Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemiskinan Turun jadi 9,36 Persen, BKF: Sejalan dengan Fokus Pemerintah

image-gnews
Febrio N Kacaribu. Feb.ui.ac.id
Febrio N Kacaribu. Feb.ui.ac.id
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan penurunan kemiskinan yang terjadi per Maret 2023 seiring dengan fokus kebijakan pemerintah.

"Sejalan dengan fokus kebijakan jangka pendek pemerintah untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada tahun 2024 mendatang,” kata Febrio dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, 18 Juli 2023.

Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan tingkat kemiskinan sebesar 9,36 persen pada Maret 2023. Angka itu turun dibandingkan data per September 2022 yang sebesar 9,57 persen.

Angka tingkat kemiskinan per Maret 2023 itu juga lebih rendah ketimbang pada masa prapandemi per Maret 2019 yang sebesar 9,41 persen. Namun tingkat kemiskinan pada Maret 2023 itu masih sedikit di atas titik terendah prapandemi per September 2019 yang sebesar 9,22 persen.

Sementara itu, jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 adalah sebesar 25,90 juta orang atau turun 0,46 juta orang dari September 2022. Secara akumulatif, sejak Maret 2021 hingga Maret 2023 tercatat 1,6 juta orang yang berhasil keluar dari garis kemiskinan.

Adapun secara spasial, tingkat kemiskinan per Maret 2023 menurun baik di perkotaan maupun di perdesaan. “Penurunan angka kemiskinan pada Maret 2023 ini sejalan dengan terus menguatnya aktivitas ekonomi, menurunnya angka pengangguran, serta inflasi yang semakin terkendali,” tutur Febrio.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di saat yang sama, kata Febrio, penyaluran bantuan sosial atau bansos per triwulan I 2023 juga efektif dengan realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 89,3 persen. Sedangkan realisasi program Kartu Sembako mencapai 86,5 persen.

Per Maret 2023, pemerintah juga menggulirkan tambahan bantuan pangan beras dalam rangka menjaga akses pangan rumah tangga miskin dan rentan serta menjaga stabilitas harga pangan.

Febrio menyebutkan pemerintah terus berkomitmen untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas, dan menjaga stabilitas inflasi sehingga dapat mengakselerasi penurunan tingkat kemiskinan hingga di bawah level prapandemi.

ANTARA

Pilihan Editor: Tingkat Kemiskinan Turun jadi 9,36 persen per Maret 2023, BPS: Masih Lebih Tinggi Ketimbang Sebelum Pandemi

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Faisal Basri Prediksi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Tidak Akan Tercapai di Era Prabowo

2 jam lalu

Faisal Basri menjadi ahli dari pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) dalam perkara sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 1 April 2024. TIM Hukum Nasional (Amin) menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi. TEMPO/Subekti.
Faisal Basri Prediksi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Tidak Akan Tercapai di Era Prabowo

Target presiden terpilih Prabowo Subianto mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen diprediksi tidak akan tercapai


Gaji ASN Dijanjikan Naik Tahun Depan, Kemenkeu: Kita Tunggu Tanggal 16 Agustus Nanti

16 jam lalu

Presiden Jokowi (tengah) bersiap untuk berfoto bersama peserta Rakernas KORPRI di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 26 Februari 2019. Jokowi juga meminta Korpri untuk mengutamakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan stunting atau gangguan pertumbuhan, demi mengurangi angka stunting di Indonesia. TEMPO/Subekti.
Gaji ASN Dijanjikan Naik Tahun Depan, Kemenkeu: Kita Tunggu Tanggal 16 Agustus Nanti

Kementerian Keuangan turut mengonfirmasi terkait kenaikan gaji ASN alias Aparatur Sipil Negara pada 2024.


Budi Karya Sebut Pemerintah Target Turunkan Biaya Logistik Jadi 8 Persen dari PDB

22 jam lalu

Truk pengangkut logistik melintas di ruas tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Jawa Barat, Kamis, 2 Mei 2024. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memasang target penurunan biaya logistik nasional terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 12 persen dalam 5 tahun ke depan. TEMPO/Tony Hartawan
Budi Karya Sebut Pemerintah Target Turunkan Biaya Logistik Jadi 8 Persen dari PDB

Menhub Budi Karya Sumadi menyebut Pemerintah menargetkan menurunkan biaya logistik dari 14,29 persen menjadi 8 persen dari PDB.


