Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Budi Arie Bakal Bikin Tim Pengawas Medsos, Pengamat: Masalah Konten Cukup Meresahkan

image-gnews
Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Ketua Umum relawan Pro Jokowi Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi & Informatika Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode Tahun 2019 - 2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin 17 Juli 2023. TEMPO/Subekti.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Ketua Umum relawan Pro Jokowi Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi & Informatika Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode Tahun 2019 - 2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin 17 Juli 2023. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat teknologi dari ICT Institute, Heru Sutadi, menanggapi rencana Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi yang baru dilantik. Budi Arie sebelumnya mengungkap akan membuat tim pengawas medsos atau media sosial.

"Sejak zaman Menkominfo Rudiantara, kemudian yang digantikan Pak Jhonny Plate, memang masalah konten ini cukup meresahkan," kata Heru pada Tempo, Rabu, 19 Juli 2023.

Dia menjelaskan media sosial sebagai media baru merupakan wilayah yang tak bertuan. Heru menilai, hal itu berbeda dengan media lama seperti koran atau televisi yang diawasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atau Dewan Pers.

Sehingga dalam kondisi normal, kata dia, ketika beritanya baik-baik saja, tidak ada hoaks maupun ujaran kebencian, tidak perlu dihadirkan pengawas. Tetapi dia melihat hal tersebut tidak terjadi seiring berjalannya waktu. 

Menurut Heru, hoaks maupun ujaran kebencian bertebaran di media sosial. Dia mencontohkan, pengguna medsos terkadang hadir secara anonymous.

"Sehingga ada kesan bahwa orang bisa lempar batu sembunyi tangan, menghajar seseorang dengan konten mencaci maki, kampanye hitam, memfitnah segala macam," ujar Heru. "Nah, ini kalau tidak diawasi akan membuat hadirnya orang-orang sejenis yang memanfaatkan media baru."

Apalagi menjelang Pemilu 2024, dia menilai banyak konten-konten yang meresahkan masyarakat berseliweran di medsos. Dia menyebut, masyarakat seperti menghadapi Pemilu yang tidak menyenangkan, penuh propaganda, kampanye hitam, ujaran kebencian, dan hoaks.

"Sehingga saya termasuk orang yang mendukung bilamana ada tim pengawasan dan pengendalian konten negatif di internet, khususnya di media sosial," ungkap Direktur Eksekutif ICT Institute tersebut.

Selanjutnya: Tim pengawas disarankan berasal dari berbagai kalangan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bedakan Hobi dan Pekerjaan agar Waktu Istirahat Maksimal

5 jam lalu

Ilustrasi pria bekerja di depan laptop. Foto: Freepik.com
Bedakan Hobi dan Pekerjaan agar Waktu Istirahat Maksimal

Pekerja bisa memilih hobi atau aktivitas berbeda dari rutinitas pekerjaan sehingga dapat memiliki waktu istirahat yang berkualitas. Ini alasannya.


Cekfakta #227 Kenali Modus-modus Penipuan, Agar Tidak Pusing Terkena Phising

8 jam lalu

Phising adalah tindakan kejahatan penipuan dengan tujuan mendapatkan informasi data pribadi hingga rekening secara online. Ketahui ciri-cirinya. Foto: Canva
Cekfakta #227 Kenali Modus-modus Penipuan, Agar Tidak Pusing Terkena Phising

hoaks kerap digunakan untuk menipu atau phising.


Smesco Indonesia: Aturan Social Commerce Melindungi UMKM dari Predatory Pricing

11 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memberikan paparan saat konferensi pers soal syarat jual beli produk melalui e-commerce di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu, 27 September 2023. Zulhas menegaskan media sosial tidak boleh memiliki fitur perdagangan atau layanan social commerce. Walhasil, TikTok kini hanya boleh menampilkan iklan seperti televisi, tapi tidak boleh berjualan.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Smesco Indonesia: Aturan Social Commerce Melindungi UMKM dari Predatory Pricing

Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Indonesia Wientor Rah Mada mengatakan aturan social commerce melindungi UMKM dari predatory pricing.


