TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana memberikan saran ke pemerintah atas rencana kebijakan subsidi tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Menurut dia, jika pemerintah ingin membantu sebetulnya bentuknya macam-macam, tidak harus subsidi tiketnya.
Jika tiket sepur kilat itu disubsidi, maka penumpang Kereta Api Argo Parahyangan akan mempertanyakan soal subsidi tersebut. Karena kereta tersebut khususnya kelas ekonomi atau premium tidak mendapatkan subsidi.
“Pasti akan menilai asas keadilan dan membandingkan. Nanti (perusahaan jasa travel) CityTrans teriak, DayTrans teriak lho kok kita enggak disubsidi,” ujar dia saat dihubungi pada Selasa, 15 Agustus 2023.
Menurut Aditya, subsidi itu seharusnya diberikan kepada masyarakay yang berpemghasilan rendah. Atau jika lebih cocok diberikan secara komprehensif untuk pelayanan publik di perkotaan. Berbeda dengan kereta jarak jauh yang tidak semuanya mendapatkan subsidi tiketnya.
Selain itu, kata Aditya, kereta api bandara pun sebetulnya tidak perlu disubsidi tiketnya. Lain hal jika keretanya menuju ke bandara-bandara yang masih dianggap kecil frekuensi penerbangannya, seperti di Padang dan Solo. Tapi, jika Bandara Kualanamu atau Bandara Soekarno-Hatta, tidak perlu disubsidi.
“Karena kalau subsidi tiket itu nanti masyarakat, itu akan mudah membandingkan dan membuat analisis ‘lho enggak adil dong orang kaya kok disubsidi’ misalnya begitu,” kata Aditya. “Lho kereta api bandara saja enggak disubsidi kok masa kereta cepat tiketnya disubsidi.”
Saran tidak memberikan subsidi dalam bentuk tiket kereta
