Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Terkini: Ancaman Utang Indonesia Rp 7,7 Ribu Triliun, Kadin Minta Tokoh Politik Tidak Gaduh Menjelang Pemilu 2024

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk "Menemukan Jalan Subsidi BBM Tepat Sasaran" di Gedung Tempo, Jakarta pada Selasa, 30 Agustus 2022. (Foto: Norman Senjaya)
Iklan

  1. Jelang Pemilu 2024, Kadin: Tokoh Politik Jangan Bikin Gaduh agar Ekonomi Tetap Tumbuh

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap para tokoh politik di Tanah Air ikut menciptakan kondisi politik yang kondusif dan tidak membuat gaduh agar ekonomi bisa tetap tumbuh positif menjelang Pemilu 2024.

"Tokoh-tokoh politik supaya mampu menciptakan kondisi politik yang kondusif dan tidak gaduh. Itu juga akan membuat ekonomi kita tumbuh positif," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang di Denpasar, Bali, Sabtu, 15 Juli 2023.

Menurut Sarman, ketika kondisi politik kondusif maka investor tidak ragu untuk masuk ke Indonesia dan pengusaha juga bisa merasa yakin.

"Tetapi kalau misalnya gaduh (kondisi politik) ini juga akan membuat pengusaha-pengusaha psikologinya terganggu dan investor juga akan ragu masuk," ucapnya di sela-sela menghadiri Rapimprov Kadin Bali.

Oleh karena itu, lanjut Sarman, menjadi tantangan dan tugas bersama agar proses politik di tahun politik ini bisa berjalan dengan damai, tertib dan baik.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

  1. Bursa Kripto Diresmikan Bulan Ini, Pengamat: Mestinya 1-2 Tahun Lalu, Sekarang Tren Sudah Lesu

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (Bappebti) akan meresmikan bursa kripto Indonesia yang dijadwalkan bulan ini, Juli 2023. Praktisi yang juga penulis buku investasi, Desmond Wira, berharap rencana tersebut benar-benar terjadi, karena sudah beberapa kali ditunda.

“Tidak lucu kalau ditunda lagi. Momen bursa kripto ini sebenarnya sudah lewat. Mestinya sudah diluncurkan satu dua tahun lalu,” ujar dia saat dihubungi pada Rabu, 12 Juli 2023.

Dia menjelaskan, saat ini tren aset kripto sudah lesu, dan sentimen positif tidak ada. Dia mencontohkan, nilai transaksi kripto dalam negeri mencapai Rp 8 triliun pada Mei 2023 atau menurun 23,8 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai Rp 10 triliun.

Sehingga, menjelang peresmian bursa kripto Indonesia, dia berharap semua sudah siap. “Sarana dan prasarana harus benar-benar siap,” tutur Desmond.

Senada dengan Desmond, Direktur Utama PT Laba Forenxindo Berjangka, Indrahim Assuaibi pun berharap peluncuran bursa kripto ini tidak lagi ditunda. Apalagi dengan semua komponen bursa yang telah ada dan siap. Perbaikan-perbaikan, kata dia, bisa dilakukan sembari berjalan.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Pilihan Editor: Daftar Terbaru Perusahaan yang Bangun Proyek di IKN, Mulai Pertamina hingga Ciputra

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan Hakim Tetap Cuti Massal meski Sri Mulyani Disebut Sudah Sepakat Kenaikan Gaji

4 jam lalu

Jubir SHI, Fauzan Arrasyid. Dok. Pengadilan Agama Sei Rampah
Alasan Hakim Tetap Cuti Massal meski Sri Mulyani Disebut Sudah Sepakat Kenaikan Gaji

Para hakim akan melakukan audiensi dengan Kementerian Keuangan saat aksi cuti massal pekan depan.


Perseteruan Kadin: Beda Pernyataan Soal Munas hingga Kepastian Hukum

5 jam lalu

Anindya Bakrie (kiri) dan Arsjad Rasjid (Foto: Tempo/Oyuk Ivani Siagian dan TEMPO/Ilham Balindra)
Perseteruan Kadin: Beda Pernyataan Soal Munas hingga Kepastian Hukum

Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menggelar rapat konsolidasi dengan 238 Anggota Luar Biasa (ALB) pada Kamis, 3 Oktober 2024


Menjelang Peralihan Wewenang Pengawasan Kripto: Bappebti Masih Tunggu PP, OJK Mulai Siapkan SDM

8 jam lalu

Ilustrasi kripto. Pexels/Alesia Kozik
Menjelang Peralihan Wewenang Pengawasan Kripto: Bappebti Masih Tunggu PP, OJK Mulai Siapkan SDM

OJK dan Bappebti bersiap menjelang peralihan kewenangan pengawasan aset kripto.


