Menurut Bahlil, tahun ini perbankan telah menyalurkan kredit sebesar Rp 6.300-6500 triliun. Namun, dana yang mengalir ke UMKM tak lebih dari Rp 1.235 triliun atau sekitar 18-19 persen. Selebihnya, kredit tersebut diberikan kepada pengusaha besar.
Dia menyampaikan kondisi ini kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Alhasil, pemerintah kini mewajibkan perbankan memberikan kredit kepada UMKM dengan besaran lebih besar. Jokowi sendiri mengarahkan kepada perbankan untuk mengucurkan kredit setidaknya 30 persen untuk membiayai UMKM.
Rendahnya kredit kepada UMKM, menurut Bahlil, juga terjadi karena banyaknya UMKM yang belum terdaftar. penyebabnya karena pelaku usaha sering menghadapi hambatan akibat pungutan liar saat mengurus perizinan. Akhirnya, pemerintah pun kini menerapkan sistem secara elektronik untuk UMKM melalui online single submission (OSS).
Lebih lanjut, pemerintah juga menegaskan perbankan tidak boleh meminta jaminan atau agunan terhadap pelaku UMKM yang mengajukan pinjaman. Melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), UMKM yang mengajukan pinjaman sebesar Rp 50-100 juta bagi UMKM tidak perlu menggunakan jaminan.
Pasalnya, negara yang menjadi jaminan dalam pengajuan KUR melalui asuransi. Bahlil mengaku sudah membawa isu ini ke dalam rapat terbatas atau ratas bersama Presiden Jokowi. Terlebih, ia menggarisbawahi UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Sehingga perlu dilindungi dan dimudahkan aksesnya dalam mendapatkan pinjaman modal.
RIANI SANUSI PUTRI
Pilihan editor: Bahlil Singgung Himbara yang Minta Jaminan Utang ke UMKM: Kasih Tahu Pak Erick
