TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Presiden Joko widodo atau Jokowi memberikan subsidi tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung menjadi berita terpopuler yang paling banyak mendapat perhatian pembaca. Pengamat Transportasi Perkotaan dari Universitas Lampung Aleksander Purba menilai rencana tersebut tidak tepat karena sepur kilat tersebut dibangun dengan skema business to business yang semestinya tidak mendapat subsidi pemerintah.
Berita lain yang banyak dibaca adalah tentang tanggapan Ketua Apindo Shinta Kamdani terhadap tuntutan kelompok buruh supaya UU Cipta Kerja dicabut.
Baca Juga:
Selanjutnya adalah berita mengenai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi memperingatkan para selebritas atau pesohor untuk tidak mempromosikan judi online atau judi slot. Pelanggar akan terancam hukuman.
Berikutnya adalah berita dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI yang menawarkan Promo "Satset" (Saatnya Merdeka dari Macet) untuk memperingati HUT Republik Indonesia atau HUT RI ke-78. KAI menyediakan 20 ribu tiket kereta api dengan potongan harga khusus.
Terakhir adalah berita tentang Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki yang meminta supaya produk lokal mampu kuasai pasar. Pernyataan itu direspons oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menyatakan akan melakukan pendampingan terhadap UMKM.
Berikut lima berita terpopuler Tempo.co.
- Jokowi akan Subsidi Tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Pengamat: Tidak Tepat Karena
Pengamat Transportasi Perkotaan dari Universitas Lampung Aleksander Purba merespons pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang bakal memberikan subsidi tarif atau public service obligation (PSO) untuk tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Menurut Aleksander sepur kilat itu tidak relevan menerima subsidi karena sejak awal memang dibangun dengan skema business to business.
“Saya menduga Bapak Presiden salah menyebut bahwa yang disubsidi adalah kereta perkotaan atau kereta dalam kota yang mengangkut penglaju (komuter),” ujar dia saat dihubungi pada Jumat, 11 Agustus 2023.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan soal subsidi itu setelah menjajal LRT Jabodebek. Menurut dia, subsidi diberikan agar sama dengan moda transportasi massal lainnya.
"Baik yang namanya kereta bandara, TransJakarta, KRL, kereta api, LRT, MRT, baik yang namanya Kereta Cepat, semuanya harus ada subsidinya," ujar Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Agustus 2023.
Menurut Jokowi, subsidi diperlukan agar tarif transportasi massal terjangkau dan mampu menarik minat masyarakat. Soal besaran subsidi yang akan diberikan untuk LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Selanjutnya: Buruh Tuntut Pencabutan UU Cipta Kerja, Apindo Buka Suara ...
