TEMPO.CO, Jakarta -Aktivis 98 sekaligus mantan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Budiman Sudjatmiko, turut dipanggil presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, pada Selasa, 15 Oktober 2024. Hal ini berkaitan dengan agenda pemanggilan calon wakil menteri (wamen) dan kepala badan pemerintahan yang akan datang.
Usai menemui Prabowo, Budiman mengatakan dia mendapat perintah untuk memberantas kemiskinan di Tanah Air. "Pak Prabowo meminta saya agar menemani beliau secara reguler di kompleks Istana untuk mengkoordinasikan bagaimana cara memberantas kemiskinan," katanya di Kertanegara, Selasa, 15 Oktober 2024.
Dia tidak memberi tahu posisi apa yang ditawarkan oleh Prabowo untuk dirinya. Namun, dia mengatakan, dirinya akan mengisi institusi setingkat menteri. "Insya Allah lembaga baru, yang tanggung jawabnya memberantas kemiskinan. Isu poverty, lah," ujarnya.
Nama Budiman Sudjatmiko sendiri menjadi sorotan karena mantan politikus PDIP itu baru mendukung Prabowo pada Pemilihan Presiden 2024. Dia bahkan dipecat dari partai banteng karena mendukung Prabowo, alih-alih Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDIP.
Lebih lanjut, berikut rangkuman informasi mengenai profil Budiman Sudjatmiko yang dipanggil Prabowo untuk membantu memberantas kemiskinan di Indonesia.
Profil Budiman Sudjatmiko
Nama Budiman Sudjatmiko dikenal saat dia menjadi aktivis jalanan yang menuntut reformasi di akhir pemerintahan Presiden Soeharto. Dikutip dari laman resmi pribadinya, Budiman lahir pada 10 Maret 1970 di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dia mengaku tumbuh besar di Cilacap, Bogor, dan Yogyakarta.
Budiman sudah aktif dalam berbagai kegiatan diskusi dan organisasi sejak duduk di bangku SMP. Dia juga aktif dalam gerakan mahasiswa ketika berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM).
Pada 1996, Budiman mendeklarasikan Partai Rakyat Demokratik alias PRD. Namun, karena mendirikan partai ini, dia dipenjara pemerintah Orde Baru. Kala itu Budiman dianggap sebagai dalang insiden peristiwa 27 Juli 1996 yang dikenal dengan nama Sabtu Kelabu. Sebuah insiden penyerbuan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro, Jakarta.
Saat itu, Budiman dituduh rezim Orde Baru sebagai dalang insiden Sabtu Kelabu. Dia dianggap pencetus Mimbar Bebas selama satu bulan sebelumnya. Mimbar ini diklaim sebagai pemicu kerusuhan tersebut. Atas tuduhan itu, Budiman divonis pidana 13 tahun penjara.
Namun, karena kemenangan gerakan demokrasi, Budiman hanya menjalani hukuman selama 3,5 tahun. Ia diberi amnesti oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada 10 Desember 1999. Peristiwa itu juga membuatnya dikenal sebagai dalang dari gerakan menentang Orde Baru.
Pada akhir 2004, Budiman memutuskan bergabung ke PDIP, dan membentuk Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM, sebuah organisasi sayap partai. Pada periode 2009 hingga 2019, Budiman juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dari PDIP Dapil Jawa Tengah VIII: Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap.
Kala itu, dia duduk di komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria. Budiman juga merupakan Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desa atau UU Desa pada 2009. Menurutnya, titik awal menyejahterakan masyarakat Indonesia adalah dengan menyejahterakan desa, karena 70 persen rakyat hidup di desa.
Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai anggota DPR, pada Januari 2021, Budiman ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir menjadi Komisaris Independen PT Perkebunan Nusantara V (Persero) atau PTPN V.
NOVALI PANJI NUGROHO, RIRI RAHAYU, MOH. KHORY ALFARIZI, HENDRIK KHOIRUL MUHID, FAJAR PEBRIANTO berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Ditunjuk Jadi Menkeu Lagi, Sri Mulyani Pernah Tak Kabulkan Ajuan Anggaran Prabowo Pembelian 12 pesawat Mirage 2000-5
