Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indeks Kinerja Logistik RI Anjlok, SCI: Banyak yang Menunggu Revisi Sislognas

image-gnews
Ilustrasi Ekspor Import. Getty Images
Ilustrasi Ekspor Import. Getty Images
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - CEO Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi mengusulkan revisi Peraturan Presiden Nomow 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas). Hal itu untuk merespons atas anjloknya peringkat dari Logistics Performance Index (LPI) atau Indeks Kinerja Logistik Indonesia 2023 posisi 63 yang sebelumnya berada di posisi 46 (tahun 2018) menurut Bank Dunia.

“Revisi Sislognas telah lama ditunggu banyak pihak. Karena regulasi yang ditetapkan 11 tahun lalu itu harus disesuaikan dengan berbagai perubahan dan perkembangan teknologi dan bisnis, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global,” ujar dia saat dihubungi pada Jumat pagi, 21 Juli 2023.

Perkembangan dalam aspek teknologi, menurut Setijadi, seperti robotics dan automation, artificial intelligence, internet of things, big data analytics, block chain, dan cloud logistics. Sementara perkembangan bisnis, seperti sharing economy, smart containerization, tube logistics, logistics marketplaces, dan omni-channel logistics.

Menurut dia, revisi Perpres Sislognas harus sesuai dan sinergis dengan program terkini dari sejumlah kementerian teknis terkait. Setijadi mencontohkan, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Perhubungan.

“Karena logistik merupakan sektor pendukung pembangunan ekonomi,” ucap Setijadi.

SCI juga merekomendasikan pemerintah membentuk kelembagaan logistik berupa Badan Logistik Nasional. Meski saat ini pemerintah justru mengurangi jumlah lembaga, tapi lembaga logistik yang permanen sangat diperlukan untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan perbaikan dan pengembangan sistem logistik yang bersifat multisektoral. 

Kebutuhan pembentukan Badan Logistik Nasional 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kunci Pertamina International Shipping Perkuat Logistik Nasional

7 hari lalu

CEO Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi (keempat dari kiri) dalam High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership 2024 di Bali, Selasa, 3 September 2024. Dok. Pertamina
Kunci Pertamina International Shipping Perkuat Logistik Nasional

Logistik yang efektif dan efisien, koordinasi rantai pasokan, dan strategi mengatasi ketidakpastian eksternal disebut menjadi kunci utama PIS sebagai urat nadi virtual atau virtual pipeline dalam pengangkutan dan pengantaran energi di seluruh penjuru kepulauan.


Hippindo Sebut Pemindahan Jalur Masuk Impor Bakal Picu Kenaikan Harga Barang

14 hari lalu

Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024. Pemerintah akan mengenakan bea masuk tambahan demi melindungi produk lokal dari gempuran barang impor. TEMPO/Tony Hartawan
Hippindo Sebut Pemindahan Jalur Masuk Impor Bakal Picu Kenaikan Harga Barang

Hippindo menilai rencana pemerintah memindahkan jalur masuk impor tujuh kompditas ke Indonesia timur akan memicu kenaikan harga barang. Mengapa?


Jokowi Teken Perpres Soal Polri, Astamaops dan Astamarena Diisi Jenderal Bintang 3

26 hari lalu

Presiden Joko Widodo menghadiri acara peringatan HUT Bhayangkara ke-78 di Silang Monas, Jakarta, Senin 1 Juli 2024. Jokowi memberikan semangat kepada Polri untuk terus menjunjung tinggi keberanian dan berinovasi, solidaritas, dan kehormatan Polri dalam menjaga Pancasila dan NKRI serta selalu melayani masyarakat dengan sepenuh hati. TEMPO/Subekti.
Jokowi Teken Perpres Soal Polri, Astamaops dan Astamarena Diisi Jenderal Bintang 3

Perpres itu tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri.


Unjuk Rasa Kawal Putusan MK Pengaruhi Distribusi Logistik

26 hari lalu

Sejumlah anggota Polri bersiaga mengamankan unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 23 Agustus 2024. Aksi yang dilakukan sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan menolak revisi UU Pilkada 2024. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Unjuk Rasa Kawal Putusan MK Pengaruhi Distribusi Logistik

Asosiasi Logistik Indonesia menanggapi adanya demo kawal putusan MK, turut berpengaruh terhadap distribusi logistik.


Jokowi Naikkan Insentif Pegawai KPU Sampai 50 Persen, Berikut Bunyi Pasal dan Besaran Insentifnya

29 hari lalu

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Jokowi Naikkan Insentif Pegawai KPU Sampai 50 Persen, Berikut Bunyi Pasal dan Besaran Insentifnya

Jokowi menaikkan insentif pegawai KPU yang dianggap sukses menyelenggarakan Pemilu 2024. Besaran insentif diatur dalam aturan hukum, begini bunyinya.


Rusia Klaim Berhasil Rebut Pusat Logistik Strategis di Ukraina Timur

30 hari lalu

Pemadam kebakaran memadamkan api setelah serangan rudal Rusia di kota Kostiantynivka di Ukraina timur, 6 September 2023. Volodymyr Zelenskiy Via Telegram/via REUTERS
Rusia Klaim Berhasil Rebut Pusat Logistik Strategis di Ukraina Timur

Rusia mengklaim berhasil merebut pusat logistik Niu-York dalam upaya menguasai seluruh wilayah Donetsk.


Menuju Kota Logistik di Jawa Timur

32 hari lalu

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, bersama Penjabat Wali Kota Probolinggo Nurkholis. Dok Pemkoy Probolinggo
Menuju Kota Logistik di Jawa Timur

Kota Probolinggo berpotensi menjadi Kota Logistik di Jawa Timur. Fokus pengembangan sumber daya manusia unggul.Gubernur Jawa Timur Periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa saat meresmikan fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di UPT. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan


Budi Karya Sebut Pemerintah Target Turunkan Biaya Logistik Jadi 8 Persen dari PDB

56 hari lalu

Truk pengangkut logistik melintas di ruas tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Jawa Barat, Kamis, 2 Mei 2024. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memasang target penurunan biaya logistik nasional terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 12 persen dalam 5 tahun ke depan. TEMPO/Tony Hartawan
Budi Karya Sebut Pemerintah Target Turunkan Biaya Logistik Jadi 8 Persen dari PDB

Menhub Budi Karya Sumadi menyebut Pemerintah menargetkan menurunkan biaya logistik dari 14,29 persen menjadi 8 persen dari PDB.


Jokowi Terima Pejabat Tinggi Bank Dunia di Istana, Ini yang Dibahas

56 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan dalam pembukaan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) di Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024. Sidang Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2 tersebut mengangkat tema Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development yang bertujuan untuk memperkuat diplomasi parlemen dalan membangun kerja sama dengan negara-negara Pasifik di bidang yang menjadi prioritas bersama, seperti maritim, ekopnomi biru, konektivitas dan pencapaian SDGs. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jokowi Terima Pejabat Tinggi Bank Dunia di Istana, Ini yang Dibahas

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima Managing Director of Operations World Bank, Anna Bjerde, di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis sore.


Konsesi HGU Nyaris 2 Abad untuk Investor IKN, Berikut Tanggapan Berbagai Pihak

15 Juli 2024

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Konsesi HGU Nyaris 2 Abad untuk Investor IKN, Berikut Tanggapan Berbagai Pihak

Konsesi HGU hampir 2 abad bagi investor IKN. Bagaimana tanggapan para pendukung dan penentang Perpres 75/2024.