Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Saran IMF supaya Pemerintah Tinjau Ulang Larangan Ekspor Bijih Nikel Dianggap Menghambat Hilirisasi

image-gnews
Pengolahan bijih nikel di smelter feronikel PT Antam Tbk di Kolaka, Sulawesi Tenggara. TEMPO/M. Taufan Rengganis
Pengolahan bijih nikel di smelter feronikel PT Antam Tbk di Kolaka, Sulawesi Tenggara. TEMPO/M. Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi menanggapi soal permintaan International Monetary Fund (IMF) yang meminta Indonesia meninjau ulang kebijakan larangan ekspor mineral mentah, termasuk ekspor bijih nikel. Menurut Fahmy, Intervensi IMF tersebut tidak hanya menghambat program hilirisasi, tapi juga menghalangi Indonesia menjadi negara maju. 

"Hanya satu kata, lawan cawe-cawe IMF hambat program hilirisasi. Program hilirisasi ini yang akan mengantarkan Indonesia menjadi negara maju," kata dia dalam keterangannya kepada Tempo, Jumat, 7 Juli 2023. 

Ia menilai hilirisasi dapat berdampak positif terhadap industri di Indonesia. Selain menaikkan nilai tambah, menurutnya, program hilirisasi akan menciptakan ekosistem industri dari hulu hingga hilir. 

Bila ekosistem industri telah terbentuk, ucapnya, pada saat itulah Indonesia akan menjadi negara maju dengan pertumbuhan ekonomi tinggi. Pasalnya, ekonomi Indonesia akan ditopang oleh kontribusi sektor industri, bukan sektor konsumsi. 

Menurutnya, program hilirisasi sudah terbukti memberikan manfaat dalam menaikkan nilai tambah yang berlipat-ganda. Dua tahun pasca pelarangan ekspor bijih nikel,  Indonesia berhasil meningkatkan nilai ekspor produk turunan nikel hingga 19 kali lipat. Ia berujar pendapatan ekspor bijih nikel mulanya hanya Rp 17 triliun pada 2017. Kemudian meningkat menjadi Rp 323 triliun pada 2022. 

Sejak Januari 2020 lalu, Presiden Joko Widodo alias Jokowi memberlakukan kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Jokowi pun bergeming saat kebijakan itu diadukan ke World Trade Organization (WTO). Kendati kalah di Forum WTO, pemerintah tetap melanjutkan pelarangan ekspor seluruh hasil tambang dan mineral. 

Selain peninjauan ulang larangan ekspor bijih nikel, IMF juga merekomendasikan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel yang berlandaskan analisis biaya dan manfaat. IMF juga berharap pemerintah Indonesia mempertimbangkan dampak-dampak kebijakan tersebut terhadap wilayah lain. Permintaan itu tertuang dalam dokumen berjudul IMF Executive Board Concludes 2023.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, Direktur Eksekutif ReforMiner Komaidi Notonegoro menilai kebijakan larangan ekspor nikel ini memang tidak diiringi dengan kesiapan membangun serapan di dalam negeri. Padahal, regulasi tersebut sudah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

"Artinya kebijakan ini sudah cukup lama. Seharusnya pemerintah siapkan infrastruktur penunjangnya,, termasuk serapan di domestiknya," ucap Komaidi saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 1 Juli 2023. 

Jika serapan domestik tidak siap, ia menjelaskan hal tersebut akan berpengaruh pada mekanisme harga yang wajar. Hal-hal itu yang berpotensi mendorong adanya ekspor ilegal. Ditambah aktivitas operasional terus berjalan, sehingga pengusaha perlu perlu membiayai kegiatan produksi mereka seperti gaji karyawan dan sewa peralatan.

Alhasil bila tidak ada pemasukan, tutur Komaidi, pengusaha mau tidak mau harus mencari solusi demi membiayai kegiatan operasi mereka. Dengan demikian, apabila serapan di dalam negeri tidak maksimal, pengusaha akan berusaha menjual produk mereka termasuk melalui ekspor secara ilegal. Salah satu contohnya soal kasus 5,3 juta ekspor nikel ilegal ke Cina yang diungkapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pilihan Editor: LRT Jabodebek akan Diresmikan Jokowi, Ini Sederet Faktanya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ekonom: Hilirisasi Kunci Menjaga Kinerja Investasi di Tahun Politik

8 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Presiden Komisaris AMNT Hilmi Panigoro (kiri) dan Presiden Direktur PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT) Rachmat Makassau (ketiga kanan) saat meninjau proyek pembangunan smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Dusun Otak Keris, Maluk, Sumbawa Barat, NTB, Selasa 20 Juni 2023. Pemerintah mendorong pembangunan fasilitas pengolahan mineral atau smelter sebagai bagian program hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah komoditas sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi Indonesia. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Ekonom: Hilirisasi Kunci Menjaga Kinerja Investasi di Tahun Politik

Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro berpendapat hilirisasi bisa menjadi kunci untuk menjaga kinerja investasi pada tahun politik.


Jadi Tulang Punggung Industri Nikel, AEER: Buruh Malah Jadi Pihak Paling Menderita

8 hari lalu

Ilustrasi buruh. Pixabay
Jadi Tulang Punggung Industri Nikel, AEER: Buruh Malah Jadi Pihak Paling Menderita

Ironisnya, buruh juga menjadi pihak yang paling menderita akibat minimnya penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).


K3 Kurang Jadi Fokus dalam Industri Nikel, Kemnaker: Jumlah Pengawas di Daerah Terbatas

8 hari lalu

Gedung Kemnaker RI di Jakarta.
K3 Kurang Jadi Fokus dalam Industri Nikel, Kemnaker: Jumlah Pengawas di Daerah Terbatas

Direktur Bina Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kemnaker menyebut pengawasan mengenai K3 masih terbatas karena minimnya jumlah pengawas di daerah.


AEER: Hilirisasi Nikel Tak Kurangi Kemiskinan, 95 Persen Pendapatan Morowali Menguap ke Luar Daerah

8 hari lalu

Ilustrasi  smelter nikel. REUTERS
AEER: Hilirisasi Nikel Tak Kurangi Kemiskinan, 95 Persen Pendapatan Morowali Menguap ke Luar Daerah

Peneliti Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) Arianto Sangadji mengatakan bahwa hilirasasi nikel tidak menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan.


Soroti Ketenagakerjaan di Industri Nikel, Faisal Basri: Kita Dijual Murah

8 hari lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Soroti Ketenagakerjaan di Industri Nikel, Faisal Basri: Kita Dijual Murah

Dalam laporan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), China disebutkan sebagai penentu di balik kesuksesan hilirisasi nikel di Indonesia.


Luhut Klaim Indonesia Menjadi Panutan Negara Lain terkait Hilirisasi, Digitalisasi, dan Dana Desa

9 hari lalu

Luhut Binsar Pandjaitan. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Luhut Klaim Indonesia Menjadi Panutan Negara Lain terkait Hilirisasi, Digitalisasi, dan Dana Desa

Menteri Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia menjadi panutan negara lain di bidang hilirisasi, digitalisasi, dan dana desa.


Pemerintah Naikkan Target Penerimaan Bea Cukai 2024 jadi Rp 320 Triliun, Realistis?

11 hari lalu

Ilustrasi kapal pengangkut peti kemas ekspor dan impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Pemerintah Naikkan Target Penerimaan Bea Cukai 2024 jadi Rp 320 Triliun, Realistis?

Pemerintah menaikkan target penerimaan kepabeanan dan cukai pada tahun depan. Apakah target itu realistis mengingat penerimaan bea cukai per Agustus 2023 tengah menurun?


Hilirisasi Sebabkan Penerimaan Bea Cukai Turun, Ini Penjelasannya

11 hari lalu

Ilustrasi Bea dan Cukai. TEMPO/Tony Hartawan
Hilirisasi Sebabkan Penerimaan Bea Cukai Turun, Ini Penjelasannya

Penerimaan bea cukai per Agustus 2023 disebut mengalami penurunan karena hilirisasi. Ini penjelasannya.


Syahrul Yasin Limpo Sebut Tren Pencapaian Ditjen Peternakan 1 Tahun Terakhir Cukup Baik: Tapi Masih Banyak PR

11 hari lalu

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (tengah) memberikan keterangan pers seusai acara Bulan Bakti Peternak dan Kesehatan Hewan ke-187 yang digelar di Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Jumat, 22 September 2023.TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Syahrul Yasin Limpo Sebut Tren Pencapaian Ditjen Peternakan 1 Tahun Terakhir Cukup Baik: Tapi Masih Banyak PR

Syahrul Yasin Limpo menyebut Kementan memiliki banyak program unggul serta layanan kredit usaha rakyat yang bisa diakses para peternak.


Penerimaan Bea Cukai Turun karena Hilirisasi, Begini Strategi Sri Mulyani

13 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN tahun 2024 dalam Rapat Paripurna ke-23 masa persidangan V tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Penerimaan Bea Cukai Turun karena Hilirisasi, Begini Strategi Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan strateginya menjaga penerimaan negara, meskipun penerimaan bea cukai turun karena hilirisasi.