TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan berupaya meningkatkan porsi kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia. Hal itu dia sampaikan di hadapan 6 ribu mahasiswa Universitas Indonesia atau UI dalam acara Orientasi Kehidupan Kampus UI di Depok pada Senin, 14 Agustus 2023.
Bahlil mengatakan pemerintah tengah berfokus pada industri hilirisasi. Saat ini, kata dia, Indonesia tak lagi menjual bahan baku mentah melainkan diproses di dalam negeri agar memiliki nilai tambah.
"Indonesia tidak lagi mengekspor nikel mentah, ini bukan lagi waktunya industri kita dikuasai asing, kita tidak takut oleh ancaman dunia, ini negara kita, ini hak kita untuk bertumbuh," kata Bahlil dalam keterangan resminya, Senin malam.
Sedangkan untuk tembaga, Bahlil menyebut pemerintah minta Freeport untuk melakukan hilirisasi di Indonesia. Menurut dia, hal ini supaya negara lain tidak lagi membohongi Indonesia.
"Pemerintah juga sedang menyusun strategi untuk mendapat tambahan 10 persen saham Freeport, sehingga pemerintah Indonesia memiliki 61 persen saham dari Freeport," kata Kepala BKPM itu.
Sebagai informasi, izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia akan habis pada 2041. Salah satu syarat yang diminta pemerintah untuk perpanjangan izin tersebut adalah 10 persen saham Freeport diserahkan ke MIND ID yang merupakan holding BUMN pertambangan.
Lebih lanjut, Bahlil mengatakan pada akhir 2022, pihaknya meluncurkan Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis yang meliputi delapan sektor dengan produk prioritas hilirisasi dari 21 komoditas yang dipilih berdasarkan beberapa kriteria.
Komoditas terpilih antara lain minyak bumi, gas bumi, mineral, batubara, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan kelautan. Proyeksi nilai kebutuhan investasi hingga 2040 untuk peta jalan tersebut diperkirakan mencapai US$ 545,3 miliar.
Pilihan Editor: Guru Besar UI Kritik Jokowi Subsidi Tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Mestinya untuk Masyarakat Miskin
