Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BPK Sebut Hasil Kerja Dana PMN 2015-2016 di 13 BUMN Mandek Senilai Rp 10 Triliun

image-gnews
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I, Pahala Nugraha Mansury, seusai mengikuti kegiatan Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas), di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Kegiatan ini sebagai sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada Penyelenggara Negara, khususnya di lingkungan Kementerian BUMN. TEMPO/Imam Sukamto
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I, Pahala Nugraha Mansury, seusai mengikuti kegiatan Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas), di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Kegiatan ini sebagai sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada Penyelenggara Negara, khususnya di lingkungan Kementerian BUMN. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, JakartaLaporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap bahwa hasil pekerjaan atas Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 2015-2016 di 13 Badan Usaha Milik Negara belum bisa dimanfaatkan. “Nilainya sebesar Rp 10,49 triliun, rinciannya belum selesai dikerjakan sebesar Rp10,07 triliun, dan operasional yang belum dapat dimanfaatkan sebesar Rp 424,11 miliar,” demikian bunyi hasil pemeriksaan BPK dikutip Kamis, 22 Juni 2023.

Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa PMN sebagai salah satu bentuk dukungan pendanaan kepada BUMN, harus digunakan sesuai dengan peruntukannya yang dituangkan dalam kajian bersama. Di dalam kajian bersama telah disampaikan rencana penggunaan dana tambahan PMN. 

“Namun, meskipun digunakan sesuai dengan rencana penggunaan, dalam pelaksanaannya, masih ada pekerjaan yang didanai dari tambahan PMN yang masih belum dapat diselesaikan seluruhnya,” katanya.

Pada 2015, terdapat pencairan PMN pada 35 BUMN seluruhnya sebesar Rp 44,32 triliun dan pada 2016 terdapat pencairan PMN sebesar Rp 41,81 triliun untuk 14 BUMN. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen penggunaan tambahan PMN, menunjukkan terdapat tambahan PMN 2015 dan 2016 yang belum terserap 100 persen.

“Yaitu pada 13 BUMN dengan nilai tambahan PMN sebesar Rp 11,67 triliun dan yang belum terealisasi sebesar Rp 3,74 Triliun. Penyerapan dana tambahan PMN tersebut bervariasi antara 28,03-99,11 persen. Sedangkan progres pekerjaan fisik bervariasi antara 38,67-99,67 persen,” tulis BPK. 

Adapun daftar tambahan PMN tahun 2015-2016 yang belum terserap 10 persen pada 13 BUMN adalah sebagai berikut:

