Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

ORI023 Tawarkan Kupon 6,1 Persen, Kemenkeu: Bisa jadi Alternatif Investasi Berisiko Rendah, Dijamin Negara

image-gnews
Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Deni Ridwan, mengatakan Obligasi Negara Ritel (ORI) bisa menjadi alternatif investasi bagi masyarakat. Sebab menurutnya, tingkat risiko investasi ORI sangat rendah.

"Aman karena dijamin negara," kata Deni dalam acara Mabar ORI023 di Menara Tendean Jakarta, Jumat sore, 30 Juni 2023.

Deni menjelaskan, ORI merupakan instrumen negara. Instrumen investasi berupa Surat Berharga Negara (SBN) ini bebas dari risiko gagal bayar. "Sudah diamanatkan undang-undang bahwa pemerintah setiap tahun harus bayar bunga dan kupon," kata dia.

Selain itu, kata Deni, risiko likuiditas sangat kecil. ORI juga tradable alias bisa dijual di pasar sekunder market. "Bisa dijual ke investor lain," kata dia.

Hanya saja, memang ada risiko lain yang perlu dipertimbangkan yaitu naik-turun imbal hasil. Sebab, ORI ditawarkan dengan tingkat suku bunga tetap. "Artinya, ketika di market suku bunga naik, kita kehilangan opportunity cost," ujar Deni.

Ketika suku bunga naik, penjualan ORI akan didiskon. Namun saat suku bunga turun, harga jual ORI lebih tinggi sehingga bisa dijual dengan harga premium. "Sama kayak saham. Bisa capital gain."

Adapun Kementerian Keuangan baru merilis ORI seri ORI023-T3 dan ORI023-T6. Penawaran instrumen investasi tersebut dilakukan mulai 30 Juni hingga 20 Juli 2023.  

Deni menjelaskan, ORI023 tersedia dalam dua tenor. Pertama, 3 tahun yang jatuh tempo pada 15 Juli 2026. Kedua, tenor 6 tahun dengan jatuh tempo pada 15 Juli 2023. Kuponnya sebesar 5,9 persen per tahun untuk tenor 3 tahun dan 6,1 persen untuk tenor 6 tahun. Keduanya dibayar secara bulanan. 

"Yang mau jangka pendek, bisa beli ORI 3 tahun, yang mau jangka menengah atau panjang bisa beli ORI 6 tahun," ujar Deni. 

Dia juga mengatakan ORI023 dapat dibeli dengan minimal pembelian Rp 1 juta dengan kelipatan Rp 1 juta. Adapun maksimal pembeliannya adalah Rp 5 miliar untuk ORI023 tenor 3 tahun dan Rp 10 miliar untuk ORI023 tenor 6 tahun. 

Untuk bisa berinvestasi pada ORI023 ini, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, warga negara Indonesia yang memiliki KTP dan NIK. "Secara hukum kan yang layak secara umur," kata Deni.

Selain itu, calon investor ORI harus memiliki rekening dana di salah satu bank umum dan rekening surat berharga di salah satu sub-registry. "Rekening bank perlu karena nanti pemerintah beri kupon bulanan, akan masuk ke rekening."

Pilihan Editor: Kemenkeu Rilis Obligasi Negara Ritel Seri ORI023, Penawaran Mulai 30 Juni hingga 20 Juli 2023

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Optimisme Masayoshi Son pada 'Kecerdasan Super Buatan', 10 Ribu Kali Kecerdasan Manusia

1 jam lalu

Menko bidang Maritim Luhut Panjaitan (kedua kiri) berbincang dengan CEO Grab Anthony Tan (kiri), Founder dan CEO Softbank Masayoshi Son (kedua kanan) dan President of Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata (kanan) usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 29 Juli 2019. ANTARA
Optimisme Masayoshi Son pada 'Kecerdasan Super Buatan', 10 Ribu Kali Kecerdasan Manusia

CEO SoftBank Masayoshi Son mengatakan kecerdasan umum buatan akan muncul dalam waktu 10 tahun.


Peran Strategis SBSN Dalam Pembangunan Infrastruktur Nasional

2 jam lalu

Peran Strategis SBSN Dalam Pembangunan Infrastruktur Nasional

Penerbitan SBN merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik


Konflik Rempang Eco-city Berlajut, Giliran Nelayan Tradisional Tolak Investasi

19 jam lalu

Nelayan Pulau kecil di  Rempang sedang mencari ikan di pesisir laut Pulau Rempang, Kota Batam, Selasa (3/10/20223). Foto Yogi Eka Sahputra. Mas fardi tolong diarsip ya. Makasih
Konflik Rempang Eco-city Berlajut, Giliran Nelayan Tradisional Tolak Investasi

Nelayan menyadari proyek tahap awal Rempang Eco-city yaitu pabrik kaca dari Cina akan merusak ekosistem laut. "


Tito Kritisi Anggaran Pemerintah: Sebagian Besar Belanja Pegawai, ke mana untuk Rakyat?

20 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat ditemui usai acara pemberian penghargaan insentif fiskal kepada pemerintah daerah di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa, 3 Oktober 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Tito Kritisi Anggaran Pemerintah: Sebagian Besar Belanja Pegawai, ke mana untuk Rakyat?

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan sebagian besar anggaran pemerintah digunakan untuk belanja pegawai.


Revisi UU IKN Disahkan, Greenpeace Anggap Pemerintah Lindungi Investasi Bukan Keanekaragaman Hayati

21 jam lalu

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menerima laporan pembahasan perubahan UU IKN dari Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2023. Rapat Paripurna beragendakan mengambil keputusan terhadap RUU tentang perubahan UU No.3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pengambilan keputusan tentang RUU perubahan UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pengambilan keputusan evaluasi kedua Prolegnas RUU Prioritas tahun 2023, perubahan ke-6 Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2024, perpanjangan waktu pembahasan 7 RUU dan mendengarkan Pidato Ketua DPR RI pada penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Revisi UU IKN Disahkan, Greenpeace Anggap Pemerintah Lindungi Investasi Bukan Keanekaragaman Hayati

Greepeace menilai revisi UU IKN hanya melindungi investasi. Ada pemberian kewenangan berlebihan soal penguasaan tanah di IKN.


Kemenkeu Bakal Berikan Tambahan Dana Desa Rp 2 Triliun, Apa Sebabnya?

22 jam lalu

(Dari kiri) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lucky Alfirman; Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni; Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ditjen Anggaran Kemenkeu; dan Koordinator Penerimaan Negara dan Pengelolaan PNBP Migas Kementerian ESDM, Heru Windiarto, dalam Media Briefing: DBH, Kebijakan TKD, dan Dukungan APBN secara Keseluruhan untuk Daerah. Acara tersebut digelar di Kemenkeu, Jakarta Pusat, pada Jumat, 16 Desember 2022. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Kemenkeu Bakal Berikan Tambahan Dana Desa Rp 2 Triliun, Apa Sebabnya?

Ada dua kategori dalam pemberian tambahan dana desa.


Revisi UU IKN Dinilai Manjakan Investor, Gerindra: Semua Negara Berlomba Menarik Investasi

1 hari lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan arahan dalam konsolidasi akbar kader se-Jakarta Selatan di Lapangan Blok S, Jakarta Selatan, Minggu, 23 Juli 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Revisi UU IKN Dinilai Manjakan Investor, Gerindra: Semua Negara Berlomba Menarik Investasi

Ahmad Muzani, mengatakan revisi UU IKN untuk memberikan jaminan bagi keberlangsungan kepemilikan tanah agar supaya menarik minat investor


Aktivitas Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali, Kemenkeu: Kewaspadaan Tetap Perlu Dijaga

1 hari lalu

Febrio N Kacaribu. Feb.ui.ac.id
Aktivitas Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali, Kemenkeu: Kewaspadaan Tetap Perlu Dijaga

Kementerian Keuangan mencatat PMI Manufaktur Indonesia pada September berada di zona ekspansi pada level 52,3.


Kemenkeu Sebut PSN Jadi Mubazir Jika Tak Didukung Pemda

1 hari lalu

Presiden RI Joko Widodo bertolak menuju Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Rabu (1/3/2023) untuk meletakkan batu pertama pembangunan proyek strategis nasional PLTA Mentarang Induk PT Kayan Hydropower Nusantara, Malinau, Kalimantan Utara, Rabu, 1 Maret 2023. Biro Pers Sekretariat Presiden/Rusman
Kemenkeu Sebut PSN Jadi Mubazir Jika Tak Didukung Pemda

Kementerian Keuangan mengatakan proyek strategis nasional atau PSN bisa menjadi mubazir jika tidak didukung pemerintah daerah atau Pemda.


Bagaimana Rencana Investasi Xinyi Group di Rempang Eco City Usai Konflik? Ini Penjelasan Bahlil

1 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (kiri) bersama CEO Xinyi Group Gerry Tung (kanan) dalam kunjungan kerja ke fasilitas produksi Xinyi Group di Wuhu, China, Selasa (18/7/2023). (ANTARA/HO-Kementerian Investasi/BKPM)
Bagaimana Rencana Investasi Xinyi Group di Rempang Eco City Usai Konflik? Ini Penjelasan Bahlil

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengklaim Xinyi Group memahami apa yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, seiring rencana investasi untuk proyek Rempang Eco City.