TEMPO.CO, Jakarta - PT Pos Indonesia (Persero) memanfaatkan digitalisasi untuk menjamin validitas penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditugaskan Pemerintah kepada BUMN tersebut.
Direktur Operasi dan Digital Service PT Pos Indonesia (Persero) Hariadi menjelaskan terdapat dua teknologi digital yang diterapkan ke seluruh Kantor Pos di Tanah Air dalam menyalurkan Bansos Sembako dan PKH untuk memvalidasi data penerima bantuan atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Pertama, menerapkan teknologi face recognition. Dalam penerapannya, Pos Indonesia menggunakan proses verifikasi melalui Electronic Know Your Customer atau dikenal dengan e-KYC.
Kedua, Pos Indonesia menerapkan teknologi geotagging untuk mengecek lokasi KPM.
"Jadi kami akan memiliki dua basis data. Data validasi terkait dengan kebenaran dari objek, KPM. Kedua terkait dengan lokasi sendiri," katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 30 Juli 2023.
Penerapan teknologi digital juga diberlakukan Pos Indonesia kepada para petugas Kantor Pos yang ingin menyalurkan bansos melalui metode door to door. Para petugas juru bayar Kantor Pos akan difasilitasi aplikasi untuk memverifikasi KPM.
Data KPM akan masuk di sistem aplikasi
