Warga Menolak Relokasi
Belum lama ini warga Rempang di bawah perkumpulan Kerabat Masyarakat Adat Tempatan (Keramat) yang terdiri dari 16 kampung di Rempang Galang menolak relokasi. Bahkan, perwakilan masyarakat Rempang mengadukan nasib mereka dengan berkunjung ke Komnas HAM, DPR RI, hingga ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi, pada akhir Juni 2023 lalu.
Spanduk penolakan relokasi warga rempang di Jalan Trans Barelang Kota Batam. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Mereka menuntut agar kampung halamannya tidak digusur akibat pembangunan. Masyarakat tidak menolak pembangunan di Kota Batam, asalkan kampung halaman mereka tak diganggu.
"Selain kita minta kampung tidak diganggu, kami minta legalitas tanah kami diberikan oleh pemerintah, kami sudah ada sejak 1983 disini," kata Gerisman Ahmad Koordinator Keramat, belum lama ini.
Pembangunan Pulau Rempang, Galang dan Galang Baru seluas 17 ribu hektar, sedangkan kampung warga hanya 5 persen dari luas seluruh rencana pembangunan itu. "Kami hanya minta yang 5 persen itu saja, janganlah diganggun, itu sejarah kampung kami," kata Gerisman.
Investasi Pulau Rempang Mencapai Rp 381 Triliun
Pengembangan kawasan Rempang Eco-City sudah dimulai sejak April 2023 lalu. Rencana ini diluncurkan dalam agenda peluncuran Program Pengembangan Pulau Rempang di Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada 12 April lalu.
Target investasi di pulau itu pun mencapai Rp 381 triliun dan akan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 306 ribu orang. Sedangkan, Perusahaan pengembang kawasan tersebut dipegang oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) anak perusahaan Artha Graha milik Tomy Winata.
Pulau Rempang digadang-gadang bakal menjadi kawasan industri sekaligus pariwisata yang memiliki “Green Zone”. Di hadapan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat pelunduran program saat itu, Rudi menjelaskan jika BP Batam bakal menjadikan Pulau Rempang sebagai The New Engine of Indonesian’s Economic Growth dengan konsep “Green and Sustainable City”.
Pilihan Editor: Pertamina Sebut sebagai The Real Investor for IKN, Anggota Komisi V DPR: Tidak Laku, BUMN Pasang Badan
