Hangzhou, China, Selasa (26/9/2023). ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Menteri PUPR Tawarkan Proyek Infrastruktur di IKN ke Investor Cina: Kami Beri Insentif Pajak dan..

Menteri Basuki Hadimuljono menawarkan sejumlah proyek di IKN kepada investor Cina. Ia pun membeberkan sejumlah insentif yang akan diberikan.


Kejar Target Penerimaan Perpajakan Rp 2.309,9 Triliun pada 2024, Ini 5 Strategi Kemenkeu

2 hari lalu

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Ihsan Priyawibawa bersama narasumber lain saat Media Gathering Kemenkeu di Puncak, Bogor, Selasa (26/9/2023). ANTARA/Imamatul Silfia
Kejar Target Penerimaan Perpajakan Rp 2.309,9 Triliun pada 2024, Ini 5 Strategi Kemenkeu

Kementerian Keuangan menyiapkan lima strategi dalam memperkuat penerimaan perpajakan pada 2024. Apa saja strategi yang dijalankan?


Bea Cukai Berkontribusi dalam Mengumpulkan Pendapatan Negara

3 hari lalu

Bea Cukai Berkontribusi dalam Mengumpulkan Pendapatan Negara

APBN sebagai motor penggerak sekaligus alat pengaman diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi


LRT Bali Bakal Dibangun dengan Pendanaan Kreatif, Bagaimana Skemanya?

3 hari lalu

Suasana di rangkaian kereta dan stasiun LRT Jakarta pada Sabtu, 2 September 2023. Tempo/Ninda
LRT Bali Bakal Dibangun dengan Pendanaan Kreatif, Bagaimana Skemanya?

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN atau Bappenas Ervan Maksum menjelaskan pembangunan kereta rel ringan alias light rail transit atau LRT Bali membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.


Terpopuler Bisnis: Kronologi Penetapan Tersangka Dugaan Korupsi Siti Choiriana, Jaminan Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung

5 hari lalu

Director Consumer Telkom Siti Choiriana bersama CEO FMA David Khim meresmikan tayangan piala dunia 2018 di Indihome Usee TV, Jakarta, 18 Mei 2018
Terpopuler Bisnis: Kronologi Penetapan Tersangka Dugaan Korupsi Siti Choiriana, Jaminan Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 September 2023, yakni kronologi penetapan tersangka dugaan korupsi Siti Choiriana.


Ekonom Soal Janji Bacapres Gratiskan Makan Siang Anak Sekolah: Jargon Politik Tanpa Pertimbangkan APBN

6 hari lalu

Bakal calon Presiden Prabowo Subianto berpidato saat acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat di Jakarta, Kamis, 21 September 2023. Cuplikan YouTube Partai Demokrat
Ekonom Soal Janji Bacapres Gratiskan Makan Siang Anak Sekolah: Jargon Politik Tanpa Pertimbangkan APBN

Ekonom Indef Nailul Huda menyoroti janji Bacapres Prabowo Subianto soal menggratiskan makan siang anak sekolah.


Peran APBN Menjaga Inflasi dan Daya Beli Masyarakat

6 hari lalu

Peran APBN Menjaga Inflasi dan Daya Beli Masyarakat

Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan empat agenda prioritas yang harus diselesaikan, salah satunya adalah pengendalian inflasi.


Puan Harap APBN Akhir Periode Jokowi Berkeadilan untuk Rakyat

6 hari lalu

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Foto : Eno/Man
Puan Harap APBN Akhir Periode Jokowi Berkeadilan untuk Rakyat

Puan berharap APBN tahun kepemimpinan terakhir Pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.


APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Begini Penjelasan Kementerian Keuangan

6 hari lalu

Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Halim. TEMPO/Tony Hartawan
APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Begini Penjelasan Kementerian Keuangan

Kemenkeu menjelaskan kabar anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang disebut menjadi penjamin Kereta Cepat Jakarta Bandung.


Jaminan Utang Kereta Cepat Dianggap Jebakan Utang Cina, Juru Bicara Sri Mulyani: Pengkritik Kurang Piknik

6 hari lalu

Yustinus Prastowo. antaranews.com
Jaminan Utang Kereta Cepat Dianggap Jebakan Utang Cina, Juru Bicara Sri Mulyani: Pengkritik Kurang Piknik

Indonesia dianggap masuk jebakan utang Cina karena tekken jaminan utang Kereta Cepat Jakarta Bandung, Juru Bicara Sri Mulyani sebut pengkritik kurang