TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan merespons soal permintaan Dana Moneter Internasional atau IMF kepada Indonesia untuk mencabut larangan ekspor mineral mentah, termasuk nikel. Menurutnya, larangan ekspor ini harus terus dijalankan demi menyukseskan rencana hilirisasi industri di Tanah Air.
"IMF, negara maju keberatan. Wong kita mau maju kok mereka yang keberatan," kata dia saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat pada Kamis, 6 Juli 2023.
Kendati demikian, Zulkifli enggan menjawab sikap pemerintah terhadap rekomendasi IMF tersebut. Dia tak menegaskan apakah pemerintah akan menghentikan larangan ekspor nikel secara bertahap seperti yang disarankan oleh IMF.
Seperti diketahui, IMF mengimbau Indonesia untuk mempertimbangkan kebijakan penghapusan bertahap atas kebijakan pembatasan ekspor nikel, serta tidak memperluas pembatasan ke komoditas lainnya.
Rekomendasi tersebut tertuang dalam dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang berisi catatan tentang rencana hilirisasi nikel di Indonesia. IMF menyebut kebijakan harus berlandaskan analisis terkait biaya dan manfaat lebih lanjut.
IMF menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambahan dalam ekspor, menarik investasi asing langsung, dan memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi. Namun, IMF pun menilai kebijakan Indonesia itu perlu dibentuk dengan mempertimbangkan dampak-dampak terhadap wilayah lain.
Sementara itu, Zulkifli menilai kebijakan larangan ekspor nikel demi hilirisasi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah tepat. Pasalnya, kata dia, langkah tersebut telah memberikan manfaat yang besar kepada rakyat.
"Itu kita memberikan manfaat ribuan kali, kalau dulu 1 dolar dapatnya sekarang 1.000 dolar. Bayangin Freeport itu sudah berapa tahun sejak Indonesia merdeka, begitu-begitu aja," kata dia.
Pilihan Editor: Menyoal Rekomendasi IMF, Siapa yang Untung dan Buntung dari Larangan Ekspor Bijih Nikel Sebenarnya?
