TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Lucky Alfirman menyebutkan realisasi pajak daerah telah mencapai Rp 132,4 triliun atau tumbuh 9,9 persen per 10 Agustus 2023. Sementara retribusi daerah mencapai Rp 4,35 triliun atau tumbuh 5 persen.
Lucky mencatat data pertumbuhan dari lima provinsi tertinggi yang ada di Indonesia adalah Bali, Kalimantan Utara, DKI Jakarta, Banten, dan Kepulauan Riau.
“Pertumbuhan Provinsi Bali sangat tinggi, karena kami lihat memang sektor pariwisatanya sudah gerak lagi,” ungkap Lucky dalam konferensi pers, Jumat 11 Agustus 2023.
Selanjutnya, ia menyinggung daerah yang telah melakukan penyesuaian sesuai penerbitan pajak-pajak baru. Lucky mengatakan batas waktu penerapannya jatuh pada 4 Januari 2024.
“Saat ini sedang dalam prosesnya. Prosesnya itu daerah menyusun peraturan daerah (Perda) bersama DPRD dan akan direview secara paralel oleh Kemenkeu dan kemendagri,” kata dia.
Setelah melewati proses tersebut, ia menambahkan, bisa saja muncul rekomendasi untuk perbaikan. Seandainya ada rekomendasi perbaikan, maka perlu diperbaiki lagi sebelum akhirnya dibawa ke DPRD untuk diketok (disetujui).
Lucky mengklaim telah menyelesaikan evaluasi 36 daerah. “Kami koordinasi dengan Kemendagri untuk review dan kami selesaikan dengan DPRD-nya itu untuk proses Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pemerintah daerah (Pemda)," jelasnya.
IRMA AULIA IRAWAN
Pilihan Daerah: Penerimaan CPNS 2023 Resmi Dibuka September, Ini Syarat dan Jadwal Lengkapnya
