TEMPO.CO, Jakarta - Light Rail Transit atau LRT Jabodebek kini tengah menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Indonesia. Pasalnya, baru-baru ini jembatan lengkung bentang panjang (longspan) untuk kereta ringan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi tersebut menuai kontroversi usai disebut salah desain. Adapun jembatan rel lengkung ini menghubungkan jalan Jalan Gatot Subroto dan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo, mengatakan bahwa salah desain longspan LRT Jabodebek mengakibatkan pada tikungan tajam, laju kereta harus diperlambat. Padahal, jika tikungan jembatan itu digarap melebar, maka kereta LRT Jabodebek bisa tetap melaju dengan kencang.
Jembatan lengkung LRT itu dibangun di atas flyover Tol Dalam Kota dan membentang sepanjang 148 meter. Longspan LRT ini memiliki radius lengkung 115 meter bisa mengangkut beton seberat 9.688,8 ton.
LRT jadi Beban Berat PT KAI
Setelah memasuki uji coba tahap kedua, LRT Jabodebek direncanakan diresmikan pada 18 Agustus 2023 oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tetapi belakangan pengoperasiannya berpotensi diundur karena masih banyak hal yang harus diperbaiki demi memastikan keselamatan para penumpang.
JIka merujuk target awal pemerintah,proyek dengan lintasan kereta sepanjang 44,43 kilometer itu ditargetkan beroperasi komersial pada 2019. Namun target kemudian diundur menjadi 2021 di antaranya karena kendala utama pembebasan lahan, lalu molor menjadi 2022, dan teranyar digadang-gadang menjadi kado HUT RI ke-78. Tapi belakangan target itu kembali diundur menjadi akhir bulan ini.
Berlarut-larutnya pengerjaan proyek LRT Jabodebek ini akhirnya merembet ke pembengkakan biaya (cost overrun). Biaya proyek membengkak sekitar Rp 2,6 triliun, dari Rp 29,9 triliun menjadi Rp 32,5 triliun.Untuk proyek ini, PT KAI mendapat pinjaman dari sindikasi 15 bank sebesar Rp 20 triliun lebih dan suntikan negara lewat Penyertaan Modal Negara atau PMN sebesar Rp 10,2 triliun.
Selain itu, penundaan peluncuran LRT ini juga membuat PT KAI (Persero) kehilangan potensi pendapatan sekitar Rp 587,7 miliar. PT KAI merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membiayai pembangunan LRT Jabodebek.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, mengatakan kemungkinan akan menunda COD LRT Jabodebek. Hal itu disampaikannya usai rapat terbatas soal penataan transportasi terpadu di Istana Kepresidenan, Kamis 3 Juli 2023. Presiden Jokowi, kata Budi Karya, juga meninginkan adanya uji coba yang ketat dan serius.
"Soal tanggal, kami minta saran Presiden. Presiden bilang. 'Pokoknya kalian melakukan uji coba dulu. 'Pada saat uji berhasil, kita buka." ujar Budi. Ia menambahkan perwakilan PT Siemens Mobility Indonesia, selaku anak usaha yang bermitra dengan PT Len Industri (Persero) untuk pengadaan dan pemasangan perangkat persinyalan juga turut memantau jalannya uji coba LRT Jabodebek.
Lantas, seperti apa profil dari salah satu proyek strategis nasional tersebut? Simak rangkuman informasi mengenai profil LRT Jabodebek berikut ini.
Selanjutnya: Sejarah LRT Jabodebek...