Pengelola Tol IKN Akan Ditentukan Lewat Lelang, Basuki Hadimuljono: Swasta Juga Bisa Ikut

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo (depan) bersama sejumlah influencer media sosial menyapa pekerja saat mengendarai motor melewati Jalan Tol IKN di Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu 28 Juli 2024. Presiden Joko Widodo menyusuri Tol IKN seksi 3A hingga 5A menggunakan sepeda motor sebelum meresmikan Jembatan Pulau Balang di Kalimantan Timur yang merupakan bagian dari Tol IKN. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Pengelola Tol IKN Akan Ditentukan Lewat Lelang, Basuki Hadimuljono: Swasta Juga Bisa Ikut

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan pengelola Tol Ibu Kota Nusantara atau IKN bakal ditentukan melalui mekanisme lelang


Bakal Ada Menko Infrastruktur dalam Kabinet Prabowo, Menteri PUPR Berharap Masalah Truk ODOL Bisa Diselesaikan

10 jam lalu

Sejumlah truk berbagai jenis terparkir saat pengemudinya berunjuk rasa di frontage Jalan A Yani, Surabaya, Jawa Timur, Selasa 22 Februari 2022. Para pengemudi truk itu memprotes aturan terkait over dimension and over loading (ODOL). ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Bakal Ada Menko Infrastruktur dalam Kabinet Prabowo, Menteri PUPR Berharap Masalah Truk ODOL Bisa Diselesaikan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono merespons positif rencana Prabowo Subianto membentuk Kemenko Bidang Infrastruktur.


Basuki Hadimuljono Mengaku Pernah Langgar Aturan saat Menjabat Menteri PUPR: Terlambat Naikkan Tarif Tol

11 jam lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono usai Rapat Kerja Evaluasi APBN Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 sampai Mei 2024 di ruang Komisi V DPR, Senayan pada Kamis, 6 Juni 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Basuki Hadimuljono Mengaku Pernah Langgar Aturan saat Menjabat Menteri PUPR: Terlambat Naikkan Tarif Tol

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku pernah melanggar aturan selama menjabat sebagai pembantu presiden. Apa itu?


Jokowi soal Deflasi 5 Bulan Beruntun: Dicek Betul, karena Tak Ada Hambatan Transportasi atau Daya Beli Berkurang

12 jam lalu

Presiden Joko Widodo ditemui di Istana Merdeka Jakarta, 21 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi soal Deflasi 5 Bulan Beruntun: Dicek Betul, karena Tak Ada Hambatan Transportasi atau Daya Beli Berkurang

Presiden Jokowi angkat bicara soal angka deflasi beruntun beberapa bulan terakhir ini.


Pesan Basuki Hadimuljono ke Pemerintahan Prabowo Subianto: Sambungkan Jalan Tol Trans Sumatera

12 jam lalu

Foto udara suasana pembangunan jalan tol Bayung Lencir - Tempino (Baleno) Seksi 3 di Sebapo, Muaro Jambi, Jambi, Selasa, 2 Juli 2024. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) menyebutkan progres pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) penghubung Jambi dengan Sumatera Selatan sepanjang 33 kilometer itu telah mencapai 85,4 persen dan ditargetkan selesai pada Agustus 2024 atau molor satu bulan dari target sebelumnya. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan
Pesan Basuki Hadimuljono ke Pemerintahan Prabowo Subianto: Sambungkan Jalan Tol Trans Sumatera

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku sudah menyampaikan rekomendasi keberlanjutan proyek infrastruktur kepada pemerintahan Prabowo Subianto.


Soal Pembiayaan Infrastruktur saat 10 Tahun Jokowi Memimpin, PUPR: Presiden yang Minta Uang Langsung ke Menkeu

13 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) saat mencanangkan hutan pendidikan Wanagama Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 13 September 2024. Wanagama Nusantara memiliki luas 621 hektare dengan pengembangan tahap awal seluas 28 hektare itu nantinya akan digunakan sebagai hutan pendidikan atau destinasi wisata dengan tanaman endemik Kalimantan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Soal Pembiayaan Infrastruktur saat 10 Tahun Jokowi Memimpin, PUPR: Presiden yang Minta Uang Langsung ke Menkeu

Menteri Basuki Hadimuljono mengklaim tidak ada persoalan pembiayaan dalam membangun infrastruktur selama dua periode pemerintahan Presiden Jokowi.


Baru Ada 5 Perusahaan Kripto Berizin Resmi Jelang Batas Waktu Pendaftaran, Bappebti: Banyak Penyesuaian

13 jam lalu

Ilustrasi aset kripto. REUTERS
Baru Ada 5 Perusahaan Kripto Berizin Resmi Jelang Batas Waktu Pendaftaran, Bappebti: Banyak Penyesuaian

Baru ada lima perusahaan pedagang fisik aset kripto yang mendapat izin Bappebti jelang penutupan pendaftaran 16 Oktober mendatang.