Jokowi Terima Pejabat Tinggi Bank Dunia di Istana, Ini yang Dibahas

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan dalam pembukaan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) di Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024. Sidang Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2 tersebut mengangkat tema Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development yang bertujuan untuk memperkuat diplomasi parlemen dalan membangun kerja sama dengan negara-negara Pasifik di bidang yang menjadi prioritas bersama, seperti maritim, ekopnomi biru, konektivitas dan pencapaian SDGs. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jokowi Terima Pejabat Tinggi Bank Dunia di Istana, Ini yang Dibahas

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima Managing Director of Operations World Bank, Anna Bjerde, di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis sore.


BPK Ungkap Ada Masalah Penyaluran Bansos di DKI, Heru Budi Beri Penjelasan

1 hari lalu

enjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri rapat paripurna penyerahan laporan keuangan Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kantor DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Kamis, 25 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
BPK Ungkap Ada Masalah Penyaluran Bansos di DKI, Heru Budi Beri Penjelasan

BPK memberikan opini wajar tanpa pengetahuan (WTP) atas laporan keuangan Pemrov DKI tahun 2023.


Kemenko Perekonomian Rayakan HUT ke-58, Airlangga Curhat Hadapi Pandemi dengan Melebarkan Defisit Anggaran

1 hari lalu

Menko Airlangga Hartanto saat konperensi pers terkait perkembangan penyelesaian penanganan PSN Rempang Eco City, di Gedung BP Batam, Jumat, 12 Juli 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Kemenko Perekonomian Rayakan HUT ke-58, Airlangga Curhat Hadapi Pandemi dengan Melebarkan Defisit Anggaran

Kemenko Perekonomian merayakan HUT ke-58. Dalam kesempatan itu, Menko Airlangga mengisahkan upaya yang dihadapi kementerian saat Covid-19.


Prabowo Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Ekonom Sebut di Era Jokowi Saja Stagnan

2 hari lalu

Konsumen berbelanja kue kering khas lebaran di pasar Jatinegara, Jakarta, Rabu 3 April 2024. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperkirakan terjadinya anomali pada aktivitas konsumsi masyarakat di momentum ramadan dan lebaran tahun ini. Hal ini terutama dipicu oleh daya beli masyarakat yang mulai tergerus akibat lonjakan harga pangan sejak akhir 2023. TEMPO/Tony Hartawan
Prabowo Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Ekonom Sebut di Era Jokowi Saja Stagnan

Presiden terpilih Prabowo Subianto yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8 persen. Ekonom sebut sulit tercapai bila permasalahan struktura; tidak dibenahi. Pertumbuhan era Jokowi masih stagnan di kisaran 5 persen.


Tiket Konser hingga Smartphone Bakal Kena Cukai? Ini Alasannya

2 hari lalu

Ilustrasi orang menggunakan smartphone (Pixabay.com)
Tiket Konser hingga Smartphone Bakal Kena Cukai? Ini Alasannya

Ditjen Bea Cukai telah melakukan pra-kajian penambahan objek cukai baru. Beberapa di antaranya rumah mewah, tiket konser hingga smartphone.


Luhut Bicara Soal Family Office hingga Menganggap Peluncuran Simbara Terlambat

2 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan berpidato saat peluncuran dan sosialisasi implementasi komoditas nikel dan timah melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) di Jakarta, Senin 22 Juli 2024. Pemerintah resmi meluncurkan implementasi nikel dan timah melalui Simbara untuk mendongkrak perekonomian nasional yang berasal dari melimpahnya cadangan dua komoditas tersebut. TEMPO/Tony Hartawan
Luhut Bicara Soal Family Office hingga Menganggap Peluncuran Simbara Terlambat

Di acara peluncuran Simbara, Luhut mengatakan, lewat program Family Office, pemerintah akan memberikan insentif pajak kepada pengusaha asing


Ekspor Indonesia Melambat, CORE: Karena Ketergantungan ke Pasar Cina

2 hari lalu

Deretan kapal pengangkut peti kemas tengah melakukan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis, 25 April 2024. Namun, capaian kali ini menandai penurunan 4,19 persen dibanding Maret tahun sebelumnya (YoY).  TEMPO/Tony Hartawan
Ekspor Indonesia Melambat, CORE: Karena Ketergantungan ke Pasar Cina

CORE menilai perlambatan ekspor Indonesia disebabkan ketergantungan ke pasar Cina. Begini penjelasan lengkapnya.