Dua Kubu Relawan Pro-Jokowi Ini Saling Klaim sebagai Projo yang Asli

16 jam lalu

DPP Projo melangsungkan pertemuan dengan Rumah Besar Relawan Prabowo 08 perihal komunikasi dinamika politik Indonesia di Kantor DPP Projo di Jalan Pancoran Timur Raya,  Jakarta Selatan, pada Kamis, 6 Juli 2023./Tempo/Tika Ayu
Dua Kubu Relawan Pro-Jokowi Ini Saling Klaim sebagai Projo yang Asli

Dua kubu relawan Pro-Jokowi ini saling klaim sebagai Projo yang asli. Berikut pernyataan kedua kubu Projo tersebut.


Sidang Korupsi BTS, Begini Johnny Plate Diduga Terima Upeti Rp 500 Juta Tiap Bulan

19 jam lalu

Mantan Menkominfo Johnny G Plate menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi BTS 4G dengan terdakwa Irwan Hermawan, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Mukti Ali di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu, 27 September 2023. Johnny juga membantah pernah dibayari untuk bermain golf. Menurutnya, status member miliknya yang dipakai oleh para terdakwa dalam perkara ini. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Sidang Korupsi BTS, Begini Johnny Plate Diduga Terima Upeti Rp 500 Juta Tiap Bulan

Dalam surat dakwaan perkara korupsi BTS ini, antara lain, secara keseluruhan Johnny G. Plate diduga menerima uang sebesar Rp17.848.308.000,00.


Sejumlah Pedagang Pasar Tanah Abang Menilai Tidak Tepat Larangan Tiktok Shop oleh Pemerintah

1 hari lalu

Kondisi Pasar Tanah Abang di Blok F pada Kamis, 28 September 2023. Dibanding hari biasa, pasar lebih ramai saat tanggal merah. Aisyah Amira W/TEMPO
Sejumlah Pedagang Pasar Tanah Abang Menilai Tidak Tepat Larangan Tiktok Shop oleh Pemerintah

Justru dengan TikTok Shop, produknya semakin dikenal dan laris ke daerah bahkan luar negeri.


Netralitas ASN, Politikus PDIP Minta Pemprov DKI Awasi Larangan ASN Like Medsos Peserta Pemilu 2024

1 hari lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Netralitas ASN, Politikus PDIP Minta Pemprov DKI Awasi Larangan ASN Like Medsos Peserta Pemilu 2024

Pada pekan lalu, Pemprov DKI Jakarta telah mengadakan sosialisasi netralitas ASN di Balai Kota DKI.


Kemenkominfo Siapkan Insentif untuk Perluas Jaringan 5G

1 hari lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi memberikan keterangan pers terkait perkembangan pemberantasan judi online, di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa, 8 Agustus 2023. Dalam keterangannya, Kementerian Kominfo sejak Juli 2018 - Agustus 2023 sudah memblokir 886.719 konten perjudian online dengan rata-rata setiap harinya dilakukan pemutusan akses terhadap 1.500-2.000 situs dan puluhan aplikasi termasuk aplikasi game terkait perjudian online yang serupa dengan Higgs Domino Island. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kemenkominfo Siapkan Insentif untuk Perluas Jaringan 5G

Kemenkominfo saat ini tengah menyiapkan insentif untuk implementasi teknologi agar jaringan 5G dapat dioptimalkan.


2 Warga Batam Ditangkap karena Diduga Sebar Hoaks UAS Dipanggil Polda di Kasus Rempang

1 hari lalu

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Zahwani Pandra Arsyad. Foto Yogi Eka Sahputra
2 Warga Batam Ditangkap karena Diduga Sebar Hoaks UAS Dipanggil Polda di Kasus Rempang

Sebelumya tersebar di media sosial Ustad Abdul Somad mendapat panggilan dari Polda Kepri karena ikut membantu warga Rempang yang menolak relokasi.


Warganet Kaitkan Kasus Penganiayaan Siswa SMP di Cilacap dengan Mario Dandy

1 hari lalu

Ilustrasi Pemukulan. shutterstock.com
Warganet Kaitkan Kasus Penganiayaan Siswa SMP di Cilacap dengan Mario Dandy

Kasus penganiayaan siswa SMP di Cilacap viral di media sosial. Warganet mengaitkannya dengan kasus Mario Dandy.