TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan pembangunan yang dilakukan dari desa pinggiran dan daerah terluar telah memeratakan ekonomi Indonesia dengan dana desa yang sudah digelontorkan. Sejak 2015-2023, kata dia, dana desa yang sudah dikeluarkan pemerintah senilai Rp 539 triliun.
“Konsistensi reformasi struktural terutama penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum dan pencegahan korupsi. Semua itu menjadi modalitas kita untuk meraih kemajuan,” ujar dia pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung DPR, Jakarta Pusat, pada 16 Agustus 2023.
Oleh sebab itu, kepala negara berulang kali menyampaikan kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia. Jokowi menegaskan ini bukan tentang siapa yang jadi presidennya untuk menetukan bagaimana Indonesia ke depan.
“Bukan bukan itu. Tapi apakah sanggup atau tidak? Untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah dimulai saat ini. Apakah berani atau tidak? Mampu konsisten atau tidak?” tutur dia.
Dia menjelaskan yang dibutuhkan oleh pemimpin ke depan adalah nafas yang panjang karena tidak sedang jalan-jalan sore. “Kita juga tidak sedang lari sprint tapi yang kita lakukan harusnya adalah lari marathon untuk mencapai Indonesia Emas,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Ia mengatakan untuk meraih Indonesia Emas 2045—di mana 68 persen adalah penduduk usia produktif—harus memanfaatkan puncak bonus demografi pada 2030-an. “Di sinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita,” kata dia.
Selanjutnya, Jokowi berujar, peluang besar yang kedua adalah internasional trust yang dimiliki Indonesia saat ini, yang dibangun bukan sekedar melalui gimik dan retorika semata. Melainkan melalui sebuah peran dan bukti nyata keberanian Indonesia dalam bersikap.
Jokowi juga menyinggung momentum kesuksesan Indonesia menghadapi krisis dunia tiga tahun terakhir ini telah mendongkrak dan menempatkan Indonesia kembali dalam peta percaturan dunia. Termasuk di tengah kondisi dunia yang bergolak akibat perbedaan. Ditambah lagi dengan kesusksesan Presidensi Indonesia di G20, Keketuaan Indonesia di ASEAN, dan konsistensi Indonesia dalam menjunjung HAM Kemanusiaan dan Kesetaraan.
“Indonesia dengan Pancasila-nya, dengan harmoni keberagamannya, dengan prinsip demokrasinya mampu menghadirkan ruang dialog. Mampu menjadi titik temu dan menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada,” tutur mantan Wali Kota Solo ini.
Pilihan Editor: Ingin BUMDes Tiap Desa Berstatus Badan Hukum, Kemendes Sebutkan Keuntungannya
