Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Airlangga: Stabilitas Politik Akan Menentukan RI Negara Berpendapatan Menengah atau Tinggi

image-gnews
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Devisa Hasil Ekspor di Kemenko Perekonomian, Jumat, 28 Juli 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Devisa Hasil Ekspor di Kemenko Perekonomian, Jumat, 28 Juli 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai bahwa stabilitas politik mampu menentukan status ekonomi Indonesia dalam hal apakah Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah atau tinggi.

“Stabilitas politik akan menentukan apakah Indonesia akan menjadi negara berpendapatan menengah atau Indonesia akan menjadi negara berpenghasilan tinggi, dengan pendapatan per kapita di atas 10.000 dolar AS,” kata Menko Airlangga melalui keterangan resmi di Jakarta, Senin 7 Agustus 2023.

Hal itu disampaikan Airlangga dalam acara Democracy Dialogue yang diselenggarakan oleh The Jakarta Post.

Menurutnya, implementasi sistem demokrasi yang baik mampu menjadi jalan untuk menjaga stabilitas politik di Indonesia. Dengan menjalani Keketuaan ASEAN di tahun 2023, Indonesia saat ini ingin memimpin dengan memberikan contoh sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan sekaligus terbesar di kawasan ASEAN.

Menko Airlangga menilai, penting bagi seluruh pemimpin untuk mengutamakan kerja sama dan dialog dalam menjaga stabilitas nasional, mencapai kemakmuran, dan menjaga demokrasi. Oleh karena itu dalam jangka panjang, demokrasi akan membawa manfaat bagi Indonesia.

Kemudian Menko Airlangga memaparkan, dibandingkan dengan lima hingga sepuluh tahun lalu, demokrasi global menunjukkan penurunan dan stagnasi. Hal itu dikonfirmasi dalam laporan Indeks Demokrasi 2022 yang dirilis oleh Economist Intelligence Unit (EIU) pada tahun 2023. Fenomena itu terjadi secara global dan tercermin dalam skor masing-masing wilayah.

Rata-rata skor regional Asia dan Australia tahun 2022 masih sama dengan tahun sebelumnya, yakni di level 5,46. Indonesia sendiri mencetak skor 6,72 atau masih sama dengan skor tahun 2021, namun telah meningkat secara signifikan dari skor 6,30 di tahun 2020.

Studi yang dilakukan oleh MIT menunjukkan bahwa negara-negara ...

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rupiah Melemah ke Level Rp 15.571 per Dolar AS, Menko Airlangga Ungkap Penyebabnya

1 hari lalu

Ilustrasi kurs rupiah dan mata uang Indonesia. Getty Images
Rupiah Melemah ke Level Rp 15.571 per Dolar AS, Menko Airlangga Ungkap Penyebabnya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ini diakibatkan semakin menguatnya perekonomian negara Paman Sam tersebut.


Bahlil Siapkan Perpres Penjamin Hak Warga Pulau Rempang

2 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat ditemui di acara perayaan hari ulang tahun Luhut Binsar Pandjaitan ke-76 di Hotel Sopo Del Tower, Kuningan, Jakarta pada Kamis, 28 September 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Bahlil Siapkan Perpres Penjamin Hak Warga Pulau Rempang

Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya sedang mengajukan perpres untuk menjamin hak-hak warga Rempang.


Janji-janji Manis Terbaru Pemerintah untuk Warga Rempang

2 hari lalu

Konflik agraria terbaru yaitu terjadi di Pulau Rempang pada 8 September 2023. Hal itu bermula sejak hadirnya Badan pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) sebagai Otorita Batam. Otorita itu memiliki hak pengelolaan atas seluruh tanah di wilayah tersebut. Pulau Rempang menjadi salah satu pulau yang dikelola BP Batam. Pulau Rempang hendak dikosongkan untuk membuat proyek Rempang Eco City. Pulau itu sendiri dianggap sebagai kawasan hutan meskipun dihuni oleh sekira 7.500 penduduk. ANTARA
Janji-janji Manis Terbaru Pemerintah untuk Warga Rempang

Pemerintah Indonesia terus memberikan janji-janji ke warga Pulau Rempang agar bersedia direlokasi