  1. PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan total pencairan PMN 2015 Rp 400 miliar, realisasinya Rp 396,45 miliar, dengan selisih Rp 3,55 miliar. Secara persentase realisasi PMN baru 99,11 persen dan realisasi kegiatan 99,67 persen. (Keterangan yang belum realisasi capex).
  2. PT Dirgantara Indonesia (Persero) dengan total pencairan PMN 2015 Rp 300 miliar, realisasinya Rp 285,21 miliar, dengan selisih Rp 14,79 miliar. Secara persentasi realisasi PMN baru 95,07 persen dan realisasi kegiatan 99,41 persen. (Keterangan yang belum realisasi capex).
  3. PT Aneka Tambang Tbk dengan total pencairan PMN 2015 Rp 1.000 miliar, realisasinya Rp 416,29 miliar, dengan selisih Rp 583,71 miliar. Secara persentasi realisasi PMN baru 41,63 persen dan realisasi kegiatan 98,88 persen. (Keterangan yang belum realisasi capex).
  4. PT Garam (Persero) dengan total pencairan PMN 2015 Rp 3.494,82 miliar, realisasinya Rp 3.364,82 miliar, dengan selisih Rp 130 miliar. Secara persentasi realisasi PMN baru 92,28 persen dan realisasi kegiatan 98,18 persen. (Keterangan yang belum realisasi opex).
  5. Perum Perikanan Indonesia dengan total pencairan PMN 2015 Rp 400 miliar, realisasinya Rp 391,54 miliar, dengan selisih Rp 8,64 miliar. Secara persentasi realisasi PMN baru 97,89 persen dan realisasi kegiatan 98 persen. (Keterangan yang belum realisasi opex).
  6. PT Perikanan Nusantara (Persero) dengan total pencairan PMN 2015 Rp 300 miliar, realisasinya Rp 263,41 miliar, dengan selisih Rp 36,59 miliar. Secara persentasi realisasi PMN baru 87,8 persen dan realisasi kegiatan 94,6 persen. (Keterangan yang belum realisasi capex dan opex).
  7. PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero) dengan total pencairan PMN 2015 Rp 200 miliar, realisasinya Rp 157,71 miliar, dengan selisih Rp 42,29 miliar. Secara persentasi realisasi PMN baru 78,85 persen dan realisasi kegiatan 92,34 persen. (Keterangan yang belum realisasi capex).
  8. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dengan total pencairan PMN 2015 Rp 975 miliar, realisasinya Rp 273,34 miliar, dengan selisih Rp 701,66 miliar. Secara persentasi realisasi PMN baru 28,03 persen dan realisasi kegiatan 79,01 persen. (Keterangan yang belum realisasi opex).
  9. PT Dok Kodja Bahari (Persero) dengan total pencairan PMN 2015 Rp 200 miliar, realisasinya Rp 144,64 miliar, dengan selisih Rp 55,35 miliar. Secara persentasi realisasi PMN baru 72,33 persen dan realisasi kegiatan 73,42 persen. (Keterangan yang belum realisasi capex).
  10. PT Perkebunan Nusantara IX dengan total pencairan PMN 2015 Rp 1.000 miliar, realisasinya Rp 617,38 miliar, dengan selisih Rp 382,62 miliar. Secara persentasi realisasi PMN baru 61,74 persen dan realisasi kegiatan 61,74 persen. (Keterangan yang belum realisasi capex).
  11. PT Perkebunan Nusantara X dengan total pencairan PMN 2015 Rp 900 miliar, realisasinya Rp 529,71 miliar, dengan selisih Rp 370,29 miliar. Secara persentasi realisasi PMN baru 58,86 persen dan realisasi kegiatan 56,71 persen. (Keterangan yang belum realisasi capex).
  12. PT Barata Indonesia (Persero) dengan total pencairan PMN 2016 Rp 500 miliar, realisasinya Rp 315,81 miliar, dengan selisih Rp 184,19 miliar. Secara persentasi realisasi PMN baru 63,16 persen dan realisasi kegiatan 83 persen. (Keterangan yang belum realisasi capex).
  13. Perum Bulog dengan total pencairan PMN 2016 Rp 2.000 miliar, realisasinya Rp 773,37 miliar, dengan selisih Rp 1.226,63 miliar. Secara persentasi realisasi PMN baru 38,67 persen dan realisasi kegiatan 38,67 persen. (Keterangan yang belum realisasi capex).

Rincian Penggunaan Tambahan PMN untuk Capex

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara rincian penggunaan tambahan PMN untuk capex diterima 10 BUMN, yakni: 

  1. PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan total pencarian PMN 2015 senilai Rp 4.00 miliar, di mana alokasi Rp 150 miliar dengan realisasi Rp 146,4 miliar. Sisanya Rp 3,6 miliar dengan catatan belum selesai.
  2. PT Dirgantara Indonesia (Persero) dengan total pencarian PMN 2015 senilai Rp 400 miliar, di mana alokasi Rp 250 miliar dengan realisasi Rp 241,54 miliar. Sisanya Rp 8,46 miliar dengan catatan belum selesai.
  3. PT Aneka Tambang Tbk dengan total pencarian PMN 2015 senilai Rp 3.494,82 miliar, di mana alokasi Rp 3.494,82 miliar dengan realisasi Rp 3.364,82 miliar. Sisanya Rp 130 miliar dengan catatan belum selesai.
  4. PT Perikanan Nusantara (Persero) dengan total pencarian PMN 2015 senilai Rp 200 miliar, di mana alokasi Rp 148,86 miliar dengan realisasi Rp 110,27 miliar. Sisanya Rp 38,59 miliar dengan catatan belum selesai.
  5. PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero) dengan total pencarian PMN 2015 senilai Rp 200 miliar, di mana alokasi Rp 200 miliar dengan realisasi Rp 144,65 miliar. Sisanya Rp 55,35 miliar dengan catatan belum selesai.
  6. PT Dok Kodja Bahari (Persero) dengan total pencarian PMN 2015 senilai Rp 900 miliar, di mana alokasi Rp 900 miliar dengan realisasi Rp 529,71 miliar. Sisanya Rp 370,29 miliar dengan catatan belum selesai.
  7. PT Perkebunan Nusantara IX dengan total pencarian PMN 2015 senilai Rp 1.000 miliar, di mana alokasi Rp 1.000 miliar dengan realisasi Rp 416,29 miliar. Sisanya Rp 583,71 miliar dengan catatan belum selesai.
  8. PT Perkebunan Nusantara X dengan total pencarian PMN 2015 senilai Rp 975 miliar, di mana alokasi Rp 975 miliar dengan realisasi Rp 273,34 miliar. Sisanya Rp 701,66 miliar dengan catatan belum selesai.
  9. PT Barata Indonesia (Persero) dengan total pencarian PMN 2016 senilai Rp 500 miliar, di mana alokasi Rp 500 miliar dengan realisasi Rp 315,81 miliar. Sisanya Rp 184,19 miliar dengan catatan belum selesai.
  10. Perum Bulog dengan total pencarian PMN 2016 senilai Rp 2.000 miliar, di mana alokasi Rp 2.000 miliar dengan realisasi Rp 773,37 miliar. Sisanya Rp 1.226,63 miliar dengan catatan belum selesai.

“Dengan demikian, nilai pekerjaan sebesar Rp 10,07 Triliun belum dapat dimanfaatkan, karena aset tersebut baru dapat dipergunakan setelah pekerjaan mencapai 100 persen. Saat ini, kegiatan tersebut dilaporkan sebagai aset dalam pengembangan,” kata BPK.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Pahala Mansury hanya menjawab singkat ketika dimintai tanggapan soal laporan BPK itu. Dia mengatakan bahwa proyek-proyek tersebut masih bisa diselesaikan. “Terutama untuk PMN ke PTPN dan Bulog yang ditargetkan akan bisa selesai dalam 6-12 bulan mendatang,” tutur dia, kemarin.

Pilihan Editor: Jokowi Ulang Tahun, Begini Ucapan Selamat dari Sri Mulyani hingga Erick Thohir

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Muhaimin Iskandar Minta Aliran Dana Korupsi BTS Diusut Tuntas

4 jam lalu

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus Bacawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di menghadiri acara Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) ) Award di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan,  Rabu, 27 September 2023. Tika Ayu/Tempo.co
Muhaimin Iskandar Minta Aliran Dana Korupsi BTS Diusut Tuntas

Muhaimin Iskandar menilai Kejaksaan Agung bisa mengusut tuntas aliran dana Korupsi BTS.


KPK Periksa Anggota DPR dari Fraksi PKB Dalam Kasus Korupsi Kemenaker

8 jam lalu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim. ANTARA/HO
KPK Periksa Anggota DPR dari Fraksi PKB Dalam Kasus Korupsi Kemenaker

KPK memeriksa anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Luqman Hakim dalam kasus korupsi Kemenaker.


Soal Aliran Dana Korupsi BTS ke Komisi I DPR, Ketua MKD Masih Lihat Perkembangan

9 jam lalu

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI Adang Darajatun menanggapi ihwal aliran dana korupsi BTS 70 Miliar ke Komisi I DPR RI, Rabu, 27 September 2023 di Hotel Bidakara,  Jakarta Selatan. Tika Ayu/Tempo.co
Soal Aliran Dana Korupsi BTS ke Komisi I DPR, Ketua MKD Masih Lihat Perkembangan

MKD menyatakan belum mendapatkan laporan soal aliran dana Korupsi BTS ke Komisi I DPR.


Saksi Kunci Kasus Korupsi BTS, Windi Purnama Ungkap Aliran Dana ke BPK Rp 40 Miliar

1 hari lalu

Terdakwa Anang Achmad Latief meninggalkan ruang sidang usai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa, 26 September 2023. Lima saksi mahkota dihadirkan pada sidang lanjutan dugaan korupsi BTS 4G. Kelima saksi tersebut juga menjadi terdakwa dikasus yang sama yakni Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan. Selanjutnya, Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama; dan Direktur Utama PT Basis Utama Prima (BUP) Muhammad Yusrizki. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Saksi Kunci Kasus Korupsi BTS, Windi Purnama Ungkap Aliran Dana ke BPK Rp 40 Miliar

Windi Purnama menyatakan mengalirkan uang korupsi BTS sebesar Rp 40 miliar kepada seorang bernama Sadikin. Uang itu disebut untuk BPK.


Terpopuler: Kepala BP Batam Minta Petugas Tidak Paksa Warga Pulau Rempang Pindah, Wujud Istana Garuda yang Hendak Dibangun Jokowi

2 hari lalu

Kepala BP Batam saat melakukan sosialisasi kepada warga Pasir Panjang, Pulau Rempang, Batam, Kamis (21/9/2023). TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Terpopuler: Kepala BP Batam Minta Petugas Tidak Paksa Warga Pulau Rempang Pindah, Wujud Istana Garuda yang Hendak Dibangun Jokowi

Terpopuler: Kepala BP Batam meminta supaya petugas tidak memaksa warga Pulau Rempang pindah, seperti apa wujud Istana Garuda yang akan dibangun Jokowi


Pesawat dan Lisensinya akan Dialihkan ke Citilink, Bagaimana Nasib Pelita Air?

3 hari lalu

Pesawat Airbus A320-200 maskapai Pelita Air parkir di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Kamis 28 April 2022. PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pelita Air Service (PAS) membuka penerbangan perdana dengan pesawat Airbus A320-200 rute reguler dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali dan sebaliknya guna mewujudkan komitmen mendukung pengembangan industri transportasi udara dan memperkuat konektivitas di tanah air dengan melayani penerbangan komersial berjadwal (regular flight). ANTARA FOTO/Fauzan
Pesawat dan Lisensinya akan Dialihkan ke Citilink, Bagaimana Nasib Pelita Air?

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan pesawat dan lisensi Pelita Air akan dialihkan ke Citilink. Bagaimana nasib Pelita Air?


Terkini Bisnis: Penggantian Jabatan Direktur Bisnis Kurir Pos Indonesia, Kepala BP Batam Minta Warga Pulau Rempang Tak Khawatir

3 hari lalu

Director Consumer Telkom Siti Choiriana bersama CEO FMA David Khim meresmikan tayangan piala dunia 2018 di Indihome Usee TV, Jakarta, 18 Mei 2018
Terkini Bisnis: Penggantian Jabatan Direktur Bisnis Kurir Pos Indonesia, Kepala BP Batam Minta Warga Pulau Rempang Tak Khawatir

Berita terkini ekonomi bisnis hingga Minggu siang, 24 September 2023 tentang penggantian jabatan Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia.


Begini Kata Kementerian BUMN Soal Pengganti Eks Direktur Pos Indonesia yang Terjerat Korupsi

3 hari lalu

Direktur Consumer Service Telkom Indonesia Siti Choiriana saat konferensi pers di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin  24 Februari 2020. TEMPO/EKO WAHYUDI
Begini Kata Kementerian BUMN Soal Pengganti Eks Direktur Pos Indonesia yang Terjerat Korupsi

Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga mengatakan penggantian jabatan Direktur PT Pos Indonesia sedang berproses.


WHOOSH Nama Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Pengamat Bahasa: Tidak Tepat, Harusnya WHOOSA

5 hari lalu

Presiden Jokowi berfoto dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Stasiun Keret Cepat Halim, Jakarta Timur, sebelum berangkat menuju Stasiun Padalarang, Jawa Barat, Rabu, 13 September 2023. Foto: Agus Suparto
WHOOSH Nama Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Pengamat Bahasa: Tidak Tepat, Harusnya WHOOSA

WHOOSH ditetapkan menjadi nama Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Pengamat bahasa mengkiritisi, harusnya WHOOSA. Ini alasannya.


Whoosh jadi Nama Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Apa Maknanya?

6 hari lalu

Rangkaian kereta cepat yang membawa rombongan Presiden Jokowi (kanan) meninggalkan Stasiun kereta cepat Jakarta Bandung di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu, 13 September 2023. TEMPO/Prima mulia
Whoosh jadi Nama Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Apa Maknanya?

Tim Panel Sayembara desain Identitas Jenama Kereta Cepat Jakarta-Bandung mengumumkan nama indentitas dari sepur kilat yaitu 'Whoosh'.