TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono dikabarkan mengirim surat kepada Menteri BUMN Erick Thohir agar uang proyek dari APBN tidak digunakan untuk membayar utang BUMN Karya di perbankan. Sebab, Basuki tidak ingin hal itu mengganggu proyek strategis nasional (PSN) atau proyek strategis pemerintah.
"PSN kan perintah presiden. Jadi, harus dipisahkan antara (dana) restrukturisasi dan program prioritas nasional. Itu pesannya," ujar Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja di Gedung Kementerian PUPR pada Rabu, 9 Agustus 2023.
Endra melanjutkan, dana dari APBN harus dipisahkan dari persoalan restrukturisasi. Sebab, restrukturisasi tidak ada kaitannya dengan APBN.
"APBN kan jelas. Selesai proyeknya langsung kami bayar. Kalau penyebab dari, misal gagal bayar terhadap bunga kredit ataupun kewajiban-kewajiban korporasi karena aksi korprasi, itu tidak ada kaitannya dengan APBN," ujar dia.
Endra menuturkan, jika dana proyek dari APBN digunakan untuk memenuhi tanggung jawab BUMN terhadap bank, Kementerian PUPR khawatir PSN tidak jalan. Padahal, dana PSN atau proyek strategis itu nilainya hampir Rp 118 triliun.