ID FOOD Tingkatkan Pendapatan Petani Tebu Lewat Program Makmur

4 hari lalu

Sejumlah petani berjalan di lokasi perkebunan tebu PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) IV di Kabupaten Takalar Sulawesi- Selatan, Jumat (17/9). Petani yang tergabung dalam Serikat Petani Polombangkeng menilai PTPN tidak punya hak lagi menanam tebu di areal seluas 6.000 haktare tersebut karena kontraknya sudah habis. TEMPO/Kink Kusuma Rein
ID FOOD Tingkatkan Pendapatan Petani Tebu Lewat Program Makmur

Direktur Utama ID FOOD, Frans Marganda Tambunan, mengatakan program Makmur telah memberikan manfaat positif bagi produktivias dan pendapatan mitra petani tebu.


Datang ke Rempang, Airlangga Pastikan Janji Pemerintah ke Warga Ditepati

5 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto foto bersama dengan Ketua Keramat Gerisman Ahmad, di Masjid Tanjung Banun, Kota Batam,   Jumat (29/9/2023). Foto Yogi Eka Sahputra
Datang ke Rempang, Airlangga Pastikan Janji Pemerintah ke Warga Ditepati

Airlangga menjamin semua janji pemerintah dalam proses pembangunan Rempang Eco-city akan direalisasikan kepada masyakarat.


Dua Alasan Jokowi Bentuk Satgas Peningkatan Ekspor Nasional

7 hari lalu

Presiden Jokowi menyapa undangan saat Peresmian Pembukaan Kongres XXV Persatuan Wartawan Indonesia Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin, 25 September 2023. Kongres XXV PWI berlangsung di Bandung, Jawa Barat pada 25 hingga 26 September 2023 yang mengangkat tema Menuju PWI yang Mampu Menjawab Tantangan Zaman. TEMPO/Subekti.
Dua Alasan Jokowi Bentuk Satgas Peningkatan Ekspor Nasional

Keppres Satgas Peningkatan Ekspor Nasional ditetapkan Presiden Jokowi pada 20 September 2023.


Ketidakpastian Ekonomi Global Tetap Tinggi, Gubernur BI: Cina Melambat, AS Semakin Kuat

13 hari lalu

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. Tempo/Tony Hartawan
Ketidakpastian Ekonomi Global Tetap Tinggi, Gubernur BI: Cina Melambat, AS Semakin Kuat

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan pertumbuhan ekonomi global 2023 tetap diperkirakan sebesar 2,7 persen dengan kecenderungan ekonomi Cina melambat


Sri Mulyani Proyeksikan Permintaan Dalam Negeri Terus Menguat Menjelang Pemilu 2024

14 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers Devisa Hasil Ekspor di Kemenko Perekonomian, Jumat, 28 Juli 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Sri Mulyani Proyeksikan Permintaan Dalam Negeri Terus Menguat Menjelang Pemilu 2024

Menkeu Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan permintaan dalam negeri terus menguat menjelang Pemilu 2024.


Kemenko Perekonomian: Tren Pertumbuhan Cina Terus Menurun Satu Dekade Ini

15 hari lalu

Presiden  Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral bersama Presiden Republik Rakyat China Xi Jinping yang diselenggarakan di Hotel Jinniu, Chengdu, Cina, 27 Juli 2023. Foto: Dokumentasi BPMI Sekretariat Presiden
Kemenko Perekonomian: Tren Pertumbuhan Cina Terus Menurun Satu Dekade Ini

Ketua Tim Penasihat Ekonomi Kemenko Perekonomian Raden Pardede mengungkapkan tren pertumbuhan ekonomi Cina akan terus menurun dalam satu dekade ini.


Potensi Pendapatan Hilang Rp 78 Miliar Akibat Kekeringan, Petani Lumajang Salahkan Pemerintah

15 hari lalu

Lahan pertanian mengalami kekeringan dan tidak ditanami di Desa Boreng, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang. Foto: David Priyasidharta
Potensi Pendapatan Hilang Rp 78 Miliar Akibat Kekeringan, Petani Lumajang Salahkan Pemerintah

Informasi yang diperoleh TEMPO menyebutkan Dam Gambiran menjadi kewenangan Kabupaten Lumajang dengan irigasinya bernama DI Boreng.