Hal itu tercermin pada tercapainya target defisit fiskal di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) satu tahun lebih awal. Pemerintah memperkirakan defisit fiskal pada 2023 akan mencapai 2,3 persen dari PDB, lebih rendah dari target awal sebesar 2,8 persen dari PDB, sehingga berdampak pada rasio utang pemerintah terhadap PDB yang menurun.
Di sisi lain, pemerintah dan BI menguatkan sinergi kebijakan moneter melalui tim pengendalian inflasi nasional dan daerah. Kebijakan struktural yang ditempuh pemerintah mencakup perbaikan lingkungan bisnis, pembangunan infrastruktur, dan penguatan sumber daya manusia.
Adapun dari sisi eksternal, surplus transaksi berjalan pada 2021 dan 2022 mencerminkan perbaikan terms of trade sejalan dengan kenaikan harga komoditas. R&I memproyeksikan transaksi berjalan akan kembali defisit pada beberapa tahun ke depan namun dalam kisaran yang terkendali, sehingga tetap mendukung ketahanan eksternal Indonesia.
Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan PDB akan berada pada kisaran 5,0 persen hingga 5,3 persen pada 2023. Sementara R&I memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh pada kisaran 5 persen untuk tahun 2024 dan beberapa tahun selanjutnya.
“Ke depan, BI akan terus mencermati perkembangan ekonomi serta keuangan global dan domestik, merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah untuk menuju ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujar Perry.
Pilihan Editor: Pengguna BNI Mobile Banking Tembus 14,9 Juta User di Semester I 2023
