Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anies Baswedan Kritik Ekspor Pasir Laut, Ini Respons Kementerian Kelautan

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut didorong oleh tingginya permintaan reklamasi di dalam negeri. Tempo/Tony Hartawan
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut didorong oleh tingginya permintaan reklamasi di dalam negeri. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, JakartaJuru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Muryadi buka suara soal kritik ekspor pasir laut. Teranyar, kritik tersebut disampaikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies Baswedan mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam merespons krisis iklim. 

"Kebijakan ini bukan tentang pasir laut sebagai rezim penambangan tempo  hari yang sangat eksploitatif dan merusak lingkungan," kata Wahyu lewat keterangan tertulis, Minggu, 25 Juni 2023.

Wahyu menyebut kebijakan itu sebagai kebijakan soal sedimentasi di laut sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 26 Tahun 2023. Titik sedimentasi itu pun bakal ditentukan tim kajian yg terdiri dari para pakar lingkungan, oceanografi dan sedimentasi dari KKP, KLHK, ESDM, Kemenhub dan lembaga terkait, Pemda serta para pakar dari perguruan tinggi terkemuka. 

"Rekomendasi tim kajian inilah yang akan dijadikan pertimbangan utama bagi Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menerbitkan izin pemanfaatan sedimentasi atau juga sebaliknya," ujar Wahyu.

Lebih lanjut, Wahyu mengatakan bahwa kebijakan ini tidak melulu perkara ekspor. Prioritasnya, kata dia, dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur ruang laut dan reklamasi di dalam negeri. Bahkan dia mengklaim pemerintah hanya akan berfokus pada pemenuhan kebutuhan domestik. 

Kendati begitu, Wahyu tidak menampik jika ekspor pasir laut masih mungkin dilakukan. Namun ekspor pasir tersebut dilakukan dari hasil sedimentasi di laut. Dia berujar, kelolanya pun diatur dengan prinsip transparansi dan kehati-hatian. 

"Artinya, hanya dimungkinkan manakala kebutuhan domestik yang begitu banyak sudah terpenuhi," kata Wahyu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wahyu pun mengklaim kebijakan pengelolaan sedimentasi di laut ini menjadi solusi dengan prinsip mengedepankan ekologi sebagai panglima. Namun, rezeki berupa penerimaan negara tidak boleh dikesampingkan.

"Bayangkan, negara bisa membersihkan limbah lautan berupa sedimentasi, tanpa biaya APBN, tapi malah dapat rezeki PNBP dari sedimentasi yang dijual kepada pihak yang hendak mereklamasi," ujar Wahyu.

Wahyu lantas mengatakan kebijakan ekspor ini menjadi penting untuk memelihara kesehatan laut. Sebab, kata dia, banyak titik sedimentasi di laut yang berdampak buruk bagi ekosistem laut. "Jadi harus dibersihkan, tapi juga bisa diambil dan dimanfaatkan secara terkendali."

Sebelumnya, Anies Baswedan menilai kebijakan pemerintah mengizinkan pengerukan dan ekspor pasir laut adalah bentuk inkonsistensi sikap pemerintah dalam merespons krisis iklim. "Tapi kalau kemudian yang muncul adalah kita mengizinkan ekspor pasir laut, maka menjadi pertanyaan bagaimana kita membuat konsistensi kebijakan untuk merespons krisis iklim ini? Perlu sekali kita punya kebijakan konsisten," kata Anies dalam video sambutan Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat pada Sabtu, 24 Juni 2023.

Pilihan Editor: Tiket Kereta Cepat Disebut Bakal Gratis 3 Bulan, Begini Perhitungan Ekonom

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dua Kali Survei, SMRC Temukan Elektabilitas Anies-Cak Imin di Jawa Timur di Posisi 3

54 menit lalu

Bakal calon Presiden Anies Rasyid Baswedan (kedua kanan) dan bakal calon Wakil Presiden Abdul Muhaimin Iskandar (ketiga kiri) bersama sejumlah kiai dan tokoh di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis 28 September 2023. Kunjungan tersebut merupakan pertama kalinya Anies dan Cak Imin bersafari politik ke pondok pesantren sejak pertama kali mendeklarasikan diri pada 2 September lalu. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/YU
Dua Kali Survei, SMRC Temukan Elektabilitas Anies-Cak Imin di Jawa Timur di Posisi 3

SMRC kemudian mensurvei kembali setelah dua pekan pasca deklarasi Anies-Cak Imin. Survei ini dilakukan melalui telepon.


Reklamasi di Pelabuhan Panjang Lampung Dihentikan, KKP: Izin Tidak Lengkap

5 jam lalu

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara proyek reklamasi milik PT SIM di Pelabuhan Panjang, Lampung. Foto: Humas KKP
Reklamasi di Pelabuhan Panjang Lampung Dihentikan, KKP: Izin Tidak Lengkap

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara proyek reklamasi milik PT SIM di Pelabuhan Panjang, Lampung. Penghentian dilakukan karena perusahaan itu tidak melengkapi izin yang diperlukan.


Survei SMRC: Anies-Cak Imin Masih Tempati Posisi Terbawah di Jawa Timur

6 jam lalu

Bakal calon Presiden Anies Rasyid Baswedan (kedua kanan) dan bakal calon Wakil Presiden Abdul Muhaimin Iskandar (ketiga kiri) bersama sejumlah kiai dan tokoh di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis 28 September 2023. Kunjungan tersebut merupakan pertama kalinya Anies dan Cak Imin bersafari politik ke pondok pesantren sejak pertama kali mendeklarasikan diri pada 2 September lalu. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/YU
Survei SMRC: Anies-Cak Imin Masih Tempati Posisi Terbawah di Jawa Timur

Survei SMRC mencoba simulasi pasangan Anies-Cak Imin di Jawa Timur. Hasilnya, pasangan ini masih berada di posisi terbawah.


Tarif Parkir Progresif Disebut Berlaku Mulai 1 Oktober: Rencana 131 Lokasi di Jakarta hingga Besaran Biaya

7 jam lalu

Daftar tarif parkir di Blok M Square, Jakarta, Senin, 11 Oktober 2021. TEMPO/Daniel Christian D.E
Tarif Parkir Progresif Disebut Berlaku Mulai 1 Oktober: Rencana 131 Lokasi di Jakarta hingga Besaran Biaya

Tarif parkir progresif di Jakarta disebut mulai berlaku 1 Oktober 2023. Berikut rincian rencana lokasinya, besaran tarif, dan dasar hukumnya.


Anies Baswedan Ungkap Rencana Safari Politik ke Sejumlah Ponpes di Indonesia

23 jam lalu

Bakal calon Presiden Anies Rasyid Baswedan memberikan sambutan pada kunjungannya di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis 28 September 2023. Kunjungan tersebut merupakan pertama kalinya Anies dan Cak Imin bersafari politik ke pondok pesantren sejak pertama kali mendeklarasikan diri pada 2 September lalu. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya
Anies Baswedan Ungkap Rencana Safari Politik ke Sejumlah Ponpes di Indonesia

Anies Baswedan mengungkapkan alasannya mengunjungi Ponpes Darussalam Blokagung, Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai tujuan pertama safari politiknya.


Voxpol Sebut Wacana Duet Prabowo-Ganjar Sulit Diwujudkan, Anies Bisa Jadi Kuda Hitam

2 hari lalu

Tiga bakal calon presiden yang akan bersaing dalam Pemilu 2024, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan masing-masing menlaporkan harta kekayaannya dalam LHKPN tahun 2022. Berikut laporan harta kekayaan mereka. TEMPO
Voxpol Sebut Wacana Duet Prabowo-Ganjar Sulit Diwujudkan, Anies Bisa Jadi Kuda Hitam

Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago mengatakan mencuatnya wacana duet Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sulit diwujudkan


Jokowi Buka Suara soal Capres Inisial P Pilihan Projo di Pemilu 2024

2 hari lalu

Presiden Jokowi berpidato saat Peresmian Pembukaan Kongres XXV Persatuan Wartawan Indonesia Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin, 25 September 2023. Kongres XXV PWI berlangsung di Bandung, Jawa Barat pada 25 hingga 26 September 2023 yang mengangkat tema Menuju PWI yang Mampu Menjawab Tantangan Zaman. TEMPO/Subekti.
Jokowi Buka Suara soal Capres Inisial P Pilihan Projo di Pemilu 2024

Projo menyatakan akan mendukung capres berinisial P di Pemilu 2024. Apa kata Jokowi?


Koalisi Perubahan Matangkan Rencana Pengerahan 9 Juta Saksi di Pilpres 2024

3 hari lalu

Bakal Calon Presiden Anies Baswedan (kedua kanan dan Bakal Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar (kedua kiri) disambut Presiden PKS Ahmad Syaikhu (kiri) dan Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi (kanan) saat tiba di Kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa, 12 September 2023.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Koalisi Perubahan Matangkan Rencana Pengerahan 9 Juta Saksi di Pilpres 2024

Koalisi Perubahan sedang merumuskan strategi pemenangan, termasuk mempersiapkan mempersiapkan tim nasional pemenangan pasangan Anies-Cak Imin.


KKP Tegaskan Pentingnya Penataan Ruang yang Berwawasan Nusantara

3 hari lalu

Plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut Suharyanto pada Seminar Nasional Penerapan Konsep Kawasan Nusantara dalam Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Darat dan Laut pada Marine Spatial Planning & Services Expo 2023.
KKP Tegaskan Pentingnya Penataan Ruang yang Berwawasan Nusantara

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan pentingnya pengintegrasian perencanaan ruang laut wilayah nasional yang berwawasan Nusantara.


Kaesang Jadi Ketua Umum PSI, NasDem DKI: Biasa-biasa Saja

3 hari lalu

Ketua Umum terpilih Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep memberikan pidato politik pertamanya pada acara Kopdarnas Deklarasi Politik PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin, 25 September 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kaesang Jadi Ketua Umum PSI, NasDem DKI: Biasa-biasa Saja

Partai NasDem DKI Jakarta merespons penunjukan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI.