Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pembangunan Pulau Rempang Berlanjut, 3.000 Rumah Disiapkan untuk Relokasi Warga Terdampak

image-gnews
Jembatan Barelang Kota Batam menjadi akses menuju Pulau Rempang dari Kota Batam. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Jembatan Barelang Kota Batam menjadi akses menuju Pulau Rempang dari Kota Batam. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Iklan

TEMPO.CO, Batam - Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) terus mendorong percepatan realisasi pengembangan kawasan dan investasi di Pulau Rempang. Saat ini sudah disiapkan 199 hektare lahan di Pulau Galang untuk relokasi warga yang terdampak.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menyatakan progres pengembangan kawasan dan investasi di Pulau Rempang itu ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, di Jakarta, pada Rabu, 12 Juli 2023.

Rudi menjelaskan upaya percepatan realisasi pengembangan kawasan dan investasi di Pulau Rempang telah dimulai sejak lanching Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City pada bulan April silam. BP Batam menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada PT Megah Elok Graga (MEG) sebagai pengelola pengembangan Pulau Rempang yang kemudian secara resmi diberi nama Kawasan Rempang Eco-City.

“Kami juga sudah melakukan pencabutan SK Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPJL-PSWA) dan SK Pelepasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) (di Rempang),” ujar Rudi.

Tidak hanya itu, BP Batam telah mendata baik jumlah penduduk maupun aset pemerintah yang rencananya akan direlokasi ke Pulau Galang dengan luas lahan 199 hektare. “Bila masyarakat bersedia kita relokasi, kami sudah siapkan kaveling seluas 200 meter persegi dengan rumah tipe 45 sebanyak 3.000 unit, kemudian kami sediakan juga fasum dan fasos, serta area kantor pemerintahan,” katanya.

“Kami sangat membutuhkan dukungan penuh dari kementerian terkait untuk pelepasan HPK menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), penerbitan Sertipikat (Hak Pengelolaan) HPL, koordinasi pengelolaan pesisir, dan tentunya dukungan anggaran untuk pengembangan jalan Trans Barelang dan Sembulang,” katanya.

Sementara itu, Menteri Airlangga mengimbau agar permohonan dukungan maupun persetujuan dari masing-masing kementerian terkait tetap ditindaklanjuti. Ia juga mengapresiasi BP Batam yang telah menyiapkan area relokasi beserta fasilitas pendukungnya untuk masyarakat setempat.

“Saya rasa langkahnya sudah baik, karena BP Batam telah menyiapkan konsep resettlement untuk masyarakat. Dan hal-hal terkait koordinasi antar instansi bisa kita dudukkan bersama untuk bisa mempercepat proses pengembangan Kawasan Rempang,” kata Airlangga.

Ia berharap Pulau Batam bakal segera dapat diwujudkan sebagai pusat energi terbarukan di Indonesia. “Proses pengolahan energi solar di Batam nantinya sudah dari hulu ke hilir. Sehingga kita bisa mengekspor energi ke Singapura dan negara lain. Oleh karena itu saya ingin Batam menjadi daerah dengan sumber renewable energy terbaik di Indonesia,” kata Airlangga.

Selanjutnya: Warga menolak relokasi...

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ombudsman Desak Kepolisian Bebaskan Warga Rempang yang Ditangkap

51 menit lalu

Massa dari berbagai ormas melakukan aksi Bela Rempang 209 di Patung kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 20 September 2023. Massa juga menolak penggusuran paksa warga untuk proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kota Batam dan mendesak pemerintah untuk mengembalikan hak rakyat atas tanah tempat tinggal mereka. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ombudsman Desak Kepolisian Bebaskan Warga Rempang yang Ditangkap

Ombudsman menyoroti proses pengamanan dan penegakan hukum kepolisian warga Rempang. Pihaknya mendesak kepolisian untuk membebaskan warga Rempang yang ditangkap.


Temuan Ombudsman Soal Penolakan Relokasi Warga Rempang: Kompensasi Sebatas Janji Belaka

1 jam lalu

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro ketika ditemui di Kantor Ombudsman RI pada Rabu, 27 September 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Temuan Ombudsman Soal Penolakan Relokasi Warga Rempang: Kompensasi Sebatas Janji Belaka

Salah satu temuan Ombudsman soal penolakan relokasi oleh warga Rempang adalah tidak adanya jaminan mata pencaharian.


BP Batam Klaim 291 Keluarga di Pulau Rempang Setuju Direlokasi, Ombudsman: Jangan-jangan, Pendatang?

3 jam lalu

Suasana Aksi Demo Bela Rempang 209 yang berlangsung di depan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat. Rabu, 20 September 2023. Tempo/I Gusti Ayu Putu Puspasari.
BP Batam Klaim 291 Keluarga di Pulau Rempang Setuju Direlokasi, Ombudsman: Jangan-jangan, Pendatang?

Ombudsman RI masih menelusuri kebenaran persetujuan warga Pulau Rempang soal relokasi untuk pengembangan Rempang Eco City.


PBB Sudah Sodorkan Nama Yusril dan Gibran ke Prabowo Subianto

6 jam lalu

Wakil Menteri Tenaga Kerja Afriansyah Noor (empat dari kiri) yang juga Sekjen Partai Bulan Bintang, didampingi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (lima dari kiri) hadir dalam acara Job Fair Career Expo 2023 di Graha Wisata Niaga Solo, Jawa Tengah, Selasa, 26 September 2023.
PBB Sudah Sodorkan Nama Yusril dan Gibran ke Prabowo Subianto

PBB menyatakan bahwa nama Gibran dan Yusril sudah diajukan ke Prabowo Subianto.


SHM Belum Diberikan ke Warga Rempang yang Akan Direlokasi, Ini Penjelasan Lengkap Kepala BP Batam

9 jam lalu

Pengunjuk rasa melempari personel polisi saat aksi unjuk rasa warga Pulau Rempang di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Batam, Kepulauan Riau, Senin, 11 September 2023. Aksi yang menolak rencana pemerintah merelokasi mereka tersebut berakhir ricuh. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
SHM Belum Diberikan ke Warga Rempang yang Akan Direlokasi, Ini Penjelasan Lengkap Kepala BP Batam

Kepala BP Batam Muhammad Rudi membeberkan alasan pihaknya belum bisa menerbitkan SHM ke warga Rempang yang akan direlokasi.


Tenggat Pengosongan Pulau Rempang Batal, Rempang Eco City Tetap Jalan, Bahlil: Kami Geser ke Tanjung Banon

13 jam lalu

Polisi lengkap dengan peralatan anti huru hara menjaga aksi unjuk rasa warga Pulau Rempang di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Batam, Kepulauan Riau,  Senin, 11 September 2023. Aksi yang menolak rencana pemerintah merelokasi mereka tersebut berakhir ricuh. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
Tenggat Pengosongan Pulau Rempang Batal, Rempang Eco City Tetap Jalan, Bahlil: Kami Geser ke Tanjung Banon

Tenggat relokasi warga Pulau Rempang dibatalkan. Tapi rencana Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City di Batam, tetap jalan. Ini kata Bahlil.


BP Batam Klaim 291 Keluarga di Pulau Rempang Bersedia Direlokasi, Masih Ada 2.500 Keluarga

1 hari lalu

Kepala BP Batam saat melakukan sosialisasi kepada warga Pasir Panjang, Pulau Rempang, Batam, Kamis (21/9/2023). TEMPO/Yogi Eka Sahputra
BP Batam Klaim 291 Keluarga di Pulau Rempang Bersedia Direlokasi, Masih Ada 2.500 Keluarga

Badan Pengusahaan (BP) Batam menyebutkan sebanyak 291 keluarga di Pulau Rempang mendaftar untuk direlokasi. Total keluarga di sana sekitar 2.700 KK.


Kondisi Terkini di Pulau Rempang: 3 KK Sudah Pindah ke Hunian Sementara, Mayoritas Masih Menolak

1 hari lalu

Posko bantuan hukum yang terdapat di Kampung Pasir Panjang, Pulau Rempang, Kota Batam, Selasa (26/9/2023). TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Kondisi Terkini di Pulau Rempang: 3 KK Sudah Pindah ke Hunian Sementara, Mayoritas Masih Menolak

Warga Pulau Rempang terus menyuarakan penolakan terhadap rencana relokasi.


Kompensasi Rumah Warga Terdampak Rempang Eco City Rp 120 Juta Lebih, Begini Penjelasan Bahlil

1 hari lalu

Massa dari berbagai ormas melakukan aksi Bela Rempang 209 di Patung kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 20 September 2023. Dalam aksinya, massa dari Front Persaudaraan Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) PA 212 dan ormas lainya meminta pemerintah agar mengembalikan hak masyarakat rempang dan mendesak agar rakyat diperlakukan dengan manusiawi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kompensasi Rumah Warga Terdampak Rempang Eco City Rp 120 Juta Lebih, Begini Penjelasan Bahlil

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut masyarakat terdampak proyek Rempang Eco City bisa mendapat kompensasi rumah lebih dari Rp 120 juta di tempat relokasi.


Mundur dari Jadwal Semula, Kapan Pengosongan Pulau Rempang Dilakukan?

1 hari lalu

Warga bentrok dengan aparat gabungan dari beragam kesatuan dengan mengendarai 60 armada kendaraan saat berupaya masuk ke Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Riau. Twitter
Mundur dari Jadwal Semula, Kapan Pengosongan Pulau Rempang Dilakukan?

Menteri Bahlil menyatakan relokasi warga Rempang mundur dari jadwal semula. Lalu kapan batas waktu terakhir relokasi terlaksana?