“Berdasarkan Democracy Report 2022 dari V-Dem Institute, menyatakan terjadi kemunduran kualitas demokrasi di Asia Tenggara yang mengarah ke rezim otokratis. Tapi Indonesia tidak akan mengalami rezim otokratis. Indonesia adalah salah satu negara multipartai di dunia,” ujar Menko Airlangga.
Lebih lanjut, terdapat bukti yang menunjukkan hubungan yang kuat dan interaktif sepanjang sejarah antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebuah studi yang dilakukan oleh MIT menunjukkan bahwa negara-negara yang beralih ke pemerintahan demokratis mengalami 20 persen peningkatan PDB selama periode 25 tahun, dibandingkan dengan apa yang akan terjadi jika mereka tetap menjadi negara otoriter.
Hal tersebut menunjukkan bahwa membutuhkan waktu dan kemajuan yang stabil bagi demokrasi untuk meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat.
Selain itu, Menko Airlangga juga menjelaskan mengenai perkembangan hubungan Indonesia sebagai salah satu key partner dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Indonesia saat ini tengah berfokus untuk mendorong pemanfaatan keunggulan demografis Indonesia yang akan mencapai puncaknya dalam kurun waktu 13 tahun atau pada tahun 2035.
"Ini dapat menjadi potensi bagi Indonesia untuk menjadi negara ekonomi terbesar di dunia dengan memanfaatkan bonus demografi ini,” katanya.
Pilihan editor: Menko Airlangga Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Ungguli AS dan Singapura
