Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Program JKN Berpeluang Ditingkatkan Melalui Sinergi Asuransi Kesehatan Tamban

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Muh. Arief Rosyid Hasan dalam sidang terbuka promosi doktor yang digelar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia pada Senin, 17 Juli 2023. Dokumen Universitas Indonesia.
Muh. Arief Rosyid Hasan dalam sidang terbuka promosi doktor yang digelar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia pada Senin, 17 Juli 2023. Dokumen Universitas Indonesia.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN berpeluang untuk ditingkatkan dengan bersinergi dengan asuransi kesehatan tambahan atau AKT. Asuransi kesehatan tambahan untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional menunjukkan bagaimana mekanisme pasar secara terkendali bersinergi dengan peran Negara dalam mewujudkan kesejahteraan. 

“Bila dioptimalkan, maka sinergi ini akan hadir sebagai masa depan politik ekonomi kesehatan di Indonesia,” ujar Muh. Arief Rosyid Hasan dalam sidang terbuka promosi doktor yang digelar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia pada Senin, 17 Juli 2023.

JKN kini menjadi skema asuransi kesehatan sosial dengan peserta terbanyak di dunia. Sekitar 90,34 persen dari populasi atau 248,77 juta penduduk Indonesia menjadi peserta program JKN. Namun, ada 25 juta rakyat Indonesia yang kesehatannya belum terjamin dengan JKN. 

Selain itu, masih terdapat pula pelayanan kesehatan yang tidak dijamin dengan JKN. Hal ini membuat rakyat Indonesia masih harus menggunakan asuransi kesehatan tambahan dengan rata-rata pengeluaran out of pocket (OOP) mencapai 2,7 juta Rupiah. Persentase OOP di Indonesia itu masih melebihi batas rekomendasi WHO, yaitu tidak melebihi 20 persen dari total belanja kesehatan. 

“Jumlah kepesertaan JKN merupakan hal yang penting, tapi yang perlu dipikirkan adalah bagaimana kepesertaan tersebut aktif sehingga prinsip gotong-royong dalam Pancasila bisa dilaksanakan dengan baik,” kata Arief.

Pembiayaan mandiri dan adanya pelayanan yang tidak dijamin oleh program JKN, memunculkan demand atau permintaan terhadap asuransi kesehatan tambahan. Penelitian Arief membuktikan, demand untuk naik kelas kamar rawat inap meningkat dengan rata-rata kenaikan 509 persen setiap tahun pada 2019 hingga 2022. Kenaikan kelas rawat ini salah satu dari manfaat yang tidak dijamin oleh Program JKN yang menjadi peluang produk dari asuransi kesehatan tambahan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Arief melakukan penelitian yang bertujuan untuk mendapat rumusan kebijakan asuransi kesehatan tambahan bagi peserta program JKN. Hasil penelitian yang menggunakan mix method kuantitatif dan kualitatif ini menunjukkan bahwa responden yang menggunakan asuransi kesehatan tambahan memiliki karakteristik berpendidikan tinggi, dalam usia produktif, masyarakat urban, serta pengeluaran selain makan melebihi rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP). 

Selain itu asuransi kesehatan tambahan masih menjadi penjamin asuransi terbanyak yang digunakan untuk pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Sedangkan, kombinasi antara JKN dan asuransi kesehatan tambahan masih menjadi opsi asuransi dengan pengguna paling sedikit.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Arief menyarankan kepada pembuat kebijakan untuk melakukan peningkatan dan penguatan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk mendorong upaya kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan melalui penyusunan Pedoman Nasional Praktik Kedokteran (PNPK). Selain itu harus diciptakan ekosistem yang kondusif terhadap pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia. Arief juga menyarankan adanya analisis kebijakan serta kajian lebih dalam terkait pemanfaatan AKT dan alasan masih adanya out of pocket di masyarakat Indonesia.

Pilihan Editor: BKF Sebut Tingkat Kemiskinan yang Turun jadi 9,36 Persen Sejalan dengan Fokus Pemerintah, Ini Target Jokowi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Uji Coba Nasional Syarat Peserta Aktif JKN untuk Pemohon SIM

1 hari lalu

Kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM) A, B, dan C mulai diuji coba di Banda Aceh, pada Jumat, 6 September 2024. Program ini bertujuan memastikan seluruh masyarakat Indonesia terlindungi dalam Program JKN. Dok. BPJS Kesehatan
Uji Coba Nasional Syarat Peserta Aktif JKN untuk Pemohon SIM

Persyaratan melampirkan kepesertaan JKN aktif ini berlaku untuk seluruh pemohon SIM A, SIM B, maupun SIM C.


OJK Minta Jiwasraya Tetap Penuhi Kewajiban Kepada Nasabah yang Menolak Restrukturisasi

2 hari lalu

Perwakilan nasabah Jiwasraya menyambangi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Agustus 2024. Tempo/CiciliaOcha
OJK Minta Jiwasraya Tetap Penuhi Kewajiban Kepada Nasabah yang Menolak Restrukturisasi

Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Iwan Pasila, menegaskan PT Asuransi Jiwasraya harus mengembalikan dana secara penuh kepada para nasabah yang menolak skema restrukturisasi.


AHY Sebut Pembangunan IKN Pertimbangkan Budget, Faisal Basri Pernah Singgung Potensi Pembengkakan Biaya IKN

2 hari lalu

Pengamat ekonomi Faisal Basri di kantor redaksi Tempo, Jakarta, 2017. Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) itu menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. TEMPO/Jati Mahatmaji
AHY Sebut Pembangunan IKN Pertimbangkan Budget, Faisal Basri Pernah Singgung Potensi Pembengkakan Biaya IKN

AHY sebut pembangunan IKN bakal dilanjutkan namun mesti memperhitungkan anggaran. Jauh hari ekonom Faisal Basri singgung pembengkakan biaya IKN.


Dirut BPJS Kesehatan Imbau Kelas Menengah Investasi Asuransi Kesehatan

8 hari lalu

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Rapat tersebut membahas penjelasan pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dalam Perpres 59 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dan membahas perkembangan penataan koordinasi benefit antara BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta dan pembiayaan inovatit demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan JKN. TEMPO/M Taufan Rengganis
Dirut BPJS Kesehatan Imbau Kelas Menengah Investasi Asuransi Kesehatan

Survei Inventure 2024 menemukan kelas menengah mulai mengurangi pengeluaran dalam kategori asuransi di tengah menurunnya daya beli.


Daya Beli Kelas Menengah Menurun, Ini Cara Sisihkan Dana untuk Asuransi Kesehatan dengan Gaji UMR

8 hari lalu

Ilustrasi asuransi. Pixabay
Daya Beli Kelas Menengah Menurun, Ini Cara Sisihkan Dana untuk Asuransi Kesehatan dengan Gaji UMR

Kelas menengah mulai memangkas pengeluaran untuk asuransi di tengah menurunnya daya beli. Wakil Ketua AAJI ungkap cara masyarakat dapat menyisihkan gaji UMR untuk asuransi kesehatan.


Rocky Gerung di Bernalar Berdaya: Menggugah Pemikiran Kritis dan Melawan Kedunguan

9 hari lalu

Rocky Gerung di acara Bernalar Berdaya  di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia.
Rocky Gerung di Bernalar Berdaya: Menggugah Pemikiran Kritis dan Melawan Kedunguan

Rocky Gerung mengkritisi fenomena kedunguan yang menurutnya bukan hanya merajalela di media sosial.


TRIPSIR: Inisiatif Mahasiswa Vokasi UI Pasang Lampu Tenaga Surya di Pesisir Bekasi

9 hari lalu

TRIPSIR Vokasi Ul di daerah Muara Bungin, Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat(4/10).
TRIPSIR: Inisiatif Mahasiswa Vokasi UI Pasang Lampu Tenaga Surya di Pesisir Bekasi

Gerakan ini diprakarsai oleh keresahan anggota Departemen Sosial Masyarakat dan Lingkungan BEM Vokasi UI terhadap kondisi lingkungan.


Cara Mendaftarkan BPJS Kesehatan Bayi Baru Lahir

10 hari lalu

Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Proklamasi, Jakarta, Senin, 27 September 2021. Tempo/Tony Hartawan
Cara Mendaftarkan BPJS Kesehatan Bayi Baru Lahir

Bayi yang baru lahir wajib didaftarkan orang tuanya untuk memperoleh akses BPJS Kesehatan.


Pakar UI Soroti Sejumlah Isu yang Harus Diselesaikan Menlu Sugiono

11 hari lalu

Sugiono berjalan saat dipanggil Presiden Prabowo Subianto dalam pengumuman jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Sugiono terpilih sebagai Menteri Luar Negeri dalam kabinet itu. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Pakar UI Soroti Sejumlah Isu yang Harus Diselesaikan Menlu Sugiono

Sorotan pakar Universitas Indonesia soal tugas rumah Menlu Sugiono.


UI Bantah SKSG Tempat Bahlil Ambil Gelar Doktor sebagai Mesin Pencari Uang

12 hari lalu

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai menjalani Sidang Terbuka Promosi Doktor Program Studi Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia, Rabu, 16 Oktober 2024. TEMPO/Muhammad Rizki Yusrial
UI Bantah SKSG Tempat Bahlil Ambil Gelar Doktor sebagai Mesin Pencari Uang

Universitas Indonesia membantah tudingan bahwa SKSG UI yang meluluskan Bahlil sebagai doktor, bukanlah sekolah pascasarjana namun mesin pencari uang