Obligasi Negara Ritel Seri ORI009. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan
Karakteristik ORI
Obligasi negara atau ORI merupakan salah satu instrumen Surat berharga negara (SBN) yang ditawarkan kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui mitra distribusi di Pasar Perdana. Pemerintah kembali menawarkan ORI dengan seri ORI023-T3 dan ORI023-T6 sebagai alternatif investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan.
ORI seri ini merupakan ORI pertama yang diterbitkan oleh pemerintah dengan dua pilihan jangka waktu dan penjualannya dilakukan secara online melalui e-SBN. Adapun beberapa karakteristik ORI adalah sebagai berikut:
Berbentuk tanpa warkat (scripless) dan dapat diperdagangkan antar investor domestik.
Kupon tetap (fixed rate).
Ada potensi capital gain atau loss.
Minimal pembelian Rp 1 juta, maksimal Rp 5 miliar untuk ORI023-T3 dan Rp 10 miliar untuk ORI023-T6.
Keuntungan ORI
Terdapat beberapa keuntungan yang akan didapatkan oleh seseorang yang berinvestasi ORI. Berikut beberapa keuntungannya:
Kupon dan pokok dijamin oleh undang-undang.
Kupon ditawarkan lebih tinggi dibanding rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN.
Kupon dengan tingkat bunga tetap sampai pada waktu jatuh tempo.
Kupon dibayar setiap bulan.
Dapat diperdagangkan di pasar sekunder (antar investor domestik).
Tersedianya kuotasi harga beli (bid price) dari mitra distribusi atau pihak lain yang bekerja sama dengan mitra distribusi.
Berpotensi memperoleh capital gain.
Dapat dipinjamkan atau dijaminkan kepada pihak lain (sesuai dengan kebijakan di masing-masing mitra distribusi).
Masyarakat turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Daftar Kasus Viral yang Menyeret Bea Cukai, Terbaru: Alat Paralayang Milik Atlet Ditahan
1 hari lalu
Daftar Kasus Viral yang Menyeret Bea Cukai, Terbaru: Alat Paralayang Milik Atlet Ditahan
Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu kembali terseret kasus saat menangani barang impor masyarakat. Berikut beberapa kasus viral tersebut.
Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun
1 hari lalu
Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun
Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat
1 hari lalu
Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam keterangan pers usai pertemuan, menjelaskan, Jokowi dan Hurley misalnya mebahas upaya menggiatkan pengajaran bahasa di masing-masing negara.
Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor
1 hari lalu
Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor
Ekonom Nailul Huda menilai langkah OJK mencabut izin PT Paytren Manajemen Investasi sudah tepat.
Pertamina Hulu Energi dan ExxonMobil Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di IPA CONVEX ke-38
2 hari lalu
Pertamina Hulu Energi dan ExxonMobil Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di IPA CONVEX ke-38
PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menjajaki kerja sama dengan ExxonMobil Indonesia melalui pengembangan Asri Basin Project CCS Hub.
Pemegang Saham Saratoga Sepakati Pembagian Dividen Rp 298,43 Miliar
2 hari lalu
Pemegang Saham Saratoga Sepakati Pembagian Dividen Rp 298,43 Miliar
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. atau Saratoga (SRTG) akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 298,43 miliar atau sekitar Rp 22 per lembar saham.
Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN
2 hari lalu
Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN
Kepala Bea Cukai Purwakarta Effendy Rahmady dituduh melaporkan hartanya dengan tidak benar dalam LHKPN. Apa yang membuatnya diberhentikan Kemenkeu?
Terkini: Jokowi Sebut Bantuan Beras Patut Disyukuri, Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS
3 hari lalu
Terkini: Jokowi Sebut Bantuan Beras Patut Disyukuri, Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebut bantuan beras merupakan langkah konkret untuk meringankan beban masyarakat.
RI-China Bahas Kerja Sama Riset di Bidang Pengolahan Nikel
3 hari lalu
RI-China Bahas Kerja Sama Riset di Bidang Pengolahan Nikel
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Duta Besar China untuk Indonesia Lu Kang bertemu untuk membahas penguatan kerja sama
AXA Mandiri Raup Laba Bersih Rp 1,33 Triliun pada 2023
3 hari lalu
AXA Mandiri Raup Laba Bersih Rp 1,33 Triliun pada 2023
AXA Mandiri Financial Services berhasil meraup laba bersih senilai Rp 1,33 triliun pada 2023 atau tumbuh 13,2 persen dibanding tahun 2